MAOSHUL CENTRE

K.H. Asep Ahmad Maoshul Affandy "Baju Dinas"

2012-02-11T20:35:00.001+07:00

PENAMPILANNYA relatif menarik perhatian di antara warna-warni jas, yang dipakai para anggota DPR/MPR RI, di Senayan, Jakarta. Dengan sorban dan jubah putihnya, Pimpinan Pontren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya itu tetap lantang menyuarakan aspirasi umat Islam di DPR.

Itulah ciri khas "baju dinas" ICH. Asep Ahmad Maishul Affandy (51), di antara ratusan penampilan para wakil rakyat. Baju yang dipakainya itu tidak berubah, meskipun saat ini menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Saya enjoy memakai jubah dan sorban. Tidak merasa kaku. Sebab, ini keseharian saja sejak kecil dan juga pakaian untuk dakwah," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jabar XI (Tasikmalaya dan Garut) ini.
Asep Ahmad Maoshul merupakan muka baru anggota DPR RI periode 2009-2014. Ia menceritakan pengalaman-pengalaman pertama menginjakkan kaki di Senayan dan menjadi sorotan karena ala berpakaiannya itu. Namun, hal itu tidak pernah digubrisnya. "Ada orang nyeletuk Wali Songo...Wali Songo. Bahkan, ada yang kasih saran ke saya bahwa kiai-kiai dari Jawa Timur pun pakai jas. Saya akan tetap dengan penampilan seperti ini," ujarnya.

Kiai kelahiran Tasikmalaya itu, mengaku lebih menyukai jubah hitam dan putih. "Ada makna di balik itu, karena hidup itu tidak lepas dari hitam dan putih, positif dan negatif. Dan, sebaik-baiknya manusia adalah kemanfaatannya," kata pimpinan pesantren dengan lebih dari tiga ribu santri ini. (Suhirlan An-driyanto/"PR")sumber : http://www.bataviase.co.id/node/130040

PENEMPATAN SPEAKER YANG BAIK

2012-02-08T13:42:00.003+07:00

Sering kita jumpai tata suara di sebuah mesjid jauh dari sempurna, suara tidak dapat ditangkap dengan baik oleh pendengarnya (jamaah), berikut ini saya link sebuah situs yang membahas tuntas tentang tata suara.
Muda2an manfa'at
http://selyaproduct.com/?news=ya&bid=19

DVD Tafsir alQuran surat an-Naas

2012-02-07T15:12:00.006+07:00

Beberapa waktu lalu kami kaka beradik pada acara khotaman tafsir al-Quran membahas suratan-Naas dan kini telah beredar dvdnya.jika berminat ? silahkan kontak ke
Jakarta (Azan): 085316562621
Bandung (Hendra): 085724343089
Banten (Rizal): 087826661879
Bekasi (Enjai): 085323308399
Bogor (Basri): 085721037300
Ciamis (Asep): 085723734362
Cianjur (Wildan): 085722371195
Garut (Arob): 085721045237
Jateng (Jajang): 087719321654
Karawang (Syukron): 082120336111
Kuningan (Iif): 087744127079
Majalengka (Yonif): 081220559320
Purwakarta (Dede): 081912852636
Subang (Iman): 085723400091
Sukabumi (Wildan): 085722371195
Tangerang (Emin): 087771977004

MENATA BASIS MEMBANGUN PARTAI AGAMIS

2012-02-07T14:48:00.003+07:00

Sejak mendapatkan “musibah” sekaligus “Amanah” yakni menjadi wakil rakyat dan duduk sebagai anggota DPR-RI periode 2009-20014, melalui Dapil Jabar XI meliputi Kabupaten Tasik, Kota Tasik dan Kabupaten Garut, dengan perolehan suara; 103.249 (53,9 persen), sungguh merupakan ‘musibah’ bagi saya manakala tidak di insyafi dengan ‘nawaitu’ untuk membesarkan partai warisan para ulama (Salaf-Ash-shalih), karena PPP lahir di Republik ini sebagai “mata air” siyasah bagi segenap umat Islam agar berpadu dalam mengawal perjalanan bangsa dengan tetap berpijak pada nilai-nilai syari’at Islam, sehingga cita-cita mewujudkan Baldatun Thoyyibatun tercapai seiring dengan Warobbun Ghofur.
Memikul kewajiban dengan kata lain mengemban amanah yang disematkan para pemilih (konstituen) sekaligus dituntut mampu menterjemahkan pesan politik partai (platform) tentu akan sangat dirasa berat, karena bukan tidak mustahil akan dihadapkan pada gumpalan harapan dan keinginan diluar batas-batas kemampuan, akan tetapi, dengan dilengkapi kesadaran bahwa perjuangan membesarkan PPP bukan sendirian akan tetapi berjama’ah dan bermotif ibadah dalam rangka menegakkan siyasah yang berlandaskan akhlakul karimah, maka langkah saya dalam menjalankan amanah tidak lagi menjadi beban, terlebih lagi PPP dalam kancah politik tidak semata-mata mengejar kekuasaan an-sich, melainkan hanya sebagai sasaran antara menuju perjuangan lebih besar dan mulia yaitu membawa Negara dan bangsa Indonesia menjadi bangsa beradab lahiriah serta batiniah.
Dalam kapasitas diri sebagai anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan, yang pertama dan utama harus dilakukan adalah mewujudkan esensi dari “Wakil Rakyat” adalah memiliki tanggung jawab dalam menampung, menyalurkan, membela dan memperjuangkan tercapainya kepentingan rakyat, selain melalui tiga fungsinya yakni legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan dituntut pula mampu mengejawantahkan tata kelola kehendak masyarakat yaitu fungsi perwakilan, karena penyaluran aspirasi masyarakat secara kelembagaan merupakan manifestasi dari pelaksanaan prinsip peran perwakilan atau representasi sebagai wakil rakyat yang juga representasi partai politik yang menghantarkannya.
Dinamika dan perkembangan masyarakat menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggung jawab partai politik sebagai sarana mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Partai politik dituntut agar mampu memaksimalkan peran penting untuk meningkatkan azas perwakilan dengan sunguh-sungguh, menyuarakan kebutuhan dan kepentingan konstituen, membangun komunikasi yang efektif dengan basis pendukung baik dalam masa reses maupun kunjungan informal dapat menghadirkan pencerahan dan membawa pengaruh positif bagi kebesaran partai.
Bersandar pada kondisi dan fakta riil tersebut, saya harus memenuhi tanggung jawab atas nama lembaga, dimana DPR akhir-akhir ini terus menjadi bulan-bulanan media dengan tampilan berita dan opini yang mengarah dis-trush of parliement, pada saat yang sama juga wajib memperkuat positioning partai agar tetap survival ditengah-tengah arus persaingan yang semakin dinamis dan berikutnya mengoptimalkan pelayanan terhadap basis pemilih yang telah memberikan sumbangsih kepercayaan baik untuk pribadi maupun PPP secara institusi.

Risalah Amaliyah Di Komisi VIII (Delapan)

Ba’da, dilantik secara resmi menjadi anggota DPR RI, saya mendapat mandat dari Fraksi PPP DPR-RI mengemban tugas di Komisi VIII DPR yang ruang lingkup kerjanya meliputi ; Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dengan mitra kerja berpasangan dengan ; Kementerian Agama, Kementerian sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Amil Zakat Nasional).
Mengawali bertugas di Komisi VIII yang pertama hadir dalam benak saya adalah bagaimana mengejawantahkan misi partai serta berorientasi pada kemaslahatan umat, terutama dalam bidang agama, misalnya ; Komisi VIII DPR bersama kementerian agama tak henti-hentinya merumuskan berbagai hal menyangkut kepentingan strategis masyarakat agama, kementerian agama menjadi titik centrum kebijakan terkait dengan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan derajat kehidupan keagamaan, karena salah satu indikator penting, majunya peradaban sebuah bangsa akan sangat ditentukan oleh sikap masyarakatnya yang menjungjung nilai-nilai moralitas dan mengokohkan agama menjadi tiang pancang kehidupannya.
Dalam mengawal aqidah umat Islam khususnya, saya berjibaku, ketika Ahmadiyah masih ngotot menyatakan diri bagian dari agama Islam, meski nyata dan jelas-jelas sudah melenceng dari ajaran Islam, PPP sebagai Partai yang concern terhadap pemurnian ajaran Islam, memiliki bobot tanggung jawab besar dan harus berada di garis terdepan, saya sebarkan buku tentang kesesatan ahmadiyah sama kawan-kawan lintas fraksi di DPR RI, saya juga menggunakan fasilitas jejaring sosial (facebook) untuk mensyi’arkan semangat jihad dalam meluruskan aqidah umat, hal ini dilakukan agar jangan sampai terjadi tawar menawar tentang benar dan salah dalam persoalan aqidah, bahkan jangan terjadi ada ajaran sesat yang “dianggap” benar secara politis, melainkan wajib bersandar pada tatanan kebenaran absolut yang sudah digariskan ajaran Islam. Dan, Alhamdulillah pemerintah memiliki kesigapan dalam menyelamatkan aqidah umat Islam, melalui Kementerian Agama RI yang di-nakhkodai kader terbaik PPP, Drs. H. Suryadharma Ali menyatakan bahwa Ahmadiyah sudah keluar dari tata nilai ajaran Islam dan Ahmadiyah diberikan tawaran menjadi agama baru tanpa atribut Islam, kembali ke ajaran Islam atau dibubarkan. Segenap komponen umat Islam sangat mengapresiasi terhadap kegigihan PPP dalam menjaga, mengawal dan merawat norma-norma agama, sikap politik ini, tentu harus menjadi kharakteristik para politisi PPP terutama dalam mewujudkan PPP sebagai Rumah Besar Umat Islam.
Pekerjaan rumah yang selalu mendera dan nyaris menjadi “rutinitas menu” di Komisi VIII DPR adalah pelaksanaan atau penyelenggaraan ibadah haji, Komisi VIII DPR beserta Kementerian Agama RI membahas berbagai masukan dari mulai quota haji, sistem pelayanan terkait pemondokan, catering dan lain-lain. Komisi VIII DPR merespons semua masukan dan saran, dengan ditindak lanjuti pembentukan panitia kerja (Panja) Revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tantang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sebagai salah satu anggota Panja Haji, saya dituntut untuk fokus menyerap secara detail persoalan yang sesungguhnya terjadi ditingkat pelaksanaan ibadah haji, ketika ada kesempatan luang saya pergunakan berdialog dengan calon jama’ah haji di embarkasi haji Bekasi, hasilnya hampir sama dengan keluhan kebanyakan jama’ah haji pada umumnya yaitu terkait langsung dengan pelayanan.
Oleh karena itu komisi VIII DPR dalam pembahasan Revisi UU No. 13 Tahun 2008 memprioritaskan pemisahan antara regulator (pemerintah) dan operator (masyarakat), pembentukan badan khusus haji dan sistem tata kelola keuangan haji, kata kuncinya adalah penyelenggaraan haji tetap dikelola oleh pemerintah namun terdapat Komisi Pengawas Haji yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Pemerintah dalam mengelola jamaah haji memprioritaskan pada pembinaan, pelayanan dan perlindungan sesuai dengan hak dan kewajiban jamaah haji. Melalui terobosan solusi yang tengah dibahas dan disempurnakan komisi VIII DPR dan bersinergi dengan Kementerian Agama, diharapkan pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan lancar sehingga kekhusuan jemaah haji dalam melaksanakan rukun Islam dapat terjaga dan tidak terganggu lagi akibat tidak sempurnanya urusan teknis pelayanan.
Selain larut dalam pembahasan Panja penyelenggaraan ibadah haji, saya juga ikut serta membahas RUU Zakat, Infaq dan Shadaqah, salah satu dasar pertimbangan Komisi VIII DPR mengajukan usul perubahan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan alasan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu kemajuan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam hukum positif. Namun demikian, pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 dirasakan masih belum optimal untuk mengakomodir penyelenggaraan kewajiban zakat dalam sistem yang profesional. Karenanya undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu direfisi, Berdasarkan alasan tersebut, Komisi VIII DPR melakukan usul inisiatif perubahan terhadap UU tentang Pengelolaan Zakat agar kebijakan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara terarah, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik serta disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.
Dalam undang-undang zakat yang belum lama disahkan oleh Paripurna DPR, diatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan dapat ditempat lainnya. Dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ yang mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk menteri serta wajib melaporkan tugas-tugasnya tersebut seteleah diaudit kepala Baznas secara berkala.
Upaya Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama serta Badan Amil Zakat Nasional menghadirkan Revisi UU Zakat dalam kerangka mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang diintegrasikan ke dalam regulasi tersebut sangat dipengaruhi kondisi factual umat Islam yang mayoritas di bumi Indonesia, tetapi kondisinya masih memprihatinkan, upaya meningkatkan harkat martabat kaum dhu’afa menjadi perhatian serius semua pihak, disamping itu mendorong kesadaran para dermawan, hartawan maupun aghniya dari berbagai lapisan profesi utuk menunaikan kewajiban zakat, infaq dan shadaqoh, sehingga syari’at Islam (zakat) mampu dirasakan sebagai lampu pijar dan jalan keluar agar umat terhindar dan terperosok kedalam jurang kemiskinan.

Mengamalkan Hasil Kebijakan Partai Sampai ke Tingkat Basis

Berbagai langkah kebijakan partai yang dikelola ditingkat parlemen akan membuahkan “nilai manfaat” bagi partai manakala ditransfer dengan efektif sampai ke wilayah basis, pertanyaan sederhana yang kerap muncul didaerah adalah tentang apa yang telah dilakukan, regulasi apa saja yang sudah di “gol’ kan PPP untuk kepentingan masyarakat ; mengenai penguatan norma-norma agama, perihal system pemberdayaan ekonomi yang berpihak rakyat bawah, tentang peningkatan kesejanteraan social, reformasi hukum dan pemberantasan korupsi serta pemberdayaan perempuan dan lainnya. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus kami (konstituen) lakukan, disini barangkali perlu dibingkai manajemen pengelolaan aspirasi yang menyentuh langsung kebutuhan basis, perlu juga format baru yang dapat memadu-serasikan antara pengurus partai dengan basis struktur dan antara pemilih (konstituen) dengan yang dipilih (anggota parlemen), mensikapi begitu deras kehendak, hasrat dan aspirasi masyarakat yang menuntut pemenuhan perbaikan dalam semua aspek, maka ada beberapa langkah yang saya lakukan dengan prinsip dasar “jangan sampai kecewa”.
Pertama ; PPP khususnya di Tasikmalaya telah membuktikan “daya tahan” yang kuat, kekuatan parlemen (DPRD) Kota dan kabupaten Tasikmalaya dipegang PPP, Kabupaten Tasikmalaya sudah 3 (tiga) periode berturut-turut eksekutifnya (Bupati) dipimpin Kader terbaik PPP, Tasikmalaya menjadi lumbung suara PPP di Jawa Barat, salah satu resepnya adalah pendekatan komunikasi dan silaturahim yang istiqomah terutama dengan sesepuh PPP, para ulama dan pimpinan pondok pesantren, mereka inilah corong terdepan yang gigih menjaga ideology partai di akar rumput, dan melalui pegajian sabtu-an (khusus para ulama serta aktivis keagamaan) yang saya gagas bersama para ulama, dengan pola penjadwalan bergilir dari kecamatan satu ke kecamatan lainnya dirasakan membawa efek sinergis yang luar biasa, pergumulan politis-kultural tetapi kental dengan nuansa transendental menjadi lahan subur tumbuhnya kader-kader partai yang handal mental- spiritual.
Kedua ; Pekerjaan berat yang dihadapi partai saat ini adalah membentengi kader partai supaya tidak terjangkiti sikap ‘pragmatisme’, mengingat fenomena ini sudah kian mewabah dan menggejala, kalau hal ini terus dibiarkan bukan tidak mustahil mentalitas kader akan keropos yang pada gilirannya partai pun dapat roboh, karena sikap mental perjuangan tidak lagi berakar pada ideology akan tetapi sudah merasuk virus transaksional. Melalui penguatan konsolidasi structural saya lakukan dialog baik dalam bentuk curhat bersama pada saat reses maupun dalam sesi pelatihan kader partai, bahwa untuk membuktikan rasa memilki terhadap PPP dan bertanggung jawab keutuhan dan kejayaan partai, harus diawali dengan pengorbanan mulai yang kecil dan dirasakan mampu, seperti kesanggupan kader membuat satu buah bendera partai dan dikibarkan di rumahnya sendiri, memakai atribut PPP seperti Kaos, topi dan lainnya pada waktu gotong royong didaerahnya, kenapa perkara sepele seperti itu harus dilakukan, karena akan berpengaruh pada fanatisme seorang kader sehingga tidak akan mudah “dibeli” oleh siapapun apabila dalam dirinya telah berurat dan berakar sikap kebanggaannya terhadap partai. Intinya kader-kader partai harus dipacu untuk melakukan pembenahan orientasi bahwa ber-partai itu adalah sarana ibadah, dakwah dan ukhuwah.
Dengan demikian maka PPP sebagai partai representasi kekuatan dan kebanggaan umat Islam dapat memberikan cita rasa baru dalam perpolitikan bangsa dimasa yang akan datang.

Berita seputar kafir Ahmadiyah

2011-02-18T06:38:00.002+07:00

SBY HARAPKAN DIALOG ORMAS ISLAM-AHMADIYAH
PBNU: SESAT ATAU TAAT, TUHAN YANG TENTUKAN

PBNU berpendapat, pelaku kekerasan atas nama keyakinan layak dihukum ganda.

Jum'at, 18 Februari 2011, 00:26 WIB
Elin Yunita Kristanti, Mohammad Adam

Pengurus Nahdlatul Ulama KH Masdar F Mas'udi (Antara/ Udin)
VIVAnews - Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Masdar Farid Mas'udi menyatakan keprihatinan atas terjadinya kekerasan yang dilatarbelakangi keyakinan. Menurut dia, peristiwa itu memalukan dan patut dipertanyakan.
"Kenapa agama seperti tak membawa rahmat, tapi malah petaka?" kata Masdar dalam rapat di Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis, 17 Februari 2011.
Menurut Masdar, agama seharusnya dijadikan landasan kehidupan yang damai. Oleh karena itu, peran dan tugas tokoh serta pemimpin umat beragama perlu ditingkatkan dalam menjaga kerukunan. "Ini tanggung jawab pemimpin umat agama. Yang menentukan wajah umatnya adalah pemimpin," ujar dia.
Umat bergama, dia menambahkan, juga memiliki tanggung jawab untuk mengekspresikan agama yang dianutnya dengan keluhuran budi dan uluran kepada sesama untuk saling membantu. Dia menjelaskan, tindakan itu jauh lebih baik daripada cara kekerasan yang menimbulkan kesan buruk.
"Kalau menunjukkan kebenaran agama dengan kebengisan, saya rasa itu cara beriklan yang paling buruk," kata Masdar.
Oleh karena itu, dia mengatakan, pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama selayaknya perlu diberi hukuman ganda.
"Kekerasan atas nama agama, saya kira layak diberi hukuman dua kali lipat yaitu atas kezalimannya dan atas penodaan agama yang diklaimnya," kata Masdar.
Apalagi, Masdar menilai, pada dasarnya yang menentukan seseorang itu taat atau sesat adalah Tuhan. Siapa pun orangnya tidak patut merasa dirinya paling benar dalam beragama dan dengan tinggi hati menyatakan orang lain yang berbeda keyakinan dengannya adalah sesat.
"Sesat atau tidak, yang paling tahu itu adalah Alloh," kata Masdar.
Dia menambahkan, perlu diusut apa latar belakang bentrokan dan perilaku kekerasan berlatar belakang agama yang terjadi belakangan ini. "Fenomena mutakhir ini mesti diketahui apa sebabnya. Kalau dibiarkan terus, bangsa yang dengan kebhinekaan paling tinggi ini, sangat rentan, sangat mudah terkoyak," tutur dia. (art)

KALLA SEPAKAT DIALOG AHMADIYAH-ORMAS ISLAM
"Dialog itu kan untuk menemukan kesepahaman atau menghargai perbedaan."

Jum'at, 18 Februari 2011, 01:33 WIB
Elin Yunita Kristanti, Fadila Fikriani Armadita

Jusuf Kalla (Antara/ Fanny Octavianus)
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak mengedepankan dialog untuk menyelesaikan kasus kekerasan terkait keyakinan, khususnya pada penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Dialog tersebut di antaranya bagi ormas Islam dan warga Ahmadiyah.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik adanya dialog tersebut. Meski itu sudah sering dilakukan. "Itu kan untuk menemukan kesepahaman atau menghargai perbedaan," kata Jusuf Kalla usai pertemuan dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Jumat, 18 Februari 2011.
Menurut dia, jika dalam dialog tidak bisa ditemukan persamaan, yang bisa dilakukan adalah menghargai perbedaan yang ada.
Sementara itu, perwakilan Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, tidak sepaham dengan keinginan Presiden. "Tidak perlu dialog, sudah berpuluh-puluh tahun masa dialog terus," kata dia.
Menurut Ma'ruf, yang perlu diselesaikan saat ini adalah persoalan kebangsaan. "Kalau pendapat MUI terhadap Ahmadiyah sudah jelas," ujarnya.
Sebelumnya, Menurut Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Presiden berharap Ahmadiyah dan ormas Islam melakukan dialog untuk menghindari terjadinya kekerasan. "Semuanya harus melakukan pendekatan. Buat apa sih melakukan kekerasan," ucap Patrialis.
Pemerintah akan memfasilitasi terjadinya dialog itu dengan menteri agama dan menteri dalam negeri yang akan bertugas membangun pertemuan tersebut.
Patrialis meminta organisasi massa (ormas) menghentikan kekerasan dan membangun dialog dengan Ahmadiyah. Sesuai petunjuk Presiden, pemerintah akan melakukan tindakan hukum terhadap ormas jika masih melakukan kekerasan atau tindak pidana lain. (art)

JK: AHMADIYAH TAK HARUS KELUAR DARI INDONESIA
"Saya setuju Ahmadiyah sesat, tapi tidak harus diusir dari Indonesia," ujar Kalla.

Jum'at, 18 Februari 2011, 01:12 WIB
Elin Yunita Kristanti, Fadila Fikriani Armadita

Jusuf Kalla (VIVAnews/Tri Saputro)
VIVAnews - Kamis malam, 17 Februari 2011, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengundang sejumlah tokoh, termasuk agama lain untuk dimintai pendapat soal insiden kekerasan terkait keyakinan yang terjadi di Cikeusik, Pandeglang, dan Temanggung.
Ditanya soal solusi, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat, suatu permasalahan harus diselesaikan dengan cara tersendiri. "Tidak ada obat yang bisa mengobati semua penyakit," kata Kalla di Komisi VIII, Kamis 17 Februari 2011 jelang tengah malam.
Kalla mencontohkan kasus konflik Ambon beberapa tahun lalu. "Sebenarnya kerusuhan itu tidak ada kaitannya dengan akidah," kata Kalla yang juga ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI).
Konflik Ambon, dia menjelaskan, merupakan persoalan politik terkait posisi kepala daerah. Juga masalah alkohol dan babi yang dilarang untuk penganut Islam.
"Tapi, tidak harus keduanya disingkirkan dari Indonesia, karena ada masyarakat yang bisa menggunakan itu," kata dia
Lalu soal Ahmadiyah? "Saya setuju Ahmadiyah sesat, tapi tidak harus diusir dari Indonesia," ujar Kalla.
Sementara itu, untuk kasus Temanggung, menurut Kalla, peristiwa itu dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat atas vonis hakim. "Itu kan persoalan hukum," tuturnya.
Komisi VIII DPR tidak hanya meminta pendapat organisasi Islam terkait penyelesaian konflik Cikeusik beberapa waktu lalu. Organisasi keagamaan lain juga dimintai pendapat soal itu.
Gatot Sukarno Adi, perwakilan Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) menilai, pemerintah tidak cepat tanggap terkait aksi-aksi kekerasan yang berlatar belakang agama. "Aparat keamanan, datang selalu terlambat ketika korban sudah berjatuhan," kata Gatot ketika memberikan pendapat di Komisi VIII DPR.
Mereka meminta DPR bisa mendorong aparat agar lebih sensitif terhadap konflik-konflik tersebut.
Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), Budi Santoso enggan mengomentari soal sesat atau tidaknya Ahmadiyah. "Itu urusan internal (Islam)," kata dia.
Romo Benny dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengatakan, persoalan tragedi Cikeusik yang menimpa jemaah Ahmadiyah, seharusnya dikembalikan kepada konstitusi. "Masalahnya, aturan main tidak pernah disosialisasikan," kata dia. (art)

MUI: AHMADIYAH BISA KENA UU PENODAAN AGAMA
"Jadi, jangan disalahkan kalau kami minta agar dibubarkan karena ada undang-undangnya."

Kamis, 17 Februari 2011, 23:21 WIB
Elin Yunita Kristanti, Mohammad Adam

Ketua MUI Ma'ruf Amin (Antara/ Rosa Panggabean)
VIVAnews - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin, berpendapat, perlu segera disusun Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama. UU itu dapat menjadi dasar hukum untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.
Toleransi di internal umat beragama, menurut Ma'ruf, juga perlu ditingkatkan. Terutama toleransi terhadap perbedaan pendapat. Tapi, dengan catatan, perbedaan pendapat tersebut yang dapat ditoleransi.
"Kalau perbedaan pendapat itu di luar wilayah perbedaan, itu bukan perbedaan lagi. Itu namanya penyimpangan. Dalam ajaran Islam ada perbedaan yang bisa ditolerir dan ada perbedaan yang tidak bisa ditolerir," kata Ma'ruf dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis, 17 Februari 2011.
Bagaimana soal Ahmadiyah? Ma'ruf menegaskan, MUI tetap berpendapat aliran itu menyimpang. Sebab, mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad.
"Ahmadiyah bukan agama, bukan perbedaan pendapat, tapi penyimpangan pendapat," kata Ma'ruf.
Penyimpangan Ahmadiyah tersebut, menurut Ma'ruf, tidak hanya ditetapkan oleh MUI, tapi juga forum ulama di seluruh dunia seperti di Malaysia, Arab Saudi, dan Pakistan.
MUI bersikukuh untuk mengusulkan Ahmadiyah dibubarkan berdasarkan UU tentang Penodaan Agama. Ahmadiyah dinilai telah menodai ajaran Islam dan menyimpang.
"Jadi, jangan disalahkan kalau kami minta agar dibubarkan, karena ada undang-undangnya," kata Ma'ruf. "Jadi, harus kembali ke jalan yang benar, menyatakan sebagai muslim atau dinyatakan non muslim, sehingga ada penyelesaian."
Meski demikian, MUI tetap menyesalkan kekerasan yang terjadi di Cikeusik yang berujung tewasnya tiga jemaah Ahmadiyah. "Majelis ulama tak pernah mentolerir kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun," ujarnya. (art)

SBY HARAPKAN DIALOG ORMAS ISLAM-AHMADIYAH
"Semuanya harus melakukan pendekatan. Buat apa sih melakukan kekerasan," kata Patrialis.

Kamis, 17 Februari 2011, 20:40 WIB
Elin Yunita Kristanti, Bayu Galih

Presiden SBY (Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki)
VIVAnews - Malam ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan sejumlah menteri kabinet untuk membahas sejumlah masalah terkait adanya kekerasan terhadap Ahmadiyah. SBY berharap ada solusi untuk menyelesaikan masalah ini.
"Ini untuk mencari jalan keluar yang terbaik, supaya bangsa ini tidak ada kekerasan," kata Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 17 Februari 2011.
Selanjutnya, SBY --seperti dituturkan Patrialis-- meminta menteri terkait untuk mencarikan solusi terbaik, antara lain dengan melakukan dialog. "Mungkin kami akan bertemu tokoh-tokoh agama, Ahmadiyah, kemudian dengan penggagas Hak Asasi Manusia. Supaya duduk bersama lah," ujar Patrialis.
Patrialis mengatakan, pemerintah memprioritaskan persoalan yang terkait keberadaan Ahmadiyah maupun adanya aksi kekerasan. "Karena ini yang terjadi sekarang, menyangkut Ahmadiyah dan kekerasan di mana-mana," tutur menteri asal Partai Amanat Nasional ini.
Karena itu, Ahmadiyah dan Ormas Islam pun diharapkan dapat melakukan dialog untuk menghindari terjadinya kekerasan. "Semuanya harus melakukan pendekatan. Buat apa sih melakukan kekerasan," ucap Patrialis.
Pemerintah, dia melanjutkan, akan memfasilitasi dialog tersebut dengan sejumlah menteri ditugaskan membangun pertemuan itu. "Ada menteri agama dan menteri dalam negeri," ujar Patrialis.
Pertemuan tersebut dilakukan setelah Presiden memanggil sejumlah menteri secara mendadak. Rapat dilakukan sejak sore hingga malam.
Dalam rapat tersebut hadir Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Jaksa Agung Basrief Arief. (art)

JK: KALAU TAK ADA SKB JUSTRU RUMIT
Siapa melanggar UU bisa dibubarkan. "Jangan bilang Ahmadiyah saja, ormas juga begitu."

Kamis, 17 Februari 2011, 16:59 WIB
Elin Yunita Kristanti, Dedy Priatmojo

Jusuf Kalla (Antara/ Saptono)
VIVAnews -- Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri jadi sorotan pasca insiden penyerangan massa ke jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten.
Sejumlah pihak menilai aturan ini harus direvisi karena tak efektif diterapkan di lapangan. Bahkan, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, meminta SKB dicabut dan diganti aturan yang lebih jelas.
Pendapat berbeda disampaikan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Menurut dia, SKB layak dipertahankan. "Kalau tidak ada SKB justru lebih rumit karena tidak ada batasan hak masing-masing, pemerintah boleh apa," kata Jusuf Kalla di Kantor Komnas HAM, Kamis 17 Februari 2011
Yang terpenting saat ini, jelas Jusuf Kalla, adalah pengakan hukum. "Tegakkan hukum, siapa yang salah dihukum, kalau ada yang bunuh orang, masa tidak bersalah."
Kalla menambahkan, kelompok manapun yang terbukti melanggar UU bisa dibubarkan. "Jangan bilang Ahmadiyah saja, ormas juga begitu," tegas Kalla.
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Shalahudin Wahid atau Gus Sholah mengatakan hal senada. "Meski tidak ideal, SKB adalah yang paling realistis saat ini."
Namun, adik Gus Dur itu berpendapat, aturan itu tak lantas bisa jadi dasar untuk membubarkan Ahmadiyah.
Gus Sholah juga sepakat, siapapun yang melanggar hukum harus ditindak. "Kita bicara pelaku bukan ormas, yang penting pelaku ditangkap dan diadili," tambah dia.
SKB yang terbit 9 Juni 2008 itu memuat enam poin mengenai Jemaah Ahmadiyah. Berikut isi lengkap SKB:
1. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU Nomor 1 PNPS 2005 tentang pencegahan penodaan agama.
2. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
3. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai sanksi seusai peraturan perundangan.
4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.
5. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapai dikenai sanksi sesuai perundangan yang berlaku.
6. Memerintahan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.

CIKEUSIK, SATU WARGA AHMADIYAH JADI TERSANGKA
Polisi belum melakukan penahanan terhadap anggota Ahmadiyah yang dijadikan tersangka ini.

Kamis, 17 Februari 2011, 13:43 WIB
Ita Lismawati F. Malau, Eko Huda S

Cuplikan video penyerangan jemaah Ahmadiyah (dok. Ahmadiyah)
VIVAnews - Polisi menetapkan satu anggota Ahmadiyah sebagai tersangka dalam rusuh di Cikeusik, Pandeglang, Banten Minggu 6 Februari lalu.
"Ada satu, ada pokoknya," kata Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Agung Sabar Santosa di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 17 Februari 2011.
Apakah anggota Ahmadiyah yang dijadikan tersangka itu bernama Deden Sujana? "Itu sudah tahu," jawab Agung.
Menurut dia, polisi belum melakukan penahanan terhadap anggota Ahmadiyah yang dijadikan tersangka ini. Polisi, kata dia, memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan apakah yang bersangkutan ditahan atau tidak. "Kalau itu belum ada indikasi kami lepas, kalau ada indikasi kami sikat," kata dia.
Deden merupakan bagian dari 17 anggota Ahmadiyah yang datang dari Jakarta ke rumah Ismail Suparman di Cikeusik. Deden sendiri dikabarkan mengalami luka parah dalam bentrokan tersebut.
Sebelumnya, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komjen Pol Ito Sumardi mengatakan, polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap Deden. Karena kondisinya masih terluka parah akibat luka bacok. "Tapi masih dikembangkan lagi, berdasarkan fakta-fakta yang kami dapat di lapangan," kata dia.
Deden sendiri, kata Ito, tengah dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebelumnya, polisi telah menahan tujuh tersangka yang berasal dari kelompok penyerang anggota Ahmadiyah. Ketujuh tersangka itu adalah M, S, UJ, M, E, Y, dan U. (umi)
• VIVAnews

BAHAS AHMADIYAH, DPR UNDANG JUSUF KALLA
DPR mengundang 12 tokoh, termasuk Buya Syafi'i Ma'arif dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil.

Kamis, 17 Februari 2011, 08:57 WIB
Elin Yunita Kristanti, Fadila Fikriani Armadita, Suryanta Bakti Susila

Indonesian Vice President Jusuf Kalla (Antara/ Saptono)
VIVAnews - Pembahasan soal Ahmadiyah terus berlangsung di Senayan. Setelah menggelar rapat dengar pendapat dengan pengurus Ahmadiyah Rabu malam kemarin, Komisi VIII DPR RI akan mengundang 12 tokoh.
"Kamis kita gelar rapat dengar pendapat umum dengan tokoh-tokoh masyarakat,” kata Ketua Komisi VIII, Abdul Kadir Karding di Gedung DPR, Kamis dini hari, 17 Februari 2011. "Intinya mencari masukan bagaimana mencari solusi."
Diungkapkan dia, tokoh masyarakat yang diundang antara lain Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan ketua Umum PP Muhammadiyah Syafi'i Maarif, dan cendekiawan muslim, Azyumardi Azra. "Yang konfirmasi hadir, Pak Jusuf Kalla," tambah Abdul Kadir.
Selain itu, Komisi VIII juga mengundang sejumlah organisasi keagamaan yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin).
Rencananya, rapat dengar pendapat tersebut digelar pada pukul 19.30 WIB di gedung DPR.
Dalam rapat dengar pendapat dengan pengurus Ahmadiyah semalam sempat diungkap soal meningkatnya kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah sejak tahun 2005. (kd)

AHMADIYAH MENOLAK STIGMA EKSKLUSIF

Ahmadiyah menolak usulan menjadi agama tersendiri, di luar Islam.

Rabu, 16 Februari 2011, 21:31 WIB
Elin Yunita Kristanti, Suryanta Bakti Susila

Brimob berjaga di Masjid Ahmadiyah, Al Hidayah, di Jalan Balikpapan, Jakarta (Antara/ Fanny Octavianus)
VIVAnews -- Malam ini Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan rapat dengar pendapat dengan Ahmadiyah. Selain soal tragedi Cikeusik, dewan juga bicara dari hati ke hati dengan komunitas ini.
Kepada anggota dewan, Amir Jamaah Ahmadiyah, Abdul Basith menerangkan, di Indonesia Ahmadiyah berstatus sebagai badan hukum pada tahun 1953 yang dikeluarkan Kementerian Kehakiman.
"Prinsip organisasi berdasar Pancasila dan UUD 1945, kami tidak berpolitik, taat dan patuh pada pemerintah Indonesia yang sah, patuh pada institusi negara," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI di gedung parlemen, Rabu 16 Februari 2011 malam.
Kata Abdul Basith, tokoh Ahmadiyah ikut andil dalam bidang sosial kemasyarakatan, termasuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. "Seperti Syaikh Muhammad Muhidin menjadi sekretaris PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)," katanya. Basith juga menyampaikan, WR Supratman, pencipta 'Indonesia Raya' seorang Ahmadiyah.
Abdul Basith juga membantah stigma 'eksklusif' yang disematkan ke Ahmadiyah. "Kesan ekslusif tidak ada sama sekali, kami bergaul dengan masyarakat, menjadi abdi negara," kata dia. "Jamaah Ahmadiyah secara aktif turut menyukseskan program kerja pemerintah. Kalau tidak dijelaskan stigma itu akan menempel."
Sementara, dalam hal keyakinan, Abdul Basith mengatakan, warga Ahmadiyah menganut rukun iman dan rukun Islam, seperti halnya muslim lainnya. "Alquran juga menjadi landasan kami."
Untuk itulah, Abdul menolak jika Ahmadiyah dipaksakan menjadi agama tersendiri, di luar Islam. "Bagaimana kami membuat agama baru. Ini tidak bisa dipaksakan. Kami beramal, ber-Islam."
Sebelumnya, Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding mengatakan, undangan pada Ahmadiyah punya arti penting. Untuk mencari solusi hubungan antara Ahmadiyah dan masyarakat yang selama ini menantang keberadaanya.
"Kita ingin tahu persepsi mereka seperti apa, dan menyampaikan persepsi masyarakat terhadap Ahmadiyah seperti apa," kata Karding kepada VIVAnews, Selasa 15 Februari 2011.
Karding menuturkan, sebenarnya hubungan antara Ahmadiyah dan umat Islam sudah ada rambu-rambunya dalam SKB 3 Menteri. Tetapi, implementasi isi kesepakatan itu seringkali kurang tepat. "Kira-kira yang terbaik untuk solusi ke depan apa. Saya kira secara garis besar, intinya ingin bangun dialog, bicara hati ke hati agar saling memahami apa yang jadi solusi," ujarnya. (sj)

DUA PERUSUH CIKEUSIK SERAHKAN DIRI
Polisi juga menyita barang bukti sebuah unit bis yang dipergunakan untuk mengangkut massa.

Rabu, 16 Februari 2011, 18:51 WIB
Ita Lismawati F. Malau

Cuplikan video penyerangan jemaah Ahmadiyah (dok. Ahmadiyah)
VIVAnews - Polda Banten telah menahan dua tersangka yang terlibat dalam kerusuhan antara warga dengan jemaah Ahmadiyah di Kampung Peundeuy, Cikeusik, Pandeglang, Banten Minggu 6 Januari lalu. Sebelumnya, kedua orang ini sempat menghilang saat dicari polisi.
Kepala Bidang Humas Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi Gunawan mengatakan inisial kedua tersangka ini adalah KMH dan S. Dengan penahanan ini, total enam tersangka sudah di-bui.
"Selain menahan 2 tersangka, polisi juga menyita barang bukti sebuah unit bis yang dipergunakan untuk mengangkut massa," kata Gunawan kepada wartawan, Rabu 16 Februari 2011.
Menurut Gunawan, tersangka KMH menyerahkan diri dan diserahkan oleh Tim Pembela Muslim, sedangkan tersangka S diserahkan oleh Kyai Hafid di Cibaliung.
Apakah ada keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam kerusuhan Cikeusik yang menewaskan 3 orang itu? "Belum ada. Kami memang tidak mengarah ke sana karena asas pidananya tetap berorientasi pada fakta hukum, siapa berbuat apa," jelas Gunawan.
Seiring berjalannya penyidikan, sambungnya, penyidik akan mampu merangkai peran masing-masing tersangka dalam berkas yang kemudian akan dilimpahkan ke pengadilan.
Mengenai beredarnya pesan singkat sebelum peristiwa bentrokan di Cikeusik, Gunawan mengatakan penyidik sudah mengetahui sumbernya dari call centre pesan. "Memang ada beredar SMS seperti itu, namun ini perlu didalami dan diperiksa apakah masuk dalam pengertian penghasutan dan sebagainya. Nah itu yang sedang kami selidiki," ujarnya.
Pihak Polda Banten juga akan melakukan koordinasi untuk memeriksa jemaah Ahmadiyah yang saat ini berada di Jakarta termasuk Arief yang merekam bentrok warga dan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik.
Dari berbagai Sumber

PILKADA TASIKMALAYA SATU PUTARAN

2011-01-18T07:14:00.000+07:00

Uu-Ade Terpilih Jadi Bupati dan Wakil Bupati
TASIK – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2011 dinyatakan satu putaran. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya menetapkan pasangan H Ruzhanul Ulum – Ade Sugianto (Uu-Ade) sebagai pemenangnya. Dengan perolehan suara terbanyak, yakni 263.099 suara atau 32,25% dari jumlah suara sah sebanyak 815.824. Penetapan pemenang pilkada diumumkan KPU usai rapat pleno rekapitulasi hasil suara di gedung Dakwah, Singaparna, kemarin.
Pasangan Uu-Ade mengungguli 7 pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya, baik dari partai politik maupun independen. Suara terbanyak kedua diraih pasangan HE Hidayat SH MH-Drs H Asep Achmad Djaelani (Haji) sebanyak 221.554 atau 27,16 persen; ketiga pasangan H Subarna SE-Hj Dede T Widarsih SE (Sahadat) sebanyak 171.873 atau 21,07 persen. Sisanya diraih pasangan bupati dan wakil bupati dari independen. (lihat tabel pengumuman).
Sedangkan jumlah suara hasil penetapan KPU melalui pleno, yakni suara sah pasangan calon sebanyak 815.824 dan suara tidak sah sebanyak 28.209. Jadi jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 844.033 suara. Dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 66,02 persen.
Ketua KPU Deden Nurul Hidayat ST MM menyatakan, rapat pleno KPU menghasilkan penetapan jumlah hasil suara Pilkada 2011 dan penetapan pasangan calon terpilih untuk Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya periode 2011-2016.
“KPU sudah menetapkan hasil perolehan suara pilkada, dan menetapkan Uu-Ade sebagai pasangan calon terpilih. Surat keputusan KPU akan diserahkan kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya,” jelasnya usai memimpin rapat pleno KPU, kemarin.
Deden menjelaskan, hasil penetapan KPU mengenai pasangan terpilih, akan ditembuskan oleh DPRD ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan surat keputusan tentang masa jabatan resmi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya untuk lima tahun ke depan.
Ditegaskannya, keputusan KPU tentang pasangan calon terpilih, sudah pasti dan tidak bisa diganggu-gugat. “Keputusan KPU tentang perolehan suara dan pasangan calon terpilih sudah mutlak,” tegas Deden.
Apabila ada saksi dari pasangan calon lain yang keberatan, lanjut Deden, diperkenankan untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum, yakni ke Makhamah Konstitusi (MK). “Sesuai dengan peraturan, pasangan calon yang keberatan diberikan waktu selama tiga hari masa kerja setelah penetapan pemenang pilkada oleh KPU, untuk mengajukan keberatan tentang keputusan pilkada kepada MK secara tertulis,” tandasnya.
Rapat pleno KPU dihadiri 117 anggota PPK dari 39 jumlah seluruh kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Juga dihadiri perwakilan saksi dan tim sukses dari delapan pasangan calon peserta pilkada. Hadir pula unsur muspida dan panwaslu. Rapat pleno yang dijaga ketat aparat keamanan dari Polri dan TNI itu berlangsung aman dan lancar.
Diwarnai Interupsi Saksi
Rapat pleno KPU kemarin sempat diwarnai interupsi saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Interupsi muncul setelah pembacaan hasil suara dari 39 PPK. Seperti interupsi dari saksi pasangan Haji yang diwakili Oday Suhendar. Oday menyatakan tidak akan menandatangani berita acara hasil pleno KPU. Alasannya, pihaknya menduga pelaksanaan pilkada diwarnai beberapa kejanggalan. Seperti permasalahan kartu pemilih ganda, masalah jumlah dalam DPT, dan permasalahan efektivitas sosialisasi yang dilakukan KPU sehingga partisipasi pemilih dalam pilkada kurang dari 70 persen.
“Sesuai dengan instruksi dari atasan saya, saya tidak diperkenankan untuk menandatangani berita acara hasil pleno KPU kali ini,” tegas Oday.
Perwakilan saksi dari pasangan Sahadat, Ir Suryana Saeful Rohman pun tidak menandatangani hasil pleno KPU. Kata Suryana, pada dasarnya pihaknya tidak mempermasalahkan hasil perhitungan suara. “Yang kita permasalahkan adalah adanya keterlibatan berbagai pihak yang tidak berhak ikut dalam menyukseskan calon tertentu. Juga adanya berbagai temuan pelanggaran di lapangan,” tandas dia.
Dari pantauan Radar, 5 saksi lainnya pun tidak menandatangani berita acara hasil rapat pleno KPU tentang rekapitulasi suara Pilkada 2011. Alasannya berbeda-beda. Ada saksi yang tidak hadir, seperti dari pasangan H Ade Sumia-H Nanang Ma’mur (Hade Ma’mur). (irw)
Sumber : http://www.radartasikmalaya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8688:pilkada-2011-satu-putaran&catid=104:pilkada&Itemid=300

Penjelasan Amanat Pendiri Miftahul Huda

2011-01-05T10:46:00.000+07:00

QUOVADIS POLRI : ZERO TO HERO “KETIKA SUSNO SAY NO !”.

2010-01-13T10:09:00.003+07:00

Oleh : dr. H. Budi Schwarzkrone, Msc.

Seusai kesaksian yang menghebohkan dalam persidangan kasus pembunuhan Nasrudin pada 7 Januari 2009, ketika dalam program eksklusif siaran langsung disebuah stasion TV ditanya apakah keterangan dalam kesaksiannya yang berbeda dengan Wakabareskrim …saat itu, menunjukkan indikasi adanya perpecahan dalam tubuh Polri. Tanpa ragu Susno Duadji menjawab: “lebih baik ada perpecahan demi mengungkap kebenaran daripada kompak untuk menutupi kejahatan”. Masalah rumor perpecahan itu, keesokan harinya Kapolri langsung menegaskan tidak ada perpecahan di tubuh polri terkait kasus mantan Kabareskrim itu. Kesaksian Susno yang hadir dengan pakaian lengkap, jadi santapan media, 2 station TV memanfaatkan moment kontroversial yang menimbulkan perang polemik itu, sebagai program primadona. Semua hal dari mulai : pakaian lengkap, kehadiran tanpa ijin atasan dianggap pelanggaran disiplin, dikupas habis.Figur Susno mulai dikenal publik seiring mencuatnya kasus konflik KPK-Polri, Susno lah yang melahirkan istilah Cicak vs Buaya, mungkin karena penampilannya semasa jadi Kabareskrim terkesan arogan maka media menggambarkan dirinya sebagai tokoh antagonis, begitu pula peselancar dunia maya terutama facebookers menempatkan dirinya bukan saja sebagai figur antagonist, bahkan rame-rame mendaulat Susno sebagai musuh bersama. Kenapa bisa begitu ? mungkin karena pengaruh kegemaran generasi pendahulu kita yang sangat menggemari film-film India, lalu disusul generasi yang gila nonton sinetron-sinetron yang diproduksi oleh PH (Production House – rumah produksi) macam Multi Vision (Raam Punjabi) dll yang dikelola oleh orang India dengan cerita yang diadaptasi film India. Maka kultur kita pun cenderung terbiasa membagi tokoh jadi dua bagian : antagonist (kuat tapi jahat) dan protagonist (lemah tapi jujur dan baik). Dalam lakon India klasik Ramayana : Rahwana adalah tokoh antagonist, sedang Rama adalah tokoh protagonist. Dalam kasus Cicak vs Buaya : media menempatkan Susno bak Rahwana, dan Bibit-Chandra bak Rama dan Sinta. Begitu juga kasus Omini vs Prita. Peselancar dunia maya lah yang menggalang dukungan bagi para protagonist itu hingga terbebas jadi korban kedzoliman kaum antagonist. Kejatuhan Suharto pada 1998 karena ia dianggap rakyat sebagai Rahwana dan Mega sebagai Sinta. Kemenangan SBY pada 2004, saat itu rakyat melihat dia sebagai figur yang dilecehkan. Boleh jadi karena pengaruh film dan sinetron yang berbau Indiahe itulah kita cenderung jatuh hati pada tokoh yang ditempatkan sebagai figur protagonist korban kedzoliman.

Kini roda berputar, buntut kesaksian itu merubah posisi Susno secara drastis. Ia dijadikan musuh bersama oleh institusinya. nilai kesaksian Susno dicoba dihadang dan dikebiri oleh institusinya dengan berbagai tuduhan sebagai tindak indisipliner. Fasilitas mobil dinas ditarik, begitu juga ajudan pengawalnya serta sekretaris pribadi, disamping itu ada sangsi Susno akan menghadapi pemeriksaan. Susno tidak bergeming. Ia bertekad untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya, sebagaimana SMS yang ia kirim pada Koordinator Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane, 30 menit sebelum memberi kesaksian, SMS itu berbunyi : "Trm ksh, 30 mnt lagi saya bersaksi di PN Jaksel ttg Kasus Antasari apakah ada grand strategy atau tidak? Dan kenapa SD dikucilkan dlm pemeriksaan terkait pejabat KPK? Sedikit semi sedikit saya buka.". Setiap statement Mabes Polri yang dilontarkan oleh Irjen Pol Edward Aritonang selaku Kadiv Humas, langsung ia tanggapi. Adu argumen para Pati (Perwira Tinggi) Polri di media TV jadi santapan tontonan menarik. Semakin ditutup-tutupi justru semakin menguatkan adanya perpecahan didalam tubuh polri. Cukup menarik untuk menyimak komentar 2 figur kalangan moral spiritual : Permadi SH dan KH Tubagus Miftah Fauzi. Permadi, dalam acara program “Tatap Muka” disebuah TV swasta : mantan DPP PDI-P yang sekarang gabung dengan Garindra, melihat munculnya nurani keberanian polisi bongkar polisi sebagai bukti bahwa bagaimanapun kebenaran akan selalu mengalahkan kejahatan , bila dulu ada istilah cicak lawan buaya, maka yang terjadi sekarang adalah buaya lawan buaya. KH Tubagus Miftaf Fauzi yang dikalangan Kyai Tasikmalaya akrab dengan sebutan TB. Keberaniannya bersikap Qulil haq pada masa Orba menyebabkan ia kerap diberangus, dijebloskan tahanan dan merasakan intimidasi fisik. Sekalipun berangkat dari institusi pesantren salafiah, TB tergolong Intelektual Bersorban yang rajin mengikuti perkembangan ilmu dan tidak alergi terhadap tehnologi informasi, dalam merespon posting di fb, TB menilai kesaksian Susno sebagai : “Pelajaran Berharga dari Ilmu yg bernama Loyalitas Les de corp,serta selimut kabut dari Proses Peradilan Bangsa Kita. Saya kenal Mas SD ini dulu Kuat, Berani tdk neko neko. Rupanya the hidden setting yg membuatnya diseret oleh ketidak nyamanan kali ini. Semoga beliau mau berkata sesuai dgn Nuraninya. Haruskah selalu Level dibawah yg jadi Tumbal ???”.

Sejak awal publik memang sangat mencurigai adanya hidden setting (rekayasa yang disembunyikan) dalam kasus pembunuhan Nasrudin, fakta di pengadilan semakin menguatkan dugaan publik bahwa pembunuhan Nasrudin adalah bagian fight back (pukul-serang balik) para koruptor sebagai rekayasa untuk melumpuhkan KPK dengan menjebak Antasari Azhar. Akankah aib terbongkarnya rekayasa kasus pembunuhan Syafrudin semasa Dibyo Widodo jadi Kapolri (1997), dimana dalam persidangan yang menempatkan Iwik Sudarmaji selaku terdakwa, Sersan Mayor (pangkat polri ketika itu) Edy Wuryanto selaku penyidik mengaku telah mengambil secara diam-diam sampel darah Syafrudin untuk dicipratkan kepakaian Iwik Sudarmaji pada saat Iwik dijebak dibuat teler disebuah warung di Parangtritis, agar menguatkan bukti dakwaan terhadap Iwik. Iwik dibebaskan dari segala tuduhan, sebaliknya Edy Wuryanto dihukum selama 3 ½ tahun oleh Mahkamah Militer. Haruskah aib ini terulang kembali ? gonjang ganjing perpecahan ini semakin menaikkan rasa mistrust (curiga) dan distrust (tidak percaya) masyarakat terhadap Polri. Beberapa tokoh politik mulai berpikir untuk mengadakan peninjauan kembali Tap MPR/VI/2000 dan Tap MPR/VII/2000 yang memberikan kewenangan Polri selaku State Security, Polri dinilai mengulang kesalahan ABRI (sebutan TNI pada era Orba) ketika masih mempunyai kewenangan Dwi Fungsi.

Di era tehnologi informasi sekarang ini dimana kematangan pola pikir dan keberanian tuntutan masyarakat akan keterbukaan jauh lebih “maju dan berani” dibandingkan dengan era 1997. Semakin keras upaya menutupi semakin keras pula motivasi publik untuk menggalang solidaritas untuk mencari fakta dan menegakkan kebenaran, kekuatan solidaritas power people ini dibuktikan dalam kasus Bibit-Chandra dan Prita.

Upaya menutupi akan semakin menurunkan citra dan kepercayaan rakyat pada institusi kepolisian. Persidangan pembunuhan Nasrudin yang menempatkan Antasari Azhar sebagai terdakwa semakin menguakkan fakta-fakta adanya Mob rule : upaya kekuatan besar yang mampu mengubah apa yang deskritif jadi normatif (Aristoteles menyebutnya sebagai penyesatan oleh kekuatan besar) kekuatan yang mampu menjungkir balikan fakta. Kasus Antasari sarat adanya indikasi-indikasi, Politicide (pembunuhan dengan motif politik), Political Violence (kejahatan politik), Obstruction of Justice (rekayasa untuk menutupi keadilan/fakta), Deception of Justice (kebohongan keadilan yang dilakukan oleh negara). Akankah Susno yang ketika bersaksi berani menunjukkan The conscience of the court nurani keberanian mengungkap kebenaran di pengadilan, juga punya keberanian membongkar semua fakta ?, kalau ia berani, membuka fakta maka tidak mustahil para facebooker semula menjadikannya sebagai figur antagonist dan musuh bersama berbalik akan menggalang solidaritas dukungan untuk menjadikannya sebagai hero penegak keadilan yang akan mengungkapkan benar adanya hidden setting dalam kasus pembunuhan Nasrudin, sebagaimana galangan dukungan terhadap Bibit-Chandra dan Prita. Timbul rasa hormat dan kagum saya pada sahabat saya Henry Yosodiningrat SH yang ketika memuncaknya kasus KPK vs Polri, ditengah badai cemooh dan hujatan terhadap Susno Duadji yang dijadikan musuh bersama oleh media dan peselancar dunia maya. Semua terperangah kaget ketika mas Henry melawan arus melontar posting yang sangat singkat : “Demi Allah saya bela Susno Duadji”, posting singkat itu membuktikan kematangan pengalamannya sebagai praktisi hukum yang punya doyo luwih kelebihan dalam meneliti dan memandang suatu kasus menurut kaca mata hukum. Apakah Susno melakukan semua itu karena sakit hati ? Wallohualam, cuma dia dan Allah yang tahu. Saya tutup wacana ini dengan mengutip kembali posting sahabat saya KH Tubagus Miftah Fauzi : “Pelajaran Berharga dari Ilmu yg bernama Loyalitas Les de corp,serta selimut kabut dari Proses Peradilan Bangsa Kita. Saya kenal Mas SD ini dulu Kuat, Berani tdk neko neko. Rupanya the hidden setting yg membuatnya diseret oleh ketidak nyamanan kali ini. Semoga beliau mau berkata sesuai dgn Nuraninya. Haruskah selalu Level dibawah yg jadi Tumbal ???”.

Tasikmalaya 10 Januari 2010.
DR. H. BUDI SCHWARZKRONE. Msc.
Mubaligh Ponpes Suryalaya.
Insan Film dan TV.

Sumber

Kebenaran harus ditegakkan, apa pun risikonya.

2009-12-23T07:03:00.001+07:00

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ''Tidak ada agama tanpa akal.'' Hadis ini secara tersirat menegaskan bahwa suatu agama, terlebih agama Islam, harus dipahami inti sari ajarannya dengan cara berpikir. Segala sesuatu yang ada di alam ini merupakan buah karya Allah SWT, sang pencipta alam semesta. Keberadaan alam ini pun adalah wujud dari keberadaan-Nya.

Tak salah bila kemudian banyak orang yang berusaha mempelajari agama dengan sungguh-sungguh karena mereka akan menemukan hakikat jati dirinya dan Tuhan sang Pencipta. Ini pulalah yang dialami dan dilakukan mantan wali kota Macon, sebuah negara bagian di Georgia, Amerika Serikat, Clarence Jack Ellis. Ia menemukan jati diri yang sesungguhnya setelah benar-benar mempelajari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

''Mengapa seseorang beragama Kristen? Itu karena Anda merasa melakukan sesuatu yang benar. Bagi saya, hal itu bukan persoalan besar. Namun, banyak orang yang ingin tahu apa yang Anda yakini. Bagi saya, Islam adalah agama yang cocok buat saya. Saya seperti kembali ke akar saya setelah bertahun-tahun melakukan perenungan,'' kata Ellis kepada surat kabar Boston Herald saat ditanya mengapa ia memilih pindah ke agama Islam, sebagaimana dikutip Islamonline .

Ellis mengatakan, ia mempelajari Alquran selama bertahun-tahun. Dan, ia menemukan tujuan hidupnya dalam Islam. Terlebih lagi setelah ia berkunjung ke Senegal. Menurut Ellis, nenek-nenek moyangnya sudah memeluk agama Islam sebelum mereka dibawa ke Amerika Utara sebagai budak.

Ellis mengaku jiwanya terasa tenteram dan damai setelah masuk Islam. Ia juga merasa tidak perlu menyembunyikan keislamannya dari publik yang telah memilihnya sebagai wali kota Macon walaupun keputusan memeluk Islam adalah keputusan yang sangat pribadi sifatnya.

Pria kelahiran Macon, 6 Januari 1946, ini masuk Islam pada Desember 2007 lalu. Sebagai seorang pejabat negara, keislaman Ellis mengundang perhatian publik Amerika. Namun demikian, ia sudah bulat pada keputusannya.

''Ini adalah keputusan yang sangat personal, tapi saya juga memahami bahwa saya seorang publik figur. Sebagai wali kota, saya pikir masyarakat berhak tahu apa yang saya yakini sebagai orang yang beriman. Iman yang saya yakini sekarang adalan Islam,'' jelas Ellis.

Ellis yang semula menganut agama Kristen hijrah menjadi seorang Muslim menjelang akhir kepemimpinannya. Ia mengucapkan dua kalimat syahadat dalam sebuah upacara kecil di Senegal, Afrika Barat. Setelah masuk Islam, Ellis mengurus status hukum perubahan namanya dari Clarence Jack Ellis menjadi Hakim Mansour Ellis. Ia tetap menggunakan nama keluarganya atas permintaan kedua putrinya.

Keislaman Ellis menghiasi berbagai media massa di AS dan sejumlah media internasional. Tak heran bila keputusannya itu menjadi buah bibir. Karena, sejak memutuskan masuk Islam, ia masih menjabat sebagai wali kota Macon.

Setelah menjadi seorang Muslim, ayah dari lima anak itu mulai membiasakan diri untuk menunaikan shalat lima waktu dan secara rutin berkunjung ke Islamic Center di Bloomfield Road. Ellis mengaku bangga dengan kebebasan beragama di AS. ''Kami meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, seperti kami meyakini Musa sebagai seorang nabi,'' ujar Ellis.

Karier
Peraih gelar sarjana muda di bidang sastra dari Saint Leo College di Florida, AS, ini menjabat sebagai wali kota Macon selama dua periode, sejak 14 Desember 1999 hingga Desember 2003. Kemudian, ia terpilih kembali dan menjabat hingga Desember 2007. Ia tidak bisa menjabat lagi sebagai wali kota karena sudah terpilih sebanyak dua kali masa jabatan yang lamanya empat tahun.

Ellis adalah warga kulit hitam pertama yang terpilih sebagai wali kota Macon sepanjang 176 tahun sejarah kota itu. Ia menjadi wali kota Macon ke-40 yang berhasil terpilih dua kali berturut-turut.

Selama menjabat sebagai wali kota Macon, Ellis dikenal sebagai sosok yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan kota itu. Ia menggunakan bantuan dari negara bagian dan Federal untuk membantu latihan kerja bagi anak-anak muda, membuat program pengarahan, penyuluhan, program usai sekolah, dan program untuk mengurangi jumlah kriminalitas di kota itu.

Dengan dana bantuan tersebut, ia juga mencanangkan program perumahan rakyat. Pada saat ia memerintah, telah dibangun lebih dari 200 unit rumah baru dengan harga terjangkau dan lebih dari 100 rumah susun di pusat kota Macon. Pada masa pemerintahannya, Macon ditetapkan sebagai kota unggulan oleh Asosiasi Kotamadya Georgia serta dianuegrahi The City Livability Award oleh Konferensi Wali Kota se-AS. Bahkan, mantan ibu negara Laura Bush menunjuk Macon sebagai cagar komunitas Amerika.

''Saya tetap berbagi dengan keluarga besar saya, komunitas Macon yang mendukung saya ketika saya masih menjadi seorang Kristiani dan masih memercayai saya hingga kini. Saya masih orang yang sama meski saya mengganti nama saya,'' tukas Ellis.

Sepanjang kariernya, sebagaimana tercatat dalam situs pribadinya, Macon tercatat pernah bertugas di dinas kemiliteran AS selama dua tahun dan ikut dikirim ke Perang Vietnam dalam Divisi ke-101 Angkatan Udara AS dengan pangkat sersan.

Atas jasa-jasanya di kemiliteran, Ellis mendapatkan sejumlah penghargaan, antara lain tiga penghargaan Bronze Star , medali Army Commendation for Valor and Heroism , serta penghargaan Purple Heart karena luka-luka yang dialaminya dalam perang Vietnam.

Jadi Duta Kehormatan Uganda

Kiprah Clarence Jack Ellis saat menjabat sebagai wali kota tidak hanya sebatas urusan yang terkait dengan kota yang dipimpinnya, tetapi juga sampai ke tataran internasional. Saat memerintah, Ellis membina hubungan dengan beberapa kota internasional di Rusia, Afrika, dan Korea. Hubungan yang dibina antara Macon dan kota-kota dunia tersebut mengarah kepada bentuk kerja sama sister city . Dengan mengatasnamakan Konferensi Wali Kota se-AS, Konferensi Nasional Wali Kota Kulit Hitam, dan Konferensi Wali Kota sedunia, Ellis memimpin beberapa delegasi ke sejumlah negara Afrika, termasuk Ethiopia, Afrika Selatan, Ghana, Senegal, Uganda, dan Kamerun.

Lawatan-lawatan yang kerap ia lakukan ke sejumlah negara Afrika ini ternyata menarik perhatian Pemerintah Uganda. Karena itu, tak mengherankan jika ia kemudian diangkat menjadi duta kehormatan bagi Uganda pada April 2007 lalu. Posisi sebagai duta kehormatan ini akan dijalankannya setelah masa jabatannya sebagai wali kota Macon berakhir.

Ellis berharap bisa menggunakan posisi kehormatan itu untuk mempromosikan Uganda di wilayah tenggara Amerika Serikat. Seorang duta kehormatan biasanya mengemban tugas untuk membantu warga negara dari negara yang mereka wakili dalam menyelesaikan semua bentuk persoalan yang dihadapi mereka di negara di mana mereka tinggal.

Dukung Hugo Chavez
Pada saat masih menjabat, Ellis juga pernah mendapat sorotan tajam publik Amerika menyusul sikapnya yang dengan terang-terangan mendukung pemerintahan Presiden Venezuela Hugo Chavez. Atas sikapnya ini, Ellis tidak hanya didemo oleh warga kota Macon, tetapi juga mendapat kecaman dari para pemimpin lokal lainnya di Negeri Paman Sam.

Mantan calon wali kota saat itu, David Corr, mengatakan, pernyataan wali kota merupakan sebuah bentuk kemarahan. ''Kita harus mengutuk Chavez sebagai musuh kebebasan.''

Sementara itu, seorang anggota senat Partai Republik dari wilayah pemilihan Macon, Allen Peake, menilai bahwa tindakan yang dilakukan Ellis sebagai tindakan yang mencemarkan nama kota Macon. ''Saya pikir, itu negatif bagi kami,'' ujarnya kepada The Macon Telegraph . ''Kita perlu melakukan hal-hal yang bisa mengembalikan citra positif Macon,'' tambahnya.

Peristiwa tersebut terjadi pada pertengahan Agustus 2007 silam. Sebagaimana pemberitaan yang dilansir situs foxnews , wali kota Jack Ellis telah mengirimkan surat dukungan yang disampaikan melalui kurir kepada Presiden Chavez. Dalam suratnya, Ellis menuliskan pesan bahwa para pemimpin lokal di AS dapat berdiri bersama-sama pemimpin Venezuela meskipun perbedaan pendapat terjadi di tingkat pemerintah pusat.

Ia tak peduli tudingan miring yang ditujukan padanya. Baginya, sebuah kebenaran harus ditegakkan, apa pun risikonya. dia/sya/taq

Biodata:

Nama Lengkap: Clarence Jack Ellis
Nama Muslim: Hakim Mansour Ellis
TTL: Macon, 6 Januari 1946
Masuk Islam: Desember 2007
Jabatan: Mantan Wali Kota Macon, AS (1999-2007)
Penghargaan: Bronze Star, Medali Army Commendation for Valor and Heroism, Purple Heart , dan Duta Kehormatan Uganda

Sumber

Iran Tuduh AS Palsukan Dokumen Nuklir

2009-12-23T06:50:00.000+07:00

TEHERAN--Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengatakan dokumen yang seolah-olah menunjukkan Teheran merencanakan menguji pemicu bom nuklir adalah pemalsuan yang dilakukan Amerika Serikat.

Dalam wawancara yang direkam Jumat lalu oleh ABC News, Ahmadinejad mengatakan laporan koran Times "sama sekali salah". Ahmadinejad mengatakan, kritik terhadap program nuklir Iran telah menjadi "lelucon murahan dan diulang-ulang". Iran menyatakan program pengayaan nuklirnya untuk tujuan damai.

Wartawan BBC Jane O'Brien di Washington menyatakan wawancara itu merupakan peluang langka menyaksikan seorang pemimpin Iran ditanyai media Amerika Serikat.

Namun jawaban Ahmadinejad itu tidak banyak menunjukkan pemerintahannya bergerak ke posisi lebih bersahabat, kata wartawan BBC.

Dokumen palsu

Surat kabar Times pekan lalu mendapatkan sebuah dokumen bertahun 2007 yang berisi rencana empat tahun Iran untuk menguji coba pemicu nuklir menggunakan uranium deuteride.

Produk itu dapat digunakan sebagai insiator neutron: komponen bom nuklir yang memicu ledakan.

Dalam tanggapan pertamanya terhadap laporan itu, Ahmadinejad mengatakan tuduhan itu "sama sekali tidak benar". Dia membantah isi dokumen itu dengan mengatakan, "semuanya dokumen palsu dan disebarkan oleh pemerintah Amerika".

Ketika ditanya apakah "tidak akan ada senjata nuklir di Iran", Ahmadinejad menjawab pandangannya sudah diketahui umum. "Anda harus menyatakan sesuatu sekali saja. Kami telah mengatakan bahwa kami tidak menginginkan bom nuklir," kata Ahmadinejad. bbc/ahi

Sumber

Fenomena Kyai Exodus Jadi Politisi

2009-11-05T06:36:00.002+07:00

Euforia kemenangan Reformasi meruntuhkan regim Orba melahirkan paradigma baru. Kiyai yang tidak tampil dengan ekspresi garang, tidak mengkritik keras Orba tanpa mengacungkan telunjuk atau kepalan tangan, tidak dianggap Kiyai Reformis. Banyak Kiyai yang sebelumnya bergaya "teduh" kalem dan karimatik, terjebak ikut tuntutan jaman berubah jadi garang di atas mimbar.

Apa penyebab banyaknya Kiyai exodus jadi Politisi? Salah satu faktor mungkin karena sebal pada budaya hipokrasi politisi jaman Orba yang "hanya" mendekati orang Pesantren lima tahun sekali hanya pada saat membutuhkan dukungan saat Pemilu, setelah kacumponan kabutuh menang Pemilu, kembali acuh menjauhkan diri. Ada sedikit perubahan pada era reformasi, tokoh Pesantren digaet dan diberi peran dalam tim sukses, dibebani tugas bak calo angkutan di terminal, disuruh teriak-teriak membujuk penumpang agar memilih dan memenuhi kendaraan (baca Parpol) yang telah ditentukan, setelah mobil penuh sesak, belenyeng mobil pergi meninggal si calo yang hanya diberi sekedar uang lelah buruh gogorowokan. Yang paling sering menyesakkan bagi lingkungan Pesantren adalah ketika politisi yang didukung setelah mencapai hasil maqosidana berhasil duduk di bangku legislatif atau eksekutif, politisi itu ternyata ingkar janji bahkan mengkhianati amanahnya sewaktu kampanye, bahkan harus menghadapi tuntutan hukum karena ia menjual kebenaran dan membela kesesatan.

Hal yang seperti itulah yang barangkali motivasi para tokoh Pesantren yang tadinya cuma sekedar diminta ngadu’akeun atau digaet jadi tim sukses untuk terjun langsung masuk gelanggang Politik daftar jadi Caleg.

Filosofi Islam mengatakan bahwa salah satu faktor pendukung tercapai Negara yang baldatun toyibatun warrobun ghofur adalah apabila ada kerjasama yang apik antara Ulama dengan Umaro. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al Gazali mengatakan sebaik-baiknya Umaro adalah apabila sering keluar masuk pintu mengunjungi Ulama, dan seburuk-buruknya Ulama apabila ia sering keluar masuk pintu Umaro. Umaro alias birokrat wal alias eksekutif atau pejabat itu adalah kekuasaan atau power penentu kebijakan. Sedang fungsi Ulama menurut masukan dari sahabat saya seorang Kiyai muda pimpinan sebuah Pesantren besar di Manonjaya yang juga mencalonkan diri sebagai Caleg untuk DPR Pusat, Kiyai ini menjelaskan bahwa disamping menguasai dan mengajarkan ilmu agama, Ulama juga berfungsi sebagai Mu`addib : membimbing, memberi motivasi. Murrobbi : Imam, membimbing, mengarahkan. Mujahid : memperjuangkan, terutama perbaikan taraf kehidupan, membela ummat yang terhimpit kesulitan. Jadi, sah-sah saja kalau Kiyai nyalonkeun jadi caleg, kitu sambung Sang Kiyai, Mu`addib, Murobbi dan Mujahid adalah motivasi dia untuk mencalonkan diri. Para anggota DPR - MPR yang tengah menjabat sebagai Wakil Rakyat sekarang ini pun banyak yang punya latar belakang atau kaitan dengan Ponpes, terutama yang berasal dari Parpol Islam, pasti banyak yang paham dan memiliki motivasi yang sama dengan Kiyai sahabat saya itu, paling tidak, mungkin pada awalnya begitu tapi lambat laun motivasi itu luntur lalu habis terkikis oleh virus Hedonisme atau dalam istilah Kiyai disebut hubbud-dunya (cinta duniawiyah), koq bisa begitu? Ya bisa saja, Ulama meski disebut sebagai pewaris Nabi tapi Ulama ‘kan manusia biasa yang tidak diwarisi perisai Ma’sum atau dibebas dari godaan sebagaimana para Nabi, jadi wajar saja kalau Wakil Rakyat yang berlatar belakang Pesantren bisa kena symptom (penyakit) yuhibbunad dunya wa yamsaunal akhirat (mencintai dunia melupakan akhirat) sebagai akibat lanjut dari symptom yuhibbunnal qurso wa yamsaunal qubro… mencintai kursi (kedudukkan – jabatan) melupakan tanggung jawab setelah dikubur. Maklum, Power tends corrupt… kekuasaan itu rawan godaan korupsi, korupsi di rumah Wakil Rakyat sudah jadi rahasia umum dan kerap terungkap di Pengadilan.

Era Reformasi membuktikan apa yang diprediksi oleh Rosululloh SAW : Akan datang suatu saat yang berbeda dengan saat ini (era Rosul) dimana banyak yang menguasai ilmu fiqih tapi sedikit yang menguasai cara berkhutbah, pada masa itu akan lebih banyak orang yang ahli berkhutbah tapi semakin sedikit yang menguasai ilmu fiqih.

Yang lebih memprihatinkan dari krisis Ulama adalah adanya fenomena aneh pada era reformasi yang melahirkan ekslusifisme Ulama, komodifikasi Agama yang membangun image Ulama sebagai sosok elit. Komodifikasi yang melahirkan Kiyai-Kiyai Infotainment dengan kualitas sebagaimana yang digambarkan Rosul, para pengelola Broadcast tidak peduli tausyiah Kiyai Infotainment itu memberikan pencerahan atau tidak, bagi mereka yang penting bagi mereka pesona dan karisma Kiyai Infotainment mampu mendongkrak rating komersial naik. Konon untuk mengundang mereka mengisi pengajian diluar jadwal TV, panitia harus menyediakan dana paling sedikit 7 digit, belum termasuk tiket pesawat dan kamar mewah hotel.

Hilangnya keikhlasan dalam menjalankan kewajiban bukan saja melanda para Birokrat, Legislatif maupun para penegak Hukum, tapi juga di kalangan Ulama. Hal lain yang mungkin menjadi penyebab terjadinya hal yang dalam Al Qur’an digambarkan sebagai ...Wata'awanu alal ismi wal 'udwan… yang bisa diartikan "bersekongkol untuk kepentingan golongan" telah menyebabkan para Anggota Dewan bukannya mewakili kepentingan rakyat tapi lebih mengutamakan kepentingan Partai tempat dia bernaung. Kalau kata Partai hitam, dia harus bilang hitam juga. Barangkali ada baiknya para Ulama tidak bernaung dibawah Parpol tapi dibentuk Dewan Perwakilan Ulama, sebagaimana wadah DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dengan begitu Ulama bisa lepas tekanan kebijakan Parpol agar lebih independen dalam mewujudkan motivasinya.

Ada pengalaman masa kecil sekitar awal tahun 50’an yang tidak akan saya lupakan. Saya diminta menemani Uwa yang ditugaskan jajap Ajengan Hamim di Cilingga. Ba’da Ashar Ajengan Hamim harus sudah sampai di Masjid H. Bakri. Sebelum dzuhur saya dan Uwa sudah berangkat jalan kaki, saat itu belum usum yang namanya uang transport, jalan antara Cihideung Balong – Cilingga masih berupa pesawahan dan bukit hutan kecil, harus mapah mapay galengan meuntas susukan. Setelah dijamu makan dan sholat dzuhur, langsung berangkat lagi. Di tengah perjalanan tiba-tiba Ajengan Hamim berhenti lalu nagog (jongkok), lalu dia memberi tanda agar saya dan Uwa ikut nagog, ketika Uwa bertanya ada apa malah dijawab dengan isyarat agar jangan bersuara, ada 10 menit begitu, karena kuatir terlambat Uwa kembali bertanya, kembali dijawab dengan isyarat, baru kira-kira 5 menit kemudian Ajengan Hamim menjelaskan : "tuh tempo manuk tikukur deukeut galengan…" katanya sambil menunjuk sekelompok burung Tekukur yang makan tebaran pare bekas panen. "lamun urang ngaliwat pasti hiber…atuh mun kitu mah sarua we urang ngaganggu kana kanikmatan mahluk Alloh”.

Subhanalloh, setiap ingat kejadian yang menggambarkan da’wah bil hal itu selalu timbul rasa kehilangan dan kerinduan, apakah para Alim Ulama atau Ajengan model Ajengan Hamim itu masih ada? Mudah-mudah tulisan ini memberi motivasi pada para Ulama yang sorbannya berhasil palid ka Senayan. Barakallohulaka Kang Haji, sekalipun Sorban mungkin harus diganti dasi, semoga tetap teguh dalam menjalankan amanah, Aamiin.

Tasikmalaya, 14 April 2009
DR. H. Budi Schwarzkrone, Msc.
Mubaligh Ponpes Suryalaya.
Insan Film & TV.

Editor : hiazd

Suryadharma Resmi Ajukan Surat Mundur ke SBY

2009-09-09T23:07:00.001+07:00

Rabu, 9 September 2009 - 16:34 wib

Ahmad Baidowi - Koran SI

JAKARTA - Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali (SDA) mengundurkan diri dari Kabinet Indoensia Bersatu.

SDA lebih memilih duduk sebagai legislator di Senayan daripada menyelesaikan kewajibannya sebagai pembantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Menghindari rangkap jabatan di DPR, hari ini saya telah menyampaikan surat kepada Presiden tentang pengunduran diri saya selaku Menteri Koperasi dan UKM," demikian isi pesan singkat yang dikirimkan SDA, Rabu (9/9/2009).

Selain SDA, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi serta Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik juga mengaku akan meninggalkan kabinet.

Sementara menteri lainnya yang juga mendapat amanat sebagai wakil rakyat, yakni Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault dan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, melepaskan kursinya di Senayan.

Sedangkan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy belum memutuskan apakah akan menyelesaikan tugas hingga 20 Oktober bersama SBY atau mempertanggungjawabkan suara rakyat yang telah diberikan pada Pemilu 2009.
Sumber

Hasil MK Final, KPU Tetapkan Legislator 2009-2014

2009-09-03T22:23:00.003+07:00

Kamis, 3 September 2009 - 00:22 wib

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengumumkan para legislator terpilih. Pengumuman disampaikan langsung oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, didampingi segenap komisioner KPU beserta Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini.

"Sesuai dengan rencana kita, setelah MK memutuskan hasil penghitungan suara ulang di beberapa provinsi maka KPU akan menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih," kata Hafiz, Rabu (2/9/2009).

Hafiz mengatakan, penetapan pada dasarnya telah dilakukan pada 21 Agustus 2009, meskipun belum diumumkan karena menunggu putusan final Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan dan penghitungan suara ulang di sejumlah provinsi yang dikeluarkan kemarin.

Secara keseluruhan tidak ada perubahan calon terpilih pada penghitungan tahap satu dan dua. Perubahan hanya terjadi pada penghitungan tahap tiga sesuai putusan MK.

Di antara calon yang menjadi "korban" perubahan penghitungan tahap ketiga tersebut adalah Ketua DPR Agung Laksono, yang tergusur dan digantikan oleh Saifuddin Donodjoyo dari Partai Gerindra.

Seperti diberitakan sebelumnya, empat legislator, yakni Erry Purnomohadi calon PAN dari daerah pemilihan Jawa Barat XI, Suwardjono calon Partai Gerindra dari dapil Jawa Tengah VIII, Ahmad Daeng Se're caleg PPP dari dapil Sulawesi Selatan I, dan Mochammad Mahfud calon PPP dari dapil Jawa Timur XI urung ditetapkan.

Bawaslu menduga mereka melanggar Pasal 50 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif yang mewajibkan PNS dan pejabat BUMN mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon legislator oleh KPU.

Bawaslu akan melakukan penyelidikan atas keempatnya dan jika dinyatakan tidak terbukti melanggar, KPU akan segera menetapkan mereka sebagai calon terpilih. Pelantikan para legislator terpilih akan dilakukan pada 1 Oktober 2009.

Sumber :

Mashaf Al-Quran Di Internet

2009-08-27T05:02:00.003+07:00

Anda ketinggalan mashaf al-Quran? Dan ingin terus bertadarrus? Kini tidak perlu repot, kalau ada PC atau Laptop plus koneksi internet (bisa di warnet lho).

Menunya juga gampang pisan, persis seperti baca al-Quran di kertas, bisa buka per halaman atau loncat maju atau mundur ke halaman tertentu, bahkan kalau font (tulisannya) dirasa terlalu kecil disediakan kaca pembesar.
Penasaran?

Kunjungi saja al-quran.com

Selamat mencoba dan semoga bermanfa'at.

MENGEMIS MASSAL

2009-08-22T12:55:00.003+07:00

Selasa, 18 Agustus 2009

Puluhan orang dari Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) melakukan aksi mengemis massal di depan Kantor PDIP, Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2009). Dalam aksi ini, mereka mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menolak segala bentuk campur tangan asing dalam bidang ekonomi dan politik yang pada akhirnya merampas kedaulatan ekonomi dan politik rakyat Indonesia di negaranya sendiri. (Heru Haryono/okezone)

Sumber : http://news.okezone.com/view/2009/08/18/1/3485/mengemis-massal

1 Ramadhan Diperkirakan 22 Agustus

2009-08-19T20:50:00.000+07:00

Kamis, 30 Juli 2009 12:01

Medan, NU Online
Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Provinsi Sumatera Utara memperkirakan 1 Ramadhan 1430 Hijriah jatuh pada 22 Agustus mendatang, meski masih perlu dipastikan lagi dengan rukyat.

"Untuk memastikan perhitungan (hisab) akan dilakukan upaya melihat bulan (rukyat) dengan teropong akhir Sya`ban ini," kata Kakanwil Departemen Agama Sumut, H Syariful Mahya Bandar, seusai melaporkan hasil hisab BHR kepada Gubernur Sumut, H Syamsul Arifin di Medan, Rabu

Didampingi Sekretaris Tim Ahli BHR Sumut, Syaifuddin, SH, MHum, Kepala BMG Medan, Herry Saroso dan Ketua Umum MUI Sumut Prof DR H Abdullah Syah MA selaku Penasihat BHR Sumut, ia juga melaporkan hasil perhitungan 1 Syawal 1430 H yang jatuh pada tanggal 20 September 2009.

Perhitungan awal Ramadhan oleh BHR Sumut dapat disepakati seluruh unsur pleno yang di dalamnya termasuk unsur ormas-ormas Islam, sehingga Insya Allah tidak ada perbedaan, katanya.

Meski demikian, masyarakat tetap diimbau menunggu pengumuman resmi pemerintah melalui Menteri Agama.

Gubernur Syamsul Arifin merespon positif laporan BHR Sumut tersebut.

"Insya Allah perhitungan awal Ramadhan maupun Syawal tahun ini berjalan baik dan tidak ada perbedaan-perbedaan, sehingga umat Islam dapat melaksanakan ibadah lebih khusyuk," katanya.

Sekretaris Tim Ahli BHR Sumut, Syaifuddin, mengatakan, hasil rapat pleno BHR Sumut pada 25 Juli 2009 menyepakati "ijtima`" awal Ramadhan jatuh pada tanggal 20 Agustus 2009, tepatnya pukul 17.01,26 WIB.

"Jika `hilal` pada waktu terjadinya `ijtima`` tanggal 20 Agustus 2009 masih di bawah ufuk atau tidak bisa kelihatan, maka bulan Sya`ban digenapkan menjadi 30 hari sehingga tanggal 1 Ramadhan 1430 H pada tanggal 22 Agustus 2009," katanya. (ant/mad)

Sumber

1.200 Santri Berlomba Tangkap Noordin M Top

2009-08-17T14:41:00.000+07:00

TANGERANG - Sekira 1.200 santri Pondok Pesantren Yayasan Soebono Mantovani di Jalan Sumatera, Ciputat, Tangerang Selatan, berlomba-lomba menangkap gembong teroris Noordin M Top. Ada hadiah Rp100 ribu bagi yang berhasil menangkapnya.

Namun yang diburu bukanlah Noordin yagn sebenarnnya. Para santri berlomba menangkap 14 ekor ayam yang ditempelkan tulisan "Noordin M Top" dalam lomba untuk memperingati HUT ke-64 RI. Ayam-ayam tersebut berlarian, sebagain bersembunyi di balik pepohonan dan "dikepung" oleh para santri. Namun, ayam-ayam tersebut kerap kali lolos dari tangkapan.

Tak hanya para santri, 800 pengajar dan karyawan pesantren pun terlihat ikut memburu "Noordin".

"Kita sengaja menggelar lomba ini untuk memberi pelajran kepada para siswa bahwa teroris harus diberantas. Apalagi teroris sering dikaitkan dengan pesantren," ujar Sekretaris Yayasan, Narto, Senin (17/8/2009).

Selian itu, perlombaan itu juga diterjemahkan sebagai bentuk dukungan bagi pemerintah untuk bisa terus menumpas aksi teror di Indonesia.

"Kita juga ingin menanamkan jiwa nasionalis kepada para siswa," imbuhnya.

Sumber

RENUNGAN DARI TEROR BOM

2009-07-22T17:06:00.003+07:00

Berikut ini adalah tulisan DR. H. BUDI SCHWARZKRONE. Msc. salah seorang dari Team Maoshul Centre tentang BOM di Jakarta.

Ketika Jum’at 17 Juli 2009, Hotel JW Marriot dan Ritz Charlton diguncang bom, semua terkesiap, masyarakat, terutama politisi ramai bertanya bahkan mengkritik : apa kerja badan intelejen kita ? kenapa bisa muncul “pemain baru” ? ketika pemain lama seperti Amrozi cs menjalani eksekusi, kelompok dr Azhari ditembak mati, semua terkesan terlena seolah kelompok teroris dihabisi, tragedi itu membuat semua terkesiap, tidak habis pikir kenapa mereka mampu melakukan rekrutmen anggota baru ?. Bagi para dedengkot perekrut calon teroris, apalagi sekelas Noordin M Top yang punya keahlian brain washing dan daya hipnotis jauh melebihi kemampuan seorang Romi Rafael, para korban ketidak adilan dan korban kesewenangan adalah lahan subur untuk perekrutan teroris. Rasa benci, dendam, kecewa itu dapat mengakibatkan semacam Psycho Wounded atau luka psikis dalam jiwa orang yang mengalaminya, luka psikis itu kemudian oleh para terror recruitment dijadikan pintu utama program cuci otak agar tidak ragu untuk membuka pengaman peledak bom. Boleh jadi pelaku bom bunuh diri di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot itu ternyata adalah orang yang sakit hati karena ketidak adilan. Bagaimana orang bisa tanpa ragu menjalankan misi itu ?
Yang paling terpukul oleh kejadian itu tentu saja Polri selaku satu-satunya institusi pengemban tugas State Security (Keamanan Negara). Jatuhnya regim Suharto oleh gelombang gerakan reformasi melahirkan kebijakan Reformasi Sektor Keamanan (Security Sektor Reform – SSR), fungsi Kepolisian yang sebelumnya memakai doktrin yang sama dengan TNI, yakni Catur Darma Eka Karma (Cadek), back to basic Polri kembali pada Tri Brata Catur Prasetya, yang berarti polisi adalah abdi utama dari nusa dan bangsa, warga teladan daripada negara, wajib menjaga ketertiban pribadi masyarakat, mengenyahkan musuh negara dan masyarakat. mengagungkan negara, dan tidak terikat terhadap kecintaan kepada suatu keinginan. Dengan berbekal legal politik berbentuk Tap MPR/VI/2000 dan Tap MPR/VII/2000 Polri bebenah sebagai salah satu lembaga profesional yang khususnya menangani keamanan dalam negeri (Kamdagri – National Security).
Ironinya, Polri terkesan gamang dalam mempersiapkan penataan kemandiriannya, maklum, Polri sejak dilahirkan sudah disibukan turut berperan dalam revolusi kemerdekaan, sejak penyerahan kedaulatan belum dapat berfungsi penuh selaku pemegang mandat civilized dan mandiri menegakkan fungsi lembaga pengamanan, karena harus ikut sibuk membantu TNI dalam menangani berbagai pergolakkan, lalu terlibat aksi Trikora (Pembebasan Irian Barat) yang disambung langsung dengan Dwikora (Konfrontasi dengan Malaysia) dan Pemberontakkan G30S PKI. Habis itu, selama 3 dekade sejak tumbangnya regim Orde Lama Soekarno yang digantikan Regim Orde Baru Suharto, Polri secara sistimatis terikat oleh belenggu Dwi Fungsi ABRI belum dapat menjalankan fungsinya, bahkan sebaliknya, pihak Militer dengan legalisasi Dwi Fungsinya (Pertahanan dan Keamanan) malah mencampuri urusan sipil yang sebenarnya merupakan kewenangan Polisi. Kemudian suka tidak suka, pada masa Suharto, jajaran petinggi Polri sulit menata diri karena harus mengikuti aturan main sesuai rule of the gamenya Cendana, Petinggi Polri wajib tawadhu pada filosofi kegemaran Suharto yakni mikul dhuwur mendem jero, filosofi yang diartikan lawan politik Suharto sebagai : menjilat atasan, menekan bawahan. Selama era Suharto, jabatan Kapolri dan posisi penting lainnya dalam kepolisian, bisa dikatakan sangat tergantung rekomendasi Cendana.
Sejak pemisahan fungsi dengan TNI, PR Polri sangat banyak. Banyak ekses terjadi pasca pemisahan, TNI terkesan kurang rela, merasa banyak lahan basah yang sebelumnya jadi primadona tambahan uang saku mereka, diambil alih Polri, dilevel bawah sering terjadi benturan yang tidak jarang mengakibatkan korban jiwa.
Saat ini, seiring dengan perkembangan tehnologi, kejahatan yang dihadapi Polri bukan lagi kejahatan konvensional, tapi inkonvensional dengan kuantitas dan kualitas semakin bertambah seperti : Terorisme, Penyalahgunaan Narkoba, Pencucian Dang (Money Laundering), Kejahatan Maya (Cyber Crime), Trafficking Manusia, Perompakan di Laut (Sea Piracy), Penyelundupan Senjata (Arms Smuggling), Kejahatan internasional dalam Bidang Ekonomi (Economic international Crime), bertambahnya masalah tidak diimbangi jumlah personil, saat ini rasionya sekitar 1 : 2000, sangat jauh dengan standard ideal menurut PBB yakni 1 : 400.
Untuk mencapai jumlah personil yang ideal dalam menangani kebutuhan rasio standard itu, calon-calon anggota Polri harus memiliki motivasi yang baik (well motivated), terlatih baik (well trained) dan tercukupi kebutuhan hidupnya (well paid). Rasanya sulit memenuhi standard itu bila rekruitmen Polri belum transparan dan bersih dari KKN. Sudah merupakan rahasia umum bahwa untuk mendaftar agar diterima masuk SPN jadi calon Polisi itu suatu mustahil tanpa fulus, begitu juga untuk pendidikan kenaikan jenjang seperti Secaba atau Secapa, menurut rumor jumlahnya bisa diatas 150 juta untuk Secaba, sekitar 250 untuk secapa, bisa dibayangkan berapa untuk Sesko dan Sespim. Dari mana para bintara dan perwira mendapat fulus untuk memenuhi persyaratan yang tidak tertulis itu ? ada yang jual atau gade barang, atau cari bantuan sponsor melalui metoda PPP, bukan PPP partai politik, tapi sumber bantuan masyarakat yakni : Parman (partisipasi teman), Parmin (partisipasi kriminal), Parmas (partispasi masyarakat). PPP memang sumber anggaran off-budget Polri untuk menutupi kekurangan anggaran operasional, anggaran off-budget ini merupakan titik lemah dan titik rawan dalam akuntabilitas dan pemanfaatan anggaran penerimaannya. Diantara ketiganya, parmin merupakan lahan suburnamun merupakan titik kritis kewibawaan yang merusak citra Polri, seringkali korban tindak kejahatan bukannya ditangani malah ditekuk habis-habisan oleh oknum penyidik, sudah harta ludes dirampok atau ditipu, masih harus keluar dana operasional, karena itu tidak aneh kalau korban kejahatan umumnya sungkan melapor. Kasus Korupsi, Perjudian dan Peredaran/Penyalahgunaan Narkoba adalah primadona pemasukkan “uang haram” oknum penegak hukum. Dari sisi lain, ironinya setelah mandiri Polri justru meneruskan filosofi mikul dhuwur mendem jero. Jenjang karir bukan diukur dengan prestasi, tapi diukur dengan setoran keatas. Mungkin ada juga yang jadi anggota Polri berdasarkan well motivated idealis ingin mengabdi, umumnya idealisme itu luntur terkontaminasi dalam tahun ke 2, umumnya sejak keluar pendidikkan dan dilantik, sudah bercita-cita dan berupaya untuk mengejar break event point ngejar modal yang dikeluarkan. Hal seperti itulah yang menyebabkan dunia penegakan hukum masih jauh dari keadilan, hukum bisa diperjual belikan. yang salah bisa dibebaskan yang benar bisa disalahkan. Tidak sedikit anggota masyarakat yang kehidupan jadi berantakan dan jatuh melarat jadi korban ketidak adilan.

(wacana ini diterbitkan Koran Radar Tasikmalaya pada hari Selasa 21 Juli 2009.)
DR. H. BUDI SCHWARZKRONE. Msc.
Mubaligh Ponpes Suryalaya.
Insan Film dan Televisi.

MASIH PERLUKAH BLOG INI ?

2009-07-21T23:02:00.004+07:00

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Blog ini dibuat pada awalnya hanya untuk kepentingan kampanye saya dalam pemilu legislatif yang lalu. Kini pemilunya dah selesai, tapi selalu ada komunikasi via blog ini, apakah blog ini perlu dihentikan atau dilanjutkan sebagai wahana komunikasi.

Kami dari pengelola menunggu hasil respon Anda.

Terima kasih.

Wassalaam

KPU Sebaiknya Hentikan Real Count

2009-07-08T19:09:00.006+07:00

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya menghentikan proses penghitungan suara riil atau real count berbasis sms dari anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penghitungan tersebut akan memperburuk citra KPU jika dipaksakan tanpa persiapan matang.

Demikian dikatakan peneliti pemilu yang juga Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro), Hadar Nafis Gumay. Dia menilai KPU pada dasarnya tidak siap dengan penghitungan tersebut sama halnya dengan penghitungan pada pemilu legislatif 9 April lalu yang berkualitas buruk, menghamburkan anggaran, dan menuai kritik masyarakat.

Terlebih lagi, kata Hadar, KPU akhir-akhir ini juga mendapat sorotan tajam terkait kisruh Daftar Pemilih Tetap dan spanduk sosialisasi yang mengarahkan pemilih memilih calon di tengah yang diduduki oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

"Ini akan menjadi beban bagi mereka. Kalau tidak siap hentikan saja," katanya kepada wartawan di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (8/7/2009).

Usai penghitungan suara yang menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan SBY-Boediono unggul 60 persen, lanjut Hadar, KPU harus siap-siap diperkarakan oleh calon yang kalah terutama terkait kisruh DPT.

Dasar kedua calon lainnya menuntuk KPU, kata dia, semakin kuat dengan hasil penyisiran DPT oleh tim kampanye pasangan calon Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto kemarin. Hasil kroscek tim yang kemudian ditandatangani Ketua KPU menunjukkan terdapat 11 juta lebih pemilih ganda dalam DPT.

Penggunaan KTP

Sementara itu, berdasarkan pantauan okezone di sejumlah TPS, beberapa pemilih tak terdaftar terlihat mencontreng dengan menggunakan KTP. Di TPS 013, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat misalnya, terdapat 2 pemilih yang menggunakan KTP. Sedangkan di TPS 03, Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat terdapat 4 pemilih yang memanfaatkan KTP.
Namun, KPPS kedua tempat pemilihan tersebut meminta warga yang tak terdaftar melampirkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga meskipun hal itu tidak diwajibkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mereka beralasan hal tersebut demi keamanan dan sebagai bukti laporan kepada Kelurahan. (mbs)

Sumber

Lagi, Massa Tolak Boediono

2009-05-14T20:54:00.000+07:00

BANDUNG -- Gelombang aksi penolakan terhadap Boediono sebagai cawapresnya SBY belum mereda. Kamis (14/5), puluhan akivis yang tergabung dalam Aliansi Anak Bangsa (AAB) berunjuk rasa menolak Boediono di depan gerbang Gedung Sate, Bandung, Kamis (14/5).

AAB meminta SBY memilih figur lain selain Boediono. Koordinator AAB, Alfan Victory, dengan memilih Boediono, maka SBY akan mendapatkan hambatan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, khususnya pemberantsan korupsi.

Untuk itu, tambah dia, popularitas SBY akan merosot bila bergandengan dengan Boediono. Pihaknya menyayangkan prestasi SBY bila memiliki wapres Boediono.

''Catatan hitam Boediono sangat banyak,'' ujar Alfan dalam aksinya. Alfan menjelaskan, Boediono merupakan pejabat yang diduga kuat dalam mengucurkan dana BLBI sebesar Rp 144,8 triliun untuk bank swasta dan Rp 267 triliun untuk bank pemerintah.

Namun sayang, tegas dia, hingga kini pengusutan kasus tersebut tidak jelas. Pihaknya mendesak aparat penegak hukum agar mengusut kasus tersebut hingga menyeret Boediono.

Hasil pantauan Republika, aksi diwarnai pemampangan poster bertuliskan 'Boediono pengeruk harta rakyat' dan 'Tolak Boediono Jadi Cawapres'.

Mereka pun membagi-bagikan selebaran kepada para pengendara yang melintas di depan Gedung Sate, Bandung. Karena pengunjuk rasa tidak berencana memasuki Gedung Sate, maka penjagaan dari aparat kepolisian pun tampak longgar. san/kpo

Sumber

Aneh, Pemantau Asing tak Beri Penilaian

2009-05-14T20:39:00.000+07:00

JAKARTA–Meski terdapat beberapa pemantau luar negeri dalam pileg, namun belum ada satu pun yang memberikan penilaian. Hal itu bertolak belakang dengan situasi pemantauan pada pemilu 1999 dan 2004 lalu. Hal tersebut disampaikan Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi, Kamis (14/5).“Sebuah keanehan jika hingga saat ini pemantau asing belum memberikan penilaian,” kata Jojo.

Dia mengatakan, pemantau dalam negeri hingga kini belum mengetahui pasti mengapa pemantau asing belum juga memublikasikan hasil temuannya. Pada pemilu sebelumnya, pemantau asing selalu cepat dalam memaparkan hasil pemantauan.

“Penilaian atau opini pemantau luar negeri adalah bentuk etika dalam pemantauan,” kata Jojo. Dia menambahkan, hasil pemantauan dari pemantau asing akan membentuk legitimasi dalam proses demokrasi di Indonesia. Namun, dengan tidak adanya penilaian dari pemantau luar negeri merupakan bentuk keanehan dan kejanggalan.

Pada pemilu 2009 terdapat tujuh pemantau dari luar negeri, yaitu The National Democratic Institute (NDI), International Foundation for Electoral System (IFES), Friedrich Neumann Stifting (FNS), ANFREL Foundation (Asian Network for Free Elections Foundation), AEC (Australian Election Comission), The Carter Center, dan International Republican Institute (IRI). ikh/kpo

Sumber

Perolehan Suara dan Kursi DPR

2009-05-13T14:08:00.004+07:00

Jakarta, 09/05/09: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil akhir perolehan suara nasional (DPR) Pemilu Legislatif 9 April 2008. Penetapan hasil Pemilu yang diperoleh 38 partai peserta pemilu nasional itu dibacakan langsung Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary pada Sabtu malam 9 Mei 2009. Jumlah suara sah 104.099.785 (60,78 persen), suara tidak sah 17.488.581 (10,21 persen) dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 49.677.076 (29.01 persen).

Jadi total suara tidak sah dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 67.165.657 atau 39,26% dari jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yakni 171.265.442 pemilih. Belum lagi ditambah puluhan juta pemilih yang terpaksa Golput karena tidak terdaftar dalam DPT.

Jumlah suara sah yaitu 104.099.785, lebih rendah dibandingkan dengan pemilu legislatif 2004. Pada pemilu 5 April 2004, jumlah suara sah yaitu 113.462.414.

Berdasarkan perhitungan suara sah itu, KPU telah mensahkan perolehan suara parpol untuk DPR periode 2009-2014 dari 33 provinsi dengan 77 daerah pemilihan (dapil). Dengan catatan data dapil Sumut 2 yang digunakan masih data lama karena hasil rekapitulasi penghitungan ulang Kabupaten Nias Selatan, belum rampung. Rapat pleno penetapan suara sah nasional di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat berlangsung hingga Minggu (10/5/2009), pukul 00.02 WIB.

Partai Demokrat meraih suara terbanyak (pemenang) dengan meraih suara nasional 21.703.137 (20,85) dan memperoleh 148 kursi DPR atau 26,43 persen dari keseluruhan kursi parlemen yang berjumlah 560 kursi. Disusul Partai Golkar 15.037.757 suara (14,45) dan mendapatkan 108 kursi DPR (19,29 persen), PDI Perjuangan 14.600.091 (14,03) suara dan 93 kursi (16,61 persen), PKS 8.206.955 (7,88) suara dan 59 kursi (10,54 persen), PAN 6.254.580 (6,01) suara dan 42 kursi (7,50 persen), PPP 5.533.214 (5,32) suara dan 39 kursi (6,96 persen), PKB 5.146.122 (4,94) suara dan 26 kursi (4,64 persen), Gerindra 4.646.406 (4,46) suara dan 30 kursi (5,36 persen), dan Hanura 3.922.870 (3,77) suara dan 15 kursi (2,68 persen). Hanya sembilan Parpol tersebut yang lolos parliamentary threshold 2,5 persen.

Dengan disahkannya hasil perolehan kursi dan suara nasional, itu partai politik akan memastikan langkah koalisinya menuju pemilihan presiden. Sesuai ketententuan partai atau gabungan partai yang memperoleh 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional, berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Pendaftaran Capres-Cawapres dimulai 11 Mei sampai 16 Mei 2009.
.
Nias Selatan
Penetapan hasil Pemilu ini dilakukan dalam Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sabtu (9/5) malam, di Gedung KPU, Jakarta, meskipun masih meninggalkan persoalan belum selesainya penghitungan suara dan rekapitulasi ulang di Kabupaten Nias Selatan yang masuk Dapil II Sumatera Utara. Keputusan rapat pleno diketok palu oleh anggota KPU Gusti Putu Artha, walaupun sejumlah saksi partai politik menyatakan keberatannya.

KPU menggunakan dasar perhitungan rekapitulasi suara Nias Selatan yang telah disampaikan oleh KPUD Provinsi Sumatera Utara. Sementara hasil rekapitulasi suara ulang, kelak akan dijadikan sebagai lampiran dan dianggap sebagai bagian integral dari penetapan yang dilakukan KPU. Perihal adanya keberatan, pleno KPU memutuskan bahwa saksi parpol diperbolehkan untuk memberikan catatan keberatan atas persoalan di dapil Sumut II itu.

Hasil Pemilu
Berikut adalah hasil keseluruhan perolehan suara 38 partai politik pesrta Pemilu Legislatif Nasional (DPR) berdasarkan nomor urut, nama partai, perolehan suara dan persentase suara:
1. Partai Hanura 3.922.870 (3,77)
2. PKPB 1.461.182 (1,40)
3. PPPI 745.625 (0,72)
4. PPRN 1.260.794 (1,21)
5. Gerindra 4.646.406 (4,46)
6. Barnas 761.086 (0,73)
7. PKPI 934.892 (0,90)
8. PKS 8.206.955 (7,88)
9. PAN 6.254.580 (6,01)
10. PPIB (0,19)
11. Partai Kedaulatan 437.121 (0,42)
12. PPD 550.581 (0,53)
13. PKB 5.146.122 (4,94)
14. PPI 414.043 (0,40)
15. PNI Marhaenisme 316.752 (0,30)
16. PDP 896.660 (0,86)
17. Pakar Pangan 351.440 (0,34)
18. PMB 414.750 (0,40)
19. PPDI 139.554 (0,13)
20. PDK 669.417 (0,64)
21. RepublikaN 630.780 (0,64)
22. Partai Pelopor 341.914 (0,33)
23. Golkar 15.037.757 (14,45)
24. PPP 5.533.214 (5,32)
25. PDS 1.541.592 (1,48)
26: PNBK 468.696 (0,45)
27. PBB 1.864.752 (1,79)
28. PDI-P 14.600.091 (14,03)
29. PBR 1.264.333 (1,21)
30. Partai Patriot 547.351 (0,53)
31. Demokrat 21.703.137 (20,85)
32. PDKI 252.293 (0,31)
33. PIS 320.665 (0,31)
34. PKNU 1.327.593 (1,43)
41. Partai Merdeka 111.623 (0,11)
42. PPNUI 146.779 (0,14)
43. PSI 140.551 (0,14)
44. Partai Buruh 266.203 (0,25)

Sumber

Kalangan NU Dukung Perda Pembelajaran Kitab Suci

2009-05-12T07:29:00.001+07:00

KUDUS - Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Abdullah Zaini menyatakan, perda tentang penyelenggaran pendidikan dan pembelajaran kitab suci di sekolah sudah mendesak untuk diterbitkan. Sebab, banyak problematika yang dihadapi sekolah, terutama sekolah swasta maupun kalangan madrasah.

Selain itu, latar belakang Kudus sebagai kota agamis, maka sudah seharusnya jika sistem pendidikan yang diterapkan diarahkan ke pengenalan dan pembelajaran terhadap kitab suci agama masing-masing peserta didik.

"Di Kudus terlah terjadi dikotomi antara madrasah dan sekolah serta antara madrasah atau sekolah swasta dan sekolah negeri. Bantuan yang diterima tenaga pendidik juga belum berimbang antara guru madrasah, sekolah swasta dengan guru sekolah negeri," kata Abdullah Zaini pada acara hearing FKB dengan NU Kudus, Senin (11/5/2009).

Menanggapi hal ini, Ketua PC NU Kudus Chusnan menyatakan, warga NU Kudus setuju dengan diterapkannya perda ini. Menurut dia, pemerataan layanan terhadap sekolah-sekolah swasta mesti ditingkatkan dan jangan sampai timpang dengan apa yang diterima sekolah negeri.

"Antara yang sering mendapat bantuan dengan yang tidak mendapat bantuan sudah seharusnya disamaratakan. Sehingga, nantinya yang menerima bantuan akan terus menerus mendapat bantuan sementara yang tidak pernah dapat bantuan akan sulit mendapatkan bantuan," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua LP Ma?arif Kudus FAUZI. Dia menambahkan, jika perda tersebut sudah diundangkan, harus jelas sanksi apa yang akan diberikan kepada pelanggar. Di samping pembelajaran kitab suci, pemerintah juga diharapkan konsekwen dengan program sekolah gratis. Menurut Fauzi, pendidikan gratis hanya dapat diterapkan di sekolah negeri.

"Untuk swasta, belum bisa diterapkan. Mengingat, kalau di sekolah negeri gaji guru dibayar pemerintah, dana BOS yang diterima sudah cukup untuk operasional. Sementara di swasta BOS hanya digunakan untuk operasional. Nah, untuk gaji guru, dari mana kita mendapatkan kalau sekolah digratiskan," tanya dia.

Ketua DPRD Kudus Asyrofi Masyitho menjelaskan, hearing seperti ini diharapkan mampu sebagai ajang komunikasi terkait kebijakan pemerintah dengan elemen-elemen di masyarakat baik secara formal maupun non formal. Dengan tujuan, legislatif yang saat ini sedang menggodok raperda ini mendapat masukan dari sesepuh dan tokoh masyarakat.

"Dengan disahkannya perda tentang pendidikan ini, maka setidaknya di akhir periode kami ada warisan atau amal jariyah untuk dunia pendidikan Kudus. Sehingga, dapat tercermin Kudus sebagai kota religuis dan benar-benar mampu dijalankan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan," terang Asyrofi.(Sundoyo/Koran SI/hri)

Sumber

PBNU: Pilih Capres Yang Mau Berdakwah Untuk Islam

2009-04-28T05:14:00.001+07:00

Senin, 27 April 2009 09:57
Tuban, NU Online
Meski tidak ada instruksi khusus memilih calon presiden (capres) dari partai manapun, Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi menghendaki Nadliyin agar memilih capres yang figur dan ketokohanya berpihak kepada rakyat, amanah serta jelas track record dan berdakwah untuk Islam.

"Tidak ada instruksi khusus yang akan dikeluarkan PBNU. Semua terserah rakyat. Namun masalah prinsipnya bukan karena NU tidak mengusung salah seorang pun calon yang akan diusung menjadi capres atau cawapres," tegas Hasyim Muzadi dalam keterangan persnya usai memberikan ceramah tertutupnya dalam pertemuan ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan para politisi di Aula Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban, Sabtu (25/4) petang.

Kebebasan memilih presiden tersebut, menurut kiai asal Bangilan, Tuban, ini lebih pada persoalan demokrasi yang proses pelaksanaannya harus diikuti oleh semua rakyat dan tentu saja warga nahdliyin yang mempunyai hak pilih.

Kiai Hasyim menegaskan, pihaknya akan fokus pada cita-cita NU sesuai dengan Khittah 1926. Sebab, kata dia, pada dasarnya NU tidak mengajarkan politik tapi murni sebagai organisasi keagamaan. "NU hanya akan menuntun umatnya sesuai syariat Islam, makanya Nahdliyin harus memilih presiden Indonesia yang mau berjuang dan berdakwah untuk Islam," sambungnya

Sebab kata pengasuh Ponpes Mahasiswa Al Hikam Malang ini, Aqidah Islam saat ini sedang dalam ancaman, utamanya aliran-aliran sesat, seperti Jaringan Islam Liberal (JIL). Karena JIL ini para intektual Muslim pikirannya sudah banyak teracuni oleh kelompok orientalis ini.

Akibat ini pula banyak lahir generasi sekuler yang semuanya menjadi satu arus yang meneriakkan pemisahan agama dari kehidupan. "Ini adalah al - almaniyah atau as - sikulariyah alias sekularisasi yang sangat bertolak belakang dengan aqidah Islam," ungkapnya. "Jika ilmu rusak, akan lahir pula ulama rusak yang lebih bahaya daripada orang kafir sekalipun,"

Padahal selama ini kasus perussakan aqidah Islam selalu muncul di Indonesia, karena tidak ada keseriusan pemerintah untuk menumpas aliran-aliran tersebut sampai keakar-akarnya. Bahkan seakan-akan mereka mendapatkan tempat yang aman dan nyaman merusak tuntutan Islam. Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, menurutnya akan selalu menjadi polemik yang berkepanjangan di masyarakat.

"Jadi, ini adalah tugas negara untuk menumpasnya. Selama ini seperti apa penanganannya, makanya PBNU hanya mengarahkan Nahdliyin agar memilih presiden yang ikut berdakwah memerangi ajaran-ajaran yang menyesatkan," tegasnya

Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Langitan, KH Abdullah Faqih, dalam tausiyahnya mengungkapkan jadilah seperti lima jari. Meski pun tercipta secara terpisah dan sendiri-sendiri, tapi bila mengahadapi kepentingan bersama harus dirapatkan dalam satu tekad. Sebab NU adalah rumah abadi. Sedang partai politik adalah kendaraan semata dan keduanya harus dipisahkan satu sama lain sehingga ukhuwah nahdliyin tidak terpecah belah.

"Seperti kita ketahui, banyak warga NU yang tersebar di partai politik. Ada yang di Golkar, PKB, PKNU, PBR, PPP dan masih banyak yang lainnya. Walau coraknya warna-warni jangan sampai terbelah-belah. Ini yang harus kita jaga benar keutuhannya," kata Kyai Faqih. "Nahdliyin jangan sampai terbawa aliran-aliran politik yang mempolitisasi agama yang menyesatkan,"

Acara dialog yang menyikpai banyaknya aliran-aliran yang merusak Aqidah Islam itu juga dihadiri Ketua MUI Jatim, KH Abdussomad Buchori, Rois Syuriah PWNU, Miftakhul Akhyar, Ketua PWNU Jatim, KH Muttawakil Alalah, KH Idris, Manyar, KH Ahmad Muhammad, Pengasuh Ponpes Qomaruddin, Bungah, KH Masbuchin Faqih, Suci, Gresik, Sekda Gresik, Husnul Huluk serta sejumlah tokoh lainnya.
Sumber

Pria Stres di Bogor, Diduga Caleg PKS

2009-04-21T14:17:00.002+07:00

BOGOR - Fenomena calon legislatif stres akibat ?kalah perang' terus bermunculan. Di Bogor, Jawa Barat, seorang pria yang mengaku mantan caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ditemukan telanjang di pinggir jalan, Selasa (21/4/2009).

Untuk mengetahi identitasnya, pria stres itu kemudian digaruk petugas Sat Pol PP untuk dimintai keterangan soal identitasnya, di Mapolres Bogor.

Saat dimintai keterangan, pria stres ini mengaku caleg PKS dengan nomor urut satu. Namun pria stres ini tidak mau menjelaskan identitasnya.

Untuk mengetahui identitas serta menyembuhkan penyakit pria ini, petugas selanjutnya membawa pria stres ini ke Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi, Kota Bogor, Jawa Barat. (ded)
Sumber

Pilih Capres, PPP Pertimbangkan Rakernas

2009-04-20T23:20:00.000+07:00

JAKARTA - Menjelang pemilu presiden, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus bersiap menentukan arah koalisinya.

Untuk itu, DPP PPP berencana akan menggelar Rapimnas atau Mukernas untuk menentukan calon presiden yang akan diusung pada Juli 2009 mendatang. Namun karena mekanisme Mukernas memakan waktu yang cukup panjang, DPP PPP mempertimbangkan untuk melaksanakan Rakernas.

"Dari agenda politik saat ini, 15 hari ke depan akan luar biasa. Kalau menunggu Mukernas tidak akan aktual lagi," kata Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadarma Ali (SDA) usai Rapat Pleno di DPP PPP, Jalan Diponegoro 60, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2009).

Mekanisme penentuan capres tersebut akan dibahas secepatnya dalam Rapat Pleno. Diduga kuat, DPP PPP akan memilih Rapimnas untuk menjaring capresnya.

"Kalau Mukernas perlu 15 hari untuk menyampaikan undangan ke daerah," imbuhnya.

Sumber

Buka-bukaan, SDA-Bachtiar Chamsyah Berdamai

2009-04-20T23:17:00.000+07:00

JAKARTA - Konflik antara Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadarma Ali (SDA) dan Ketua Majelis PPP Bachtiar Chamsyah akhirnya bisa diselesaikan.

Menurut SDA, dirinya dan Bachtiar telah sama-sama menjelaskan persoalan yang ada di antara mereka dan mengklaim bahwa persoalan tersebut hanyalah kesalahpahaman.

"Kita sudah saling terbuka dalam artian tidak ingin memperuncing masalah tapi menyelesaikannya," kata SDA usai Rapat Pleno sesi pertama di DPP PPP, Jalan Diponegoro 60, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2009).

Selanjutnya dalam sesi kedua rapat Pleno PPP, akan dibahas tentang aspirasi dari seluruh departemen. Rencananya SDA dan jajaran DPP akan memberikan keterangan resmi usai rapat yang diikuti seluruh pengurus harian DPP PPP, Majelis Pakar, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Syariah itu.

"Mejelis telah memberikan tausiyah agar saya dan Pak Bachtiar bersatu ke depan menyelesaikan masalah partai," paparnya.

Sumber

Penghitungan Suara

2009-04-10T10:43:00.005+07:00

Tim langsung mengumpulkan informasi penghitungan suara dari tiap TPS semenjak selesainya Pemilu 2009

Poling

2009-04-06T18:57:00.002+07:00

Tim Maoshul Centre mengucapkan terimakasih kepada para simpatisan yang telah ikut berpartisipasi dengan mengikuti entri poling di miftahul-huda.com dengan hasil pertanggal 6 April 2009 mencapai :

64.4% Harus Jadi dengan membawa Syari'ah
14.8% Tidak setuju
12.7% Setuju
05.1% Kurang setuju
03.0% Tidak mau tahu

Dengan demikian semoga hal ini dapat menjadi motifasi untuk kemajuan bersama. Dan bagi Anda yang akan ikut partisipasi, silahkan kunjungi www.miftahul-huda.com

PPP Targetkan Menang di Tasik

2009-03-29T19:10:00.002+07:00

TASIKMALAYA, (PRLM).- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menetapkan target, memenangkan pemilu 2009 di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Hal itu dikatakan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat H. Tatang Farhanul Hakim, Sabtu (28/3).

PPP melaksanakan kampanye di Lapangan Dadaha Tasikmalaya diikuti pendukung dan simpatisan partai yang yakin akan kembali menang. Hal itu dikarenakan kemenangan PPP di Tasikmalaya pada Pemilu 1999 dan 2004.

Kemenangan itu menjadi modal partai ini, untuk kembali meraih kemenangan di Pemilu April 2009. Partai berlambang kabah tersebut bertekad, tidak ingin melepaskan dominasinya, di daerah Tasikmalaya.

Selama ini, PPP yang telah menempatkan kadernya di jabatan Bupati dan Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya, telah berusaha membuat program –program yang memiliki keberpihakan kepada rakyat. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan maupun lainnya.

"Kami yang juga duduk di pemerintahan, berusaha menjalankan roda pemerintahan dengan benar-benar bersih, dan transparan. Jika ada yang korupsi, maka akan ditindak tegas. Saya telah diberi amanah dari rakyat dan ulama Tasikmalaya, dan dijalankan dengan sebaik mungkin.

Dengan demikian, tidak mungkin saya ingkar dari amanah itu," katanya.

Sedangkan, Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya H. Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, program PPP yang telah dijalankan yaitu pembangunan pedesaan yang lebih baik. Mulai dari jalan desa, irigasi desa, listrik masuk desa dan lainnya.

"Komitmen kami yaitu bagaimana desa-desa yang ada di Tasik, menjadi desa yang maju dan mandiri. Kami sadar bahwa sebagian besar warga Tasikmalaya, berada di desa, sehingga pembangunan fokus ke desa," katanya.

Begitu juga perjuangan yang akan dilakukan partainya, yaitu peningkatan pembangunan pedesaan. Dengan cara itu, derajat ekonomi warga desa akan semakin baik. "Termasuk kita akan terus memperjuangkan dana ke desa semakin besar," ujar Uu.

Kampanye yang dilakukan PPP, dimulai dari kampanye di masing-masing kecamatan yaitu di pagi hari. Lalu, siangnya berkumpul di lapangan Dadaha, Kota Tasikmalaya. Kekuatan massa dari partai itu, cukup dominan, sehingga sejumlah ruas jalan di perkotaan, mengalami kemacaten.(A-97/A-26).***

Sumber

RBT/NSP Kiai Pinilih

2009-03-25T12:11:00.003+07:00

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bagi Anda yang akan berpartisipasi dalam kampanye KH. Asep Ahmad Maoshul Affandy, kini dapat ikut kampanye dengan RBT/NSP di HP Anda dengan mengaktifkan NSPnya :

Flexi/Telkomsel : ketik RING ON 1376621 kirim ke 1212
Indosat : ketik SET 1903746 kirim ke 808

Terima kasih

Wassalaam Wr. Wb.

Produksi Audio Visual

2009-03-24T12:08:00.002+07:00

Kami informasikan bahwa produksi audio visual (VCD/DVD) kampanye telah selesai dan sebagian sudah beredar.

Bagi relawan yang belum menerima untuk masing-masing daerahnya disilakan untuk mengambilnya di Maoshul Centre.

Video CD

2009-03-15T20:49:00.003+07:00

Bagaimana komentar, pesan para tokoh dan sahabat KH. Asep A. Maoshul Affandy? Apa visi dan misi beliau? Dan bagaimana menanggapi opini masyarakat Tasik Garut?

SEGERA! Nantikan dan saksikan VideoCD-nya.

Wallpaper untuk Desktop

2009-02-09T01:54:00.005+07:00

Bagi Anda yang berminat silakan klik ukuran atau gambar pilihan Anda di bawah ini :

1280x1024 piksel

1024x768 piksel

1024x768 piksel

Lirik & Lagu Kampanye 2

2009-01-26T19:01:00.007+07:00

Satu lagi persembahan lagu untuk memenangkan KH. Asep Ahmad Maoshul Affandy sebagai Anggota DPR RI silakan DOWNLOAD.

Berikut ini liriknya:

HAYU URANG MILIH

Hayu urang milih keur DPR RI
Calon ti Kiai nu dianti-anti
Ti Partai Pe Tilu eta mah nu kudu
Rangking nu ka Hiji henteu kenging lali

Haji Asep Maoshul Affandy
Anu nyalon ka DPR RI

Hayu urang milih keur DPR RI
Calon ti Kiai nu dianti-anti
Ti Partai Pe Tilu eta mah nu kudu
Rangking nu ka Hiji henteu kenging lali

Haji Asep Maoshul Affandy
Anu nyalon ka DPR RI

Dicontreng dicontreng
Rangking Hiji kade lepat
Dipilih Pe Tilu nomor Dua Puluh Opat

Lirik & Lagu Kampanye

2009-01-22T23:13:00.015+07:00

Berikut ini adalah sebuah Lirik dan Lagu MP3 sumbangan dari salah seorang relawan Maoshul Centre.

KIAI PINILIH
Vocal: Betta R.
Arr/Musisi: Doddy R.

Geus cunduk kana waktu ninggang mangsa
Nyalonkeun Wakil Rakyatna
Haji Asep Ahmad Maoshul Affandy
Urutan anu ka Hiji

Partai Persatuan
Pembangunan

Dapil Tasikmalaya reujeung Garut
Kahade masing aremut
Calon Dewan ti Pe Tiga Partaina
Berjuang pikeun Rakyatna

Yu urang darukung keur Calon DPR RI
Kiai Haji Asep Ahmad Maoshul Affandy
Yu urang parilih Calon nu anyar pinanggih
Keur ngabela Warga sangkan makmur sejahtera

Nu ngadukungna ge para Kiai
Jeung sakumna Rakyatna ge ngahiji
Ulah paroho Contreng nomer Hiji
Pikeun jadi Calon DPR RI

Anda belum punya musiknya?
Silakan DOWNLOAD

Wallpaper untuk Ponsel

2009-01-20T01:56:00.004+07:00

240 x 320 piksel

Teu Kudu Riweuh

2008-12-14T13:31:00.002+07:00

Teu kudu riweuh di alam dunya mah heu... heu...

Klik gambar untuk melihat ukuran sebenarnya. Bila anda tertarik silakan download dan sebarkan.

KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY NO 1

2008-11-04T00:12:00.005+07:00

Team Maoshul Centre, sesuai dengan pengumuman daftar calon tetap yang dikeluarkan KPU, KH. Asep Ahmad Maoshl Affandy mendapat rangking no 1 dari Partai Persatuan Pembangunan di daerah pemilihan Jabar XI yaitu Kabupaten/Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Garut.
Berikut ini adalah gambar dari format pdf yang diambil dari alamat http://www.caleg-pemilu2009.info/

Sebelumnya team Maoshul Centre begitu sulit untuk mendapatkannya, dan baru bisa didapatkan pada jam 24:00 04 Nopember 2008
Sumber

KPU PUTUSKAN MENCOBLOS JUGA DIANGGAP SAH

2008-11-03T12:51:00.001+07:00

Rabu, 29 October 2008
Jakarta, kpu.go.id. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan jika ada surat suara yang ditandai dengan mencoblos menggunakan alat menandai yang seharusnya digunakan untuk mencontreng, surat suara tsb tetap dianggap sah. Meskipun demikian KPU hanya mengakomodasi cara pemberian suara dengan cara memberi tanda atau contrreng pada surat suara. Demikian disampaikan oleh Ketua POKJA pemungutan suara KPU Andi Nurpati di sela-sela rapat pleno KPU yang berlangsung Selasa malam tanggal 28 April 2008 di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat pukul 20.00 WIB.

Menurut Ketua Pokja Pemungutan Suara KPU Andi Nurpati, ”hanya tanda contreng yang dianggap sebagai tanda pemberi suara sah, sedangkan garis bawah, tanda lingkaran dan tanda silang dianggap tidak sah. Tanda centang yang tidak sempurna seperti tidak lurus dalam memberi tanda juga dianggap sah. Jika surat suara tsb ditandai dengan tanda centang dan mencoblos secara bersamaan, tanda surat suara itu dianggap tidak sah.

Sebagai informasi tambahan ukuran surat suara DPR dan DPRD adalah 54 X 84 Cm, sedangkan surat suara untuk calon anggota DPD adalah menggunakan dua ukuran surat suara yaitu surat suara yang sama dengan surat suara Pemilu 2004 dan ukuran separuh dari surat suara DPR”(FSi/Redaktur)
Sumber

Empat Nama Politisi Kembali ke PPP

2008-10-27T20:18:00.000+07:00

Selasa, 5 Agustus 2008 - 21:24 wib
BANDUNG - Sedikitnya empat nama tokoh partai politik kembali ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mereka itu adalah Zainuddin MZ, Nur Muhammad Iskandar, Fadhil Hasan dan Rhoma Irama.

"Sebelumnya mereka pindah ke partai lain ataupun mendirikan partai baru. Sekarang mereka kembali ke PPP," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Suryadharma Ali, di sela workshop awi-awi, di Bandung, Selasa (5/8/2008).

Surya mengaku, nama-nama tersebut hanya sebagian kecil. Pasalnya hingga kini sudah banyak tokoh dari kalangan artis, olahragawan, akademisi, dan professional yang ikut bergabung dengan partai berlambang ka'bah ini.

Suryadharma mengatakan bahwa PPP sangat terbuka karena itulah banyak kader lama yang kembali ke PPP. Padahal sebelumnya mereka sudah pindah ke partai lain ataupun membentuk partai sendiri.

"Pada prinsipnya PPP ingin menjadi lebih baik,'' katanya.

Menurutnya, PPP harus melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik. Dulu PPP seringkali disebut sebagai partai orang tua. Kini PPP tengah melakukan regenerasi. "Walaupun, anggapan itu tidak salah. Karena tanpa orang tua tidak akan ada anak-anak muda. Yang diperlukan perubahan pemikiran," komentarnya.

Ia pun menjelaskan hingga kini regenerasi telah berjalan bagus. Makanya banyak tokoh dari berbagai bidang masuk ke PPP. Namun saat ditanyakan apakah Gus Dur kembali ke PPP, Suryadharma menjawabnya dengan tertawa kencang.

(Eviana Ulitaria Panjaitan/Sindo/ded)
Sumber

Masyarakat Ingin Berpartisipasi dalam Pemilu 2009

2008-10-27T19:50:00.001+07:00

Senin, 27 October 2008
Jakarta kpu.go.id Sebagian besar masyarakat ingin berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya dalam Pemilu 2009 demikian salah satu hasil Survei Pra Pemilu mengenai Proses Pemilu 2009 dan Situasi Sosial Politik di Indonesia; sebuah Polling Pendapat Umum Secara Nasional yang dilakukan oleh International Foundation for Electoral System (IFES) bekerjasama dengan Polling Center.

Hal tersebut dikemukakan oleh Anggota KPU Endang Sulastri dalam konferensi pers yang digelar di Media Center KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat , Jumat, 24 Oktober 2008 yang di hadiri oleh Direktur Polling Center Yanti B Sugarda, Pimpinan IFES, Cetro, NDI dan para wartawan.

Menurut Endang, hasil polling tersebut memperlihatkan bahwa 8 orang dari 10 orang Indonesia tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hal tersebut merefleksikan keinginan yang besar dari masyakat untuk memilih, mereka cenderung akan memilih pada pemilu 2009 baik dalam pemilihan anggota DPR RI, DPD, DPRD propinsi, DPRD kab/kota, dan pemilihan presiden/ Wakil Presiden.

Namun demikian, dari hasil penelitian juga terlihat bahwa masyarakat Pemilih dalam hal ini diwakili oleh responden, mengatakan hanya sedikit mendapat informasi (54%), dan hanya 2% dari responden yang mengatakan mendapatkan banyak informasi, dan 12% mengatakan cukup mendapatkan informasi serta terdapat 26% yang mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai informasi. Hal ini tentu menjadi pekerjaan besar, bagaimana meningkatkan pemahaman dan informasi yang cukup bagi masyarakat yang baru sedikit mendapatkan informasi dan tidak/belum mendapatkan informasi Pemilu.

Sektor lain yang juga harus menjadi perhatian dan perlu disosialisasikan , yakni tentang tanggal pemilu bahwa hanya 12% yang menjawab benar tentang bulan dilaksanakannya pemilu) dan metode pemilihan (mencontreng), yang menunjukan hanya 4% responden yang menjawab benar. Tanggal pemilu dan metode pemilu (contreng) akan menjadi pesan standart pada setiap informasi pemilih yang disampaikan KPU (baik dalam iklan layanan masyarakat, iklan cetak, dan lain-lain)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut KPU telah membuat langkah strategis dalam menyusun sosialisasi menjelang pemilu 2009 dengan tetap mengacu pada strategis besar sosialisasi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu kampanye media, pembuatan media cetak, komunikasi tatap muka dan mobilisasi sosial.

Dalam waktu dekat telah disiapkan iklan layanan masyarakat, baik yang dibuat oleh KPU maupun Depkominfo, pembuatan brosur, leaflet dan bahan-bahan cetakan lain, baliho pemilu 2009 yang akan diproduksi oleh Depkominfo dengan Pemda setempat, dan pembuatan modul sosialisasi pemilih untuk pedoman bagi PPK, PPS maupun Ormas/ LSM dalam melakukan pendidikan pemilih.

KPU menyadari bahwa kesuksesan pemilu termasuk didalamnya kesuksesan dalam sosialisasi tidak mungkin bisa dilakukan oleh KPU semata, kerjasama semua pihak termasuk di dalamnya media dalam membangun kesadaran pemilih dan partisipasi pemilu menjadi tanggungjawab sosial bersama. Demikian Ujar Endang Sulastri. (Mantri/Redaktur)
Sumber

Surya Paloh Iri dengan Iklan Kampanye PPP

2008-10-23T04:08:00.002+07:00

Rabu, 20 Agustus 2008 - 19:45 wib

MEDAN - Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Golkar Surya Paloh merasa iri dengan iklan kampanye Partai Persatuan Pembanguna di telivisi. Pasalnya, dalam iklan berdurasi sekitar satu menit tersebut sangat menonjolkan nuansa nasionalisme dan semangat pemuda.

Hal tersebut disampaikan Surya Paloh saat pertemuan singkat dengan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma di Vip Room Bandara Polonia Medan.

Pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung akrab dan penuh canda tawa. Dalam pertemuan tersebut sempat dibahas maraknya kampanye politik di televisi, termasuk iklan Golkar dan PPP.

Surya Paloh bahkan memuji iklan PPP karena menonjolkan jiwa muda dan nasionalisme yang kuat. Keakraban kedua tokoh tersebut kemungkinan besar akan semakin meningkat menjelang pemilu 2009.

Namun, Suryadharma menegaskan, tidak ada pembicaraan khusus dalam pertemuan tersebut.

"Cuma komunikasi biasa,tidak berkaitan langsung dengan pemilu 2009," ujarnya.

(Ahmad Baidowi/Sindo/ded)

Sumber

Saatnya "De Oranje" Menuju Final

2008-10-22T22:41:00.003+07:00

Di sela-sela hiruk pikuk pencalegan ada baiknya kita res dulu dengan info sederhana, ternyata Pa Surya Darma Ali tidak sekedar piawai di kancah politik, beliau juga berkomentar seputar bola bulat. Tulisan ini diambil dari berita Antara.

21/06/08 01:57
Oleh Suryadharma Ali
Penulis adalah Ketua Umum PPPAkankah Belanda menjadi juara Piala Eropa kali ini? Pertanyaan ini muncul setelah dalam babak penyisihan grup C, Belanda berhasil menyapu bersih semua laga dengan poin maksimal 9.

Padahal di grup C yang dihuni De Oranje yang juga disebut grup neraka, bercokol juara dunia 2006 Italia dan runner up piala dunia 2006 Perancis. Hanya Rumania yang di anggap under dog di grup ini. Belanda yang sangat mengesankan mampu menumbangkan Italia dan Perancis dengan skor telak 3-0 dan 4-1.

Memasukan 9 gol dan kemasukan 1 gol dalam tiga pertandingan melawan Italia, Perancis, dan Rumania sungguh suatu pencapaian prestasi luar biasa bagi Belanda. Para pengamat pun dibuat terkagum-kagum melihat penampilan De Oranje.

Bisa dimengerti bila para pengamat menjagokan mereka sebagai tim yang paling serius menggapai tropi Piala Eropa 2008 kali ini. Dengan skill individu yang dimiliki para pemainnya di atas rata-rata dan kerjasama tim yang sangat kompak, membuat tim De Oranje penuh pengalaman, sehingga Van Basten dengan mudah meracik talenta mereka menjadi kekuatan yang menakutkan bagi tim lain.

Ini dibuktikan pada partai terakhir penyisihan grup saat melawan Rumania. Turun dengan sebagian besar tim lapis kedua mereka dengan mudah menumbangkan Rumania dengan skor 2-0.

Penampilan mereka begitu konsisten dan solid, antara tim inti dengan tim lapis kedua hampir tak ada bedanya.Robin Van Persie yang kerap di bangku cadangan, saat dimainkan secara penuh, menjawab dengan penampilan yang gemilang dengan raihan satu gol. Wajar bila Robin Van Persie diganjar sebagai man of the match pada laga ini.

Bagaimana nasib mereka pada laga perempat final kali ini?

Lewat perjuangan keras dan strategi yang bagus dari pelatih Guus Hiddink, akhirnya Rusia bisa menemani Spanyol sebagai runner up grup, melangkah ke perempat final untuk bertemu Belanda yang tak lain adalah sebagai negeri leluhur Guus Hiddink sendiri.

Rasanya berat bagi Rusia untuk bisa mengalahkan Belanda Pada laga ini. Apalagi dengan banyaknya kartu kuning yang diterima pemain Rusia kala menjalani laga melawan Swedia.

Belanda rasanya masih terlalu superior bagi Rusia. Dengan skill yang ada pada diri Arjen Robben, Rafael Van der Vaart juga Ruud Van Nistelrooy, mereka akan leluasa kembali menciptakan gol ke gawang Rusia.

Kali ini, Pavlyuchenko akan menghadapi tembok tebal yang dibentengi Andre Ooijer dkk.

Tapi jangan lupa, dengan materi tim yang pas-pasan Korea Selatan pun pernah dibawa hiddink sampai semi final pada piala dunia 2002 yang diselenggarakan di Jepang dan Korea Selatan.

Melihat rekor pertemuan, Belanda memang tidak perlu khawatir. Pada pertemuan terakhir kedua tim, De Oranje menghajar Rusia 4-1 dengan Wesley Sneidjer, Rafael Van der Vaart, dan Joris Mathijseen membuat gol.

Akankah kali ini Hiddink masih punya taji untuk mengalahkan negeri leluhurnya sendiri? Menarik untuk kita simak dan saksikan. (*)
Sumber

Asep Maoshul Memilih Maju dari PPP

2008-10-15T10:52:00.000+07:00

TASIKMALAYA - Calon legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat yang terdaftar di dua parpol, Asep Ahmad Maosul Affandi mengaku lebih memilih maju dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seperti ramai dibicarakan.

"Saya telah mengundurkan diri pencalonan dari PKB dan kemudian menentukan pilihan dari PPP dengan urut satu untuk daerah pemilihan Jabar XI. Jadi tidak ada pencalonan ganda seperti yang diberitakan," papar Asep di Tasikmalaya, Selasa (14/10/2008).

Asep tidak menampik jika dirinya didaftarkan oleh dua parpol yang berbeda. Namun, pimpinan pondok pesantren terbesar di Tasikmalaya itu menegaskan lebih memilih PPP sebagai sandarannya.

"Prosesnya memang panjang dan saya benar didaftarkan oleh dua partai yang berbeda, tapi proses pendaftaran itu bukan atas kehendak saya melainkan dorongan orang lain. Intinya, mungkin ini sebagai bentuk amanah dari Allah bahwa saya harus maju menjadi caleg demi kemaslahatan umat," tegas Asep.

Seperti diberitakan sebelumnya, pencalonan KH Asep Ahmad Maosul Afandi sempat diklaim oleh dua Partai Besar yakni PKB dan PPP. Kedua partai tersebut mengklaim pencalonan Kiai kharismatik tersebut berasal dari partainya. Bahkan keduanya menempatkannya Asep pada nomor urut satu, namun berbeda daerah pemilihannya. PKB menempatkanya di dapil Jabar X Yakni Ciamis Kuningan dan Majalengka, sementara PPP di dapil XI

Sumber

Marissa Haque Tagih Janji Ketua Umum PPP

2008-10-15T10:42:00.003+07:00

JAKARTA - Di kancah politik, artis Marissa Haque tidak pernah sepi dari konflik. Kali ini dia bersitegang dengan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dan Sekjen Irgan Chairul Mahfiz. Bahkan, calon legislatif (caleg) PPP Daerah Pemilihan Jabar I (Bandung-Cimahi) itu pernah mengancam menarik berkas pencalegannya.

Bersitegang Marissa Haque dengan pimpinan PPP berawal dari masalah pencalegan. Mantan calon wakil gubernur Banten tersebut mengaku pernah diberi janji oleh Suryadharma Ali untuk menjadi caleg nomor urut satu. Namun, dalam daftar caleg sementara (DCS) yang diterbitkan KPU, nama Marissa di Dapil Jabar I berada di nomor dua. Di bawah nama Somali A. Malik, tokoh PPP dari Garut.

Somali seharusnya menjadi caleg nomor 1 di daerah pemilihan Jabar XI. Tiba-tiba, Somali dipindah ke Jabar I sehingga menggeser Marissa. Posisi Somali sebelumnya ditempati oleh Asep Ahmad Maoshul Affandy, seorang kiai asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Pencalegan Asep ternyata bermasalah. Selain terdaftar sebagai caleg PPP, Asep juga terdaftar sebagai caleg PKB nomor urut 1 untuk Dapil Jabar X (Ciamis, Kuningan, Banjar).

Marissa pun menemui Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary. ''Menurut ketua KPU, pencalegan Asep Maoshul akan batal dengan sendirinya. Silakan dikonfirmasi,'' kata Icha -sapaan Marissa Haque- kepada Jawa Pos kemarin (13/10).Marissa awalnya mengancam mundur dari pencalegan. Namun, setelah mendapat jaminan dari KPU bahwa Asep akan dicoret, Marissa mengurungkan niatnya untuk mundur.

Setelah Asep positif dicoret pencalegannya, Marissa menuntut Suryadharma mengembalikan posisinya sebagai caleg DPR dengan nomor urut I di Dapil Jabar I. Somali dikembalikan ke Dapil Jabar XI. ''Saya akan tagih terus. Malam ini (tadi malam, Red) saya akan ke rumah Pak Suryadharma. Kalau perlu, saya bikin tenda di depan rumahnya,'' ancam istri penyanyi Ikang Fawzi itu. Ikang sendiri adalah caleg PAN yang berada di nomor urut satu di Dapil Banten I.

Di Dapil Jabar I, Marissa optimistis bisa meraih suara yang signifikan. Bahkan, kata Marissa, survei di PAN justru menunjukkan dirinya merupakan caleg paling populis di daerah Bandung dan Cimahi tersebut. ''Saya ini berdarah NU, tapi pemikiran saya seperti Parmusi,'' tandasnya.

Namun, harapan Icha tersebut, tampaknya, tidak cukup mudah direalisasikan. Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, Suryadharma Ali tidak pernah menjanjikan nomor jadi dalam pencalegan kepada Marissa. ''Kalau nomor 1, semua juga ingin,'' kata Irgan.

Kasus Asep Maoshul, tambah Irgan, sudah diselesaikan. Yang bersangkutan sudah mengundurkan diri sebagai caleg PKB. ''Jadi, sekarang Asep murni hanya caleg PPP,'' kata Irgan.

Soal Marissa yang pernah mengancam mundur dari pencalegan, Irgan mengaku belum mendengar. Dia meminta Marissa membicarakan baik-baik persoalan tersebut kepada pimpinan PPP. ''Tidak ada aturan yang dilanggar. Tidak ada komitmen yang tidak dijalankan. Semua bisa dibicarakan secara jernih,'' ujar Irgan. (tom/cak/tof)

Sumber

PKB dan PPP Rebutan Caleg

2008-10-13T23:07:00.003+07:00

JAKARTA - Fenomena rebutan calon legislatif (caleg) terjadi antara kubu Partai Kabangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keduanya mengklaim calon atas nama Asep Ahmad Mausul Affandy pada daerah pemilihan Jawa Barat berasal dari partainya.

Heboh caleg ganda dalam Daftar Calon Sementara (DCS) ini, kembali ditepis kubu PKB. PKB tetap mengklaim Asep telah mengundurkan dari PPP dan dipastikan berangkat sebagai calon legislatif dari partainya.

"Yang bersangkutan sudah pasti dari PKB, karena jauh sebelum penetapan Pak Asep sudah mengunduran diri dari PPP," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PKB Hanif Dakhiri saat dihubungi okezone melalui telepon, Senin (13/10/2008).

Hanif kemudian melemparkan persoalan ini pada kesalahan teknis yang dilakukan KPU dalam menyusun DCS anggota DPR. "Kami tahu ini, dan ini saya kira fungsinya uji publik pada pengumuman DCS," kilahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozin Chumaidy juga mengatakan, pencalonan Asep Ahmad Mausul Affandy di dapil Jabar XI, sudah tidak ada masalah. Karena yang bersangkutan tidak pernah mengundurkan diri dari PPP.

Seperti halnya Hanif, Chozin juga berkilah, Asep telah mengundurkan diri dari PKB sebelum penyerahan DCS ke KPU. Namun, namanya belum dicoret oleh PKB, karenanya dia terdaftar di dua parpol.(ded)

Sumber

Penyampaian Tanggapan Terhadap DCS DPR, DPD, DPRD Diperpanjang Sampai 14 Okt

2008-10-11T22:07:00.002+07:00

Jakarta, kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk memperpanjang masa memberikan tanggapan terhadap Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) untuk calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang semula berakhir 10 Oktober kini hingga 14 Oktober 2008. Perpanjangan tersebut dimaksudkan untuk lebih membuka kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap DCS.

Ketua KPU telah mengirimkan surat Nomor: 2766/15/X/2008 tertanggal 7 Oktober 2008 kepada KPU Provinsi seluruh Indonesia untuk kemudian diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pimpinan DPP Partai Politik, perihalnya mengenai penyesuaian Jadwal dan program verifikasi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota.

Adapun penyesuaian jadwalnya adalah sebagai berikut:

Selengkapnya...

KPU Tak Siap, Pengumuman DCS Sebaiknya Ditunda

2008-10-04T13:30:00.002+07:00

Lucu dan menggelikan, katanya KPU umumkan DCS agar mendapatkan respon masyarakat, tapi kenyataannya DCSnya tidak ada, jadi siapa yang akan mengevaluasinya ?, kemanakah sang demokrasi di Indonesia ?, adakah Indonesia ini milik segelintir orang ? Ha ha ha ha ha ha .....

Selasa, 30 September 2008 06:05 WIB
JAKARTA, SELASA - Komisi Pemilihan Umum tidak siap dalam menyosialisasikan daftar calon sementara atau DCS, baik itu di Kantor KPU maupun di website www.kpu.go.id. Bahkan, KPU belum mengumumkan DCS di media cetak dan elektronik.

Sampai Senin (29/9), di dalam Ruang Sidang Utama Komisi Pemilihan Umum (KPU), beberapa anggota staf KPU sedang mencocokkan dan mengoreksi nama-nama caleg dari DCS yang berupa lembaran kertas folio ke DCS yang berupa lembaran lebih besar, yang juga memuat foto caleg. Sebagian DCS dari lembaran besar dikoreksi.

Di Lantai II Kantor KPU, sejumlah anggota parpol berdatangan mengecek namanya sendiri dan nama teman-temannya.

KPU sudah menjanjikan akan memuat pengumuman DCS di website KPU. Namun, hingga kemarin website KPU hanya bisa mengakses sebagian DCS beberapa parpol. Bahkan, untuk mengaksesnya saja membutuhkan waktu yang lama. Sayangnya, DCS yang dipasang di website juga tidak memuat foto caleg.

Belum siap

Direktur Eksekutif Cetro Hadar N Gumay mengatakan, semua itu menunjukkan bahwa KPU belum siap mengumumkan DCS. ”Kalau memang belum siap, sebaiknya ditunda saja. Jangan sampai pengumuman DCS ini mubazir karena ini sangat penting. Setelah Lebaran malah lebih baik, waktunya juga bisa lebih panjang,” kata Hadar.

Hadar mengungkapkan, seharusnya KPU memasang pengumuman DCS selama sepuluh hari dihitung sejak diumumkan di media cetak dan elektronik. Dalam UU No 10/2008, KPU wajib mengumumkan DCS selama sepuluh hari. Jadwal pengumuman DCS yang sudah ditetapkan KPU adalah tanggal 26 September sampai 9 Oktober.

Wakil Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Syafriadi S Yatim mengatakan, pengumuman DCS di media cetak dan elektronik masih menunggu proses tender selesai. ”Mungkin nanti setelah Lebaran, DCS baru akan dipasang,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Biro Umum Suparno mengatakan, DCS masih terus diperbaiki dan sebagian lagi sedang dicetak. ”Mudah-mudahan setelah Lebaran bisa segera dipasang, dan pasti sebelum tanggal 9 Oktober sudah dipasang,” kata Suparno.

Menurut Suparno, hingga kini belum ada tanggapan masyarakat yang masuk ke KPU. Tanggapan masyarakat untuk DCS harus dilengkapi identitas diri, seperti KTP atau SIM, dan ditujukan kepada Ketua KPU.

”Kalau tanpa identitas yang jelas, kami tidak bisa menerimanya. Tadi mungkin ada satu atau dua orang yang menyampaikan lisan, tetapi kami sampaikan saja bahwa harus ada tanggapan secara tertulis,” kata Suparno, yang juga menjadi Ketua Pokja Pencalonan DPR Setjen KPU. (SIE)

Sumber

Idul Fitri. Yang singkat adalah WAKTU

2008-10-01T00:16:00.005+07:00

Assalamu’alaikum

Sahabat !
Yang singkat adalah WAKTU
Yang dekat adalah Mati
Yang besar adalah NAFSU
Yang mudah adalah berbuat DOSA
Yang akan diaudit adalah APA YANG KITA MILIKI
Yang berat adalah AMANAH
Yang sulit adalah IKHLAS
Yang abadi adalah AMAL KEBAJIKAN
Yang akan diinvestigasi adalah AMAL PERBUATAN

Tetapi yang terindah adalah jika kita mau dan bisa SALING MEMA’AFKAN

Saya KH. Asep Ahmad Maoshul Affandy
Menyampaikan
Selamat Idul Fitri 1429
Mohon ma’af lahir dan batin
من العائدين والفائزين كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صياما وصيامكم تقبل يا كريم
Wassalaam

Parpol Dinilai Masih Calonkan Politisi Busuk

2008-09-30T00:45:00.001+07:00

JAKARTA - Partai Politik dinilai masih mencalonkan kadernya yang masuk dalam kategori politisi busuk dalam Pemilu 2009. Hal tersebut dapat terlihat dari daftar caleg sementara (DCS) yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Beberapa nama pada DPC itu, dari berbagai parpol merupakan orang yang diduga bermasalah sebagai anggota DPR periode 2004-2009.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Whach (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, meski pihaknya belum mendapatkan akses siapa saja nama-nama yang didaftarkan, tetapi dari yang telah dilansir beberapa media, partai politik (parpol) masih mencalonkan nama yang selama ini diduga bermasalah.

"Kalau politisi busuk sebagaimana kita kriteriakan, maka ada beberapa nama yang masih didaftarkan oleh parpol menjadi caleg," kata Andan, Kamis (21/8/2008)

Menurut dia, ada tiga kriteria seorang politisi bisa disebut politisi busuk. Ketiga kriteria itu adalah jika terkait korupsi, pelanggaran terhadap anak dan perempuan, dan politisi yang diduga terkait pelanggaran HAM.

"Kriteria korupsi bukan hanya orang yang terjerat atau diduga terkait hukum sebagaimana diatur dalam UU No 31/1999 tentang Tindak Pidan Korupsi. Tetapi juga politisi yang selama ini menghambat atau mengganggu pemberantasan korupsi seperti ingin membubarkan KPK," kata dia.

Sumber

"Menyontreng" Surat Suara Butuh Sosialisasi?

2008-09-15T23:34:00.001+07:00

15/09/08 04:56
Oleh Heppy Ratna Sari
Jakarta (ANTARA News) - Berbeda dari pemilu sebelumnya, Pemilu 2009 memiliki sejumlah "keunikan".
Pertama, pemilu legislatif, yang biasa dilaksanakan pada 5 April, pada pemilu 2009 dilakukan menjadi 9 April.
Pertimbangan Komisi Pemilihan Umum memundurkan jadwal itu, karena pada 5 April bertepatan dengan hari Minggu, yang merupakan hari beribadah bagi umat Kristiani, juga perayaan Hari Raya China.
Apabila pemilu tetap dilaksanakan pada 5 April, dikhawatirkan akan mengurangi tingkat partisipasi pemilih.
Kedua, cara pemungutan suara pada pemilu 2009 juga mengalami perubahan. Saat memilih, masyarakat tidak lagi mencoblos kartu suara, tetapi dengan memberikan tanda. Komisi Pemilihan Umum dan DPR telah sepakat untuk menggunakan satu jenis tanda saja untuk menandai surat suara yakni dengan menyontreng (V).
Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan kesepakatan untuk hanya menggunakan contreng sebagai tanda yang sah ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan suara, maupun petugas di lapangan untuk menghitung suara sah.
"Untuk penandaan ini, kami sepakat satu-satunya dengan tanda contreng," katanya.
Menurut Hafiz, jika masyarakat diberikan alternatif untuk menggunakan tanda lain, maka akan menyulitkan petugas di lapangan.
Sejak Pencanangan Gerakan Nasional (Gernas) Sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 pada Juni 2008, KPU telah meluncurkan logo pemilu yakni "Si Pena". Dalam pencanangan tersebut diperkenalkan "tanda baru" untuk pemungutan suara yakni contreng (V).
Hafiz mengatakan sebelum sepakat untuk hanya menggunakan tanda contreng, KPU telah membahas sejumlah tanda lain yang dapat digunakan masyarakat dan sah, seperti tanda bintang (*).
Tindakan antisipatif KPU ini bertujuan untuk mengakomodir penggunaan tanda lain oleh masyarakat yang tidak mengeliminasi suara mereka.
Namun belakangan disepakati untuk hanya menggunakan tanda contreng saja. "Tanda" lain seperti mencoblos juga tidak lagi diperbolehkan.
Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat E.E. Mangindaan mengatakan hasil rapat konsultasi cenderung menetapkan contreng sebagai satu-satunya tanda untuk pemungutan suara.
"Jangan terlalu banyak tanda, nanti membingungkan masyarakat. Hasilnya mengerucut pada contreng," katanya sambil menegaskan bahwa mencoblos bukan bagian dari memberi tanda sehingga tidak dapat digunakan untuk pemungutan suara.
Selanjutnya, KPU akan mengatur tentang penandaan surat suara ini lebih rinci dalam peraturan tentang pemungutan suara.
Masalah Sosialisasi
Apabila nantinya KPU resmi menetapkan tanda contreng sebagai satu-satunya tanda untuk pemungutan suara, maka pekerjaan selanjutnya yang harus dilakukan oleh komisi ini adalah sosialisasi.
Badan Pengawas Pemilu telah sejak awal mengingatkan betapa beratnya sosialisasi tentang penandaan surat suara ini. Tidak mudah untuk mengubah sesuatu yang telah dikenal masyarakat.
Bawaslu meminta kepada KPU untuk lebih gencar melaksanakan sosialisasi melalui berbagai macam cara. Mulai dari iklan di media massa, pamflet, spanduk, hingga penjelasan dari pintu ke pintu. Tujuannya adalah untuk membiasakan masyarakat dengan metode baru pemungutan suara.
Sosialisasi yang buruk berimplikasi pada jumlah suara sah. Berkaca pada pemilu sebelumnya, masih terdapat sejumlah kesalahan dalam mencoblos. Misalnya mencoblos tidak pada kolom yang ditentukan.
Menurut Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Jeirry Sumampow, terlepas dari kemungkinan adanya manipulasi suara, kesalahan dalam mencoblos masih terjadi.
Padahal, pemungutan suara dengan mencoblos telah dilakukan pada Pemilu 1999, tetapi kesalahan dalam mencoblos tetap terjadi pada Pemilu 2004.
"Sosialisasi itu tidak gampang, apalagi kalau materinya baru. Selama ini masyarakat tahu bahwa pemungutan suara itu dengan mencoblos," katanya.
Tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat pemahaman setiap orang berbeda-beda. KPU mungkin tidak mengalami kendala untuk memperkenalkan penggunaan tanda contreng pada masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi.
KPU akan mengalami kendala geografis maupun teknis untuk melakukan sosialisasi di daerah terpencil dan sosialisasi pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah.
Jeirry mengatakan KPU seharusnya membuat pemetaan sejak awal tentang daerah-daerah yang mengalami kendala dalam pemilu. Selanjutnya, dibuat strategi yang tepat.
"KPU tidak boleh menggampangkan. Kemungkinan jumlah suara tidak sah akan tinggi karena salah memberikan tanda," katanya.
Ia menyarankan agar KPU mulai bergerilya melakukan sosialisasi merata hingga ke pelosok Tanah Air dengan memanfaatkan seluruh infrastruktur yang dimiliki. KPU dapat memanfaatkan perangkat desa hingga RT/RW untuk sosialisasi.
Selain memasyarakatkan tanda contreng, KPU juga harus bekerja keras memberikan pemahaman pada masyarakat tentang peletakan tanda contreng yang sah.
Anggota KPU Andi Nurpati mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 176, pemberian tanda dinyatakan sah apabila diberikan satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
KPU telah menyiapkan sejumlah desain surat suara. Hasil pembahasan desain surat suara antara KPU, Komisi II DPR dengan pemerintah pada Kamis (11/9) telah mengerucut pada satu desain surat suara.
Desain surat suara yakni memanjang kesamping dimana terdapat 38 kolom berisi dua yakni kolom nama partai dan kolom nomor serta nama caleg.
Kolom nama partai dilengkapi dengan logo partai. Sedangkan, di setiap kolom caleg memuat nomor, nama caleg, dan dilengkapi nama partai.
Andi mengatakan bentuk surat suara ini tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya.
Ia mengatakan KPU akan melaksanakan simulasi surat suara untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat dan tingkat kesalahan yang terjadi baik dalam hal menggunakan tanda dan pemberian tanda.
Hasil simulasi ini akan menjadi dasar bagi KPU untuk memutuskan desain suara akhir yang akan dipakai dalam pemilu 2009 sekaligus alat pemberi tanda yang digunakan.
Rencananya, simulasi akan dilaksanakan di Jawa Timur, Papua, dan Aceh. Sejumlah pihak menyarankan agar pelaksanaan simulasi diperluas untuk mendapatkan hasil yang komprehensif.
Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan desain surat suara harus memudahkan pemilih untuk memilih nomor urut dan nama calon anggota legislatif.
KPU perlu mendorong masyarakat untuk memberikan pilihan pada kolom nomor urut atau nama caleg, bukan pada kolom gambar parpol. Surat suara harus didesain agar pemilih lebih mudah untuk memilih calon anggota DPR.
"Yang kita inginkan adalah adanya semangat untuk memilih calon. Kalau memilih gambar parpol maka sama saja dengan sistem proporsional tertutup," katanya.
UU 10/2008 pasal 5 menyebutkan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.
Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Reformasi Pemilih (CETRO) Hadar Navis Gumay mengatakan KPU harus mengarahkan pemilih untuk memilih nomor dan nama caleg, bukan partai. Dengan demikian yang mendapat suara adalah caleg, bukan partai.
Ia mengatakan pemilu legislatif digelar untuk menentukan calon anggota legislatif pilihan rakyat.
"Jika sistem pemilu ini terbuka maka pemilih harus memilih caleg, bukan tanda gambar parpol. Maka desain surat suara harus mengarah pada pemberian tanda pada nama dan nomor urut calon," katanya.
Pelaksanaan pemilu kurang 207 hari lagi. Selama 200 hari lebih itu KPU harus melakukan banyak hal diantaranya melaksanakan tender pengadaan barang dan jasa, verifikasi calon anggota legislatif, dan sosialisasi.
Sosialisasi itu meliputi surat suara, tanda yang digunakan, letak penandaan yang sah, serta mendorong masyarakat untuk memilih langsung wakilnya dengan menandai nomor atau nama caleg yang dipilih.(*)

Suryadhama Ali:Ulama Diminta Mengingatkan Kader Partai

2008-07-21T19:18:00.002+07:00

Para ulama diminta untuk mengingatkan dan "menjewer" kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kurang komitmen dan pengabdiannya terhadap agama Islam dan rakyat. Ulama juga diharapkan membantu partai berasas Islam ini untuk membenahi kekurangan yang ada, menggalang dukungan umat kepada PPP, serta mewujudkan cita-cita partai demi tercapainya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan dalam ridla Allah SWT.
Demikian ditegaskan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat DPP PPP Bachtiar Chamsyah dalam acara silaturahmi PPP dengan para ulama, habaib dan ustadz di kediaman Bachtiar, Jumat (16/11).
"Saya minta ulama untuk ikut menjewer para kader PPP yang kurang komitmennya terhadap agama dan rakyat", tegas Suryadharma. Beliau melanjutkan, para kader, terutama yang di DPR/DPRD harus memperhatikan perkembangan yang ada di masyarakat. Seperti di DKI Jakarta misalnya, ada persoalan banjir, macet dan sebagainya. "Saya yakin jika persoalan-persoalan itu belum terpecahkan, maka dapat menambah kemiskinan" tegas Surya yang juga Menteri Negara Koperasi dan UKM.
Dalam kesempatan tersebut, Surya juga menegaskan melihat berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam Indonesia saat ini, maka tidak ada jalan lain, kecuali menyatukan kekuatan umat dengan ulama, habaib dan ustadz.
Sementara itu, Bachtiar menegaskan keyakinannya bahwa PPP akan mempunyai masa depan yang cerah. "Malam ini, saya yakin masa depan akan ada di tangan kita" tegasnya setelah melihat antusiasme ratusan orang yang menghadiri acara silaturahmi tersebut."Berbagai kekurangan harus segera diperbaiki. Kita juga harus bersatu dan bekerja keras bersama. Jika tidak, nanti kita akan kembali menyesal. Karena itu, kepada ulama dan habaib, tolong dibantu partai ini" pinta tokoh senior PPP ini."
Pada kesempatan itu, Ketua Umum juga menyoroti berbagai survei, dimana partai Islam dikesankan tidak mendapat dukungan dari masyarakat, termasuk umat Islam. "Meski kita akui kita masih memiliki kekurangan, namun rasanya ada upaya mendiskreditkan partai Islam. Apakah partai sekuler atau non-Islam itu berhasil mengentaskan kemiskinan, pengangguran ? Justru saat ini rakyat makin susah menyekolahkan anaknya" terang Surya.

NOMOR URUT 34 PARPOL

2008-07-10T07:53:00.002+07:00

Rabu, 09 Juli 2008 , 19:45:00JAKARTA, (PRLM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (9/7) siang, melakukan pengundian nomor urut terhadap 34 partai politik (paprol) peserta Pemilu 2009 di Gedung KPU Pusat, Jln. Imam Bonjol, Jakarta.

Adapun urutan parpol peserta Pemilu 2009 itu sebagai berikut: 1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), 2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), 3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), 4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), 5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 6. Partai Barisan Nasional (PBN),7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 9. Partai Amanat Nasional (PAN), 10. Partai Perjuangan Indonesia Baru (Partai PIB).

Urutan 11 Partai Kedaulatan, 12. Partai Persatuan Daerah (PPD), 13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 14. Partai Pemuda Indonesia (PPI), 15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme), 16. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), 17. Partai Karya Perjuangan (PKP), 18. Partai Matahari Bangsa (PMB), 19. Partai Penegak Demokrasi Indoneisia (PPDI), 20. Partai Demorkasi Kebangsaan.

Urutan 21. Partai Republik Nusantara (RepublikaN), 22. Partai Pelopor, 23. Partai Golkar (PG), 24. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 25. Partai Damai Sejahtera (PDS), 26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), 27. Partai Bulan Bintang (PBB), 28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 29. Partai Bintang Reformasi (PBR), 30. Partai Patriot.

Urutan 31. Partai Demokrat, 32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), 33. Partai Indonesia Sejahtera (PIS), 34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). (A-130/A-37)***

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=22082

KPU Umumkan 34 Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu 2009

2008-07-08T19:54:00.003+07:00

Kamis, 08 Juli 2008
Jakarta, kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 34 Partai Politik (Parpol) menjadi Peserta Pemilu 2009 dan mengumumkan 6 Partai Politik Lokal yang lulus verifikasi faktual di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Keputusan KPU ini diumumkan di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta, Senin, 7 Juli 2008 malam.
Dari 34 nama parpol yang dibacakan Ketua KPU, Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary AZ, 16 Parpol di antaranya adalah parpol peserta Pemilu 2004 yang memenuhi ketentuan pasal 315 dan 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Sedangkan 18 parpol lainnya adalah Parpol baru yang lulus verifikasi administrasi dan faktual di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. .
Ke-16 Parpol yang dinyatakan memenuhi ketentuan pasal 315 dan 316 huruf d tersebut adalah: Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Pelopor, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
18 parpol baru dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2009.
1. Partai Barisan Nasional
2. Partai Demokrasi Pembaruan
3. Partai Gerakan Indonesia Raya
4. Partai Hati Nurani Rakyat
5. Partai Indonesia Sejahtera
6. Partai Karya Perjuangan
7. Partai Kasih Demokrasi Indonesia
8. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
9. Partai Kedaulatan
10. Partai Matahari Bangsa
11. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
12. Partai Patriot
13. Partai Peduli Rakyat Nasional
14. Partai Pemuda Indonesia
15. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
16. Partai Perjuangan Indonesia Baru
17. Partai Persatuan Daerah
18. Partai Republik Nusantara
Untuk Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam dari 10 Parpol yang diverifikasi faktual, 6 parpol lolos sebagai peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK tahun 2009 yaitu :
1. Partai Aceh (PA)
2. Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS)
3. Partai Bersatu Atjeh (PBA)
4. Partai Daulat Atjeh (PDA)
5. Partai Rakyat Aceh (PRA)
6. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)
Setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2009, menurut rencana KPU akan mengundi nomor urut Parpol dan diumumkan sebagai peserta Pemilu 2009 pada Rabu 9 Juli siang.
Tiga hari setelah diumumkan sebagai peserta pemilu yaitu tgl 12 Juli 2008, 34 parpol tersebut dapat memulai melakukan kampanye, kecuali kampanye dalam bentuk rapat umum. (Mantri/Redaktur)
Sumber

PPP Akan Ganti 75 Persen Anggota di DPR

2008-06-19T19:24:00.000+07:00

Minggu, 15 Juni 2008 - 15:36 wibInsaf Albert Tarigan - Okezone
JAKARTA - DPP PPP akan mengganti sebanyak 75 persen anggotanya di DPR pada periode pendaftaran bakal calon legislatif menjelang Pemilu 2009, yang mulai dibuka hari ini.
"75 persen anggota dari PPP akan diganti. Karena itu partai membuka keempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, baik dari cendekiawan, budayawan, artis, wartawan dan sebagainya," kata petugas bagian data dan informasi Lembaga Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L), Abdi Munih, Minggu (15/6/2008).
Dikatakan, PPP ingin merubah citra dari partai milik kalangan orang tua menjadi partai yang mampu menyinergikan kalangan itu dengan dinamisnya kaum muda.
Pada perekrutan calon legislatif dari kalangan artis pada periode ini, kata Abdi, bukan lagi sekedar untuk mendulang suara. "Karena kami juga perhatikan akseptabilitas, kapabilitas, elektabilitasnya," kata dia.
Partai berlambang kabah ini juga membuka peluang bagi orang luar partai yang ingin menjadi anggota legislatif.
"Cuma prosesentasenya berapa, saya belum bisa menentukan, karena itu tergantung dari antusiasme masyarakat untuk mendaftar dari PPP," kata dia.(sis)

75% Anggota Fraksi PPP Akan Digusur

2008-06-19T19:22:00.001+07:00

Jum'at, 16 Mei 2008 - 06:03 wib
JAKARTA - Sebanyak 75% dari 58 anggota Fraksi PPP tidak akan dicalonkan lagi pada Pemilu 2009. Dengan demikian, hanya sekitar 15 anggota Fraksi PPP yang punya peluang besar dicalonkan kembali.
Wakil Sekjen DPP PPP Muhammad Arwani Thomafi mengatakan, rencana tersebut berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja seluruh anggota Fraksi PPP di DPR. Menurut dia, selama ini kebanyakan kinerja mereka kurang maksimal, sehingga perlu diadakan perombakan.
"Mayoritas anggota Fraksi PPP sudah senior, sehingga perlu penyegaran. Karena itu, calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2009 akan didominasi muka baru. Perkiraan kita, ada sekitar 20-25% muka lama yang dipertahankan," katanya, Kamis (15/5/2008).
Wakil Sekretaris Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L) PPP ini menjelaskan, penyegaran caleg tersebut untuk merealisasikan target perolehan suara sebesar 15%. Terobosan lain yang akan dilakukan untuk mendongkrak suara PPP adalah melalui penugasan para caleg ke daerah.
Menurut dia, setiap caleg diberi tugas membentuk operator tim sukses pemenangan pemilu di setiap desa. Sehingga, dalam menghadapi Pemilu 2009 lebih mengutamakan kinerja tim. Selain itu, rekrutmen caleg akan dilakukan secara ketat. "Setiap caleg harus menandatangani pakta anti KKN. Kalau nanti terbukti KKN, wajib mundur," jelas Arwani.
Dia menambahkan, berdasarkan hasil survei, suara PPP mencapai 5,6%. Menurut dia, hasil survei pada Janusi-Maret 2008 itu naik drastis dibanding sebelumnya. Karena itu, pihaknya optmistis hasil survei akan terus meningkat seiring mobilisasi mesin politik PPP.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengancam akan me-recall anggota Fraksi PPP yang pasif atau tidak menunjukan keterpihakan pada kepentingan masyarakat dan partai. Sebab, pihaknya menilai banyak anggota Fraksi PPP yang kerjaannya hanya diam. Lebih parah lagi, beberapa anggota dewan terlibat kasus hukum. Pernyataan Suryadharma tersebut merupakan indikasi awal akan adanya penyegaran Fraksi PPP. (Ahmad Baidowi/Sindo/fit)

PPP Tawarkan Bimbingan bagi Ahmadiyah

2008-06-12T07:05:00.002+07:00

Jakarta, 11 Juni 2008 12:02Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka ruang dialog, guna menjembatani perbedaan pendapat, menyusul diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah.
"Kepada Jemaat Ahmadiyah yang ingin bertaubat, Ulama PPP bersedia memberikan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW," demikian siaran pers PPP, yang diteken Pelaksana Harian Majelis Syariah DPP PPP, KH Nur Muhammad Iskandar SQ, dan tiba di meja redaksi Gatra.com, Rabu (11/6), di Jakarta.
Disebutkan, dialog itu didasari semangat persaudaraan, kedewasaan, kearifan, dan kecerdasan, demi membangun kolektifitas hidup bersama yang lebih bermartabat.
PPP mengimbau semua elemen masyarakat untuk ikut menciptakan keadaan yang lebih damai, aman, kondusif, dan harmonis.
Selain itu, PPP juga menghimbau Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk mematuhi SKB tersebut, dengan cara menghentikan penyebaran, penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang dari pokok–pokok ajaran Islam, serta kembali ke jalan yang benar (ruju’ ilal haq),
PPP Juga mengajak Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk membangun semangat rekonsiliasi (ishlah) dan persaudaraan (ukhuwah) dengan komponen umat Islam yang lain.
Sebaliknya, bagi yang tidak menaati isi SKB, PPP meminta aparat Polri dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas mereka, dengan memberi sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. [EL] Sumber

Majelis Mujahidin Menolak...

2008-06-09T17:31:00.003+07:00

Majelis Mujahidin Menolak Anarkisme Melawan Provokator Aliansi Kebangsaan sehari setelah terjadinya insiden Monas, 1 Juni 2008, Kedubes AS di Jakarta, langsung bereaksi menjenguk gerombolan AKKBB di RS, dan mengirim fax ke sejumlah media massa. Isinya, mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh sebagian anggota FPI terhadap elemen masyarakat yang menghadiri undangan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). (detikcom, 3 Juni 2008).Terjadinya bentrokan dalam insiden Monas, Ahad 1 Juni 2008, yang menyebabkan jatuhnya korban luka-luka di pihak AKKBB, jelas intervensi AS, dan telah digunakan secara tidak beradab untuk kepentingan kelompok elit politik yang bercokol di dalam aliansi sesat tersebut. Mereka memosisikan diri sebagai ’korban’ yang ’terzalimi’ dengan berlindung di balik topeng demokrasi, HAM dan pendukung Pancasila.Kelalaian pemerintah merespon tuntutan pembubaran dan penghentian aktivitas sesat Jemaah Ahmadiyah sebagaimana rekomendasi MUI dan Bakorpakem, telah direkayasa oleh pendukung aliran sesat AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan), untuk mengadu domba umat beragama, dan menyebarkan kebencian di masyarakat, telah mengundang konflik serius antara antek AKKBB dan ormas Islam.

Mengingat bahayanya persekongkolan aliansi kesesatan AKKBB bagi persatuan dan kesatuan bangsa, maka Majelis Mujahidin menuntut pemerintah SBY-Kalla sebagai berikut :

Segera mengeluarkan SKB tiga menteri tentang pembubaran Ahmadiyah sesuai rekomendasi MUI, dan keputusan Bakor PAKEM dengan mempertimbangkan keadilan atas hak-hak hidup mereka sebagai warga negara. Melecehkan Nabi Muhammad Saw, dan menyusupkan doktrin kebebasan beragama dan tidak beragama ke dalam keyakinan umat Islam, merupakan kejahatan terhadap agama yang disebut riddah (pemurtadan). Maka perlawanan terhadap gerakan riddah seperti tuntutan umat Islam Indonesia untuk membubarkan Ahmadiyah, adalah tuntutan berdasarkan kemurnian agama Islam yang wajib direspon oleh Negara.
Demi keadilan dan kebenaran, pemerintah harus menindak tegas provokator intelektual AKKBB, antara lain: Adnan Buyung Nasution (Watimpres), Todung Mulia Lubis (Pengacara), Syafii Anwar (ICRP), Goenawan Mohamad (Tempo), Guntur, (JIL), Anand Krishna (Hindu Liberal), Asvinawaty (Koord. AKKBB), dll. Dan menuntut tanggung jawab sejumlah LSM pendukung aliran sesat Ahmadiyah, penadah dana Amerika yang memicu terjadinya insiden Monas. Provokasi menolak Syari’at Islam dengan mengatasnamakan demokrasi dan HAM merupakan missi zionis Yahudi yang harus diperangi.
Menghentikan tindakan anarkis yang memaksakan kehendak untuk membubarkan Front Pembela Islam (FPI), yang dilakukan oleh komunitas tertentu sebagai akibat langsung dari insiden Monas demi menghindari konflik horizontal antara umat beragama yang bisa dimanfaatkan oleh kekuatan imperialis dan kapitalisme global.
Tindakan over acting dengan mengerahkan 1000 lebih aparat keamanan untuk menangkap Pimpinan dan anggota FPI yang diduga pelaku kekerasan, 4 Juni 2008, setelah kedatangan Kuasa Usaha Amerika yang menjenguk provokator AKKBB di RS, jelas adanya intervensi AS, dan pemerintahan SBY-Kalla telah memosisikan diri sebagai proxy force AS. Sebagai Negara berdaulat pemerintah SBY-Kalla tidak selayaknya tunduk pada tekanan asing dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam negeri.
Menghimbau seluruh elemen bangsa Indonesia, khususnya Laskar Mujahidin di seluruh perwakilan, agar mewaspadai intrik komunis dan zionis yang menggunakan elemen tertentu untuk membubarkan gerakan Islam. Kita tidak menghendaki hal ini berkembang menjadi konflik horizontal antara elemen Islam yang ingin menegakkan Syari’at Islam dengan rakyat Non Muslim yang dikipasi oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab seperti yang dilakukan AKKBB, yang dalam praktiknya berubah menjadi Aliansi Kesesatan untuk Kebebasan Bermaksiat dan Berkeyakinan.

Demikian pernyataan sikap ini dikeluarkan sebagai solidaritas dan pembelaan Majelis Mujahidin terhadap kebenaran dan keadilan; yang menjadikan komitmen dan keyakinan, bahwa Indonesia Bersyari’ah adalah solusi tepat salah urus negara ini.

Yogyakarta, 3 Jumadits Tsani 1429/6 Juni 2008
Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin

Nomor Topi untuk Caleg Populer

2008-05-23T00:24:00.001+07:00

Kamis, 2008 April 24

Setelah melalui proses panjang akhirnya UU tentang Partai Politik (parpol) yang baru disyahkan. UU No 2 Tahun 2008 itu dinilai oleh beberapa orang merupakan hasil terbaik. Walau tetap ada juga yang kecewa dengan materi UU tersebut. Dalam UU baru ini memuat beberapa perubahan penting yakni, persyaratan pembentukan parpol yang semula memiliki kepengurusan paling sedikit 50% di tingkat provinsi menjadi 60%, serta penyertaan paling rendah 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol.

Tidak ketinggalan pula point krusial dalam UU itu yang menimbulkan perdebatan panjang yaitu tentang penentuan calon anggota legislatif. Pada UU tersebut disebutkan calon anggota legislatif (caleg) yang masuk dalam parlemen ditentukan melalui perolehannya di atas 30% dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) ditentukan lewat nomor urut. Point ini pula yang terakhir disetujuan oleh anggota dewan.

Ketua pemenangan pemilu Partai Golkar, Leo Nababan menyatakan UU No 2 Tahun 2008 merupakan hasil terbaik yang telah diperbuat oleh anggota dewan. Karena kepentingan masyarakat dan kepentingan partai politik terakomudir. ”Dengan UU Parpol saat ini yang paling bahagia adalah Golkar,” ujar Leo Nababan yang juga merupakan Staf Ahli Ketua DPR-RI.

Terkait mengenai penetapan caleg terpilih, Leo menjelaskan bila seorang Caleg memperoleh 30% suara, maka secara otomatis dia akan jadi anggota legislatif. Dia dapat dikatakan sebagai calon yang dipilih oleh rakyat, tetapi bila tidak bisa baru yang berlaku nomor urut partai. Dengan demikian kemauan rakyat tercapai dan kemauan partai juga tercapai. Menurutnya tidak bisa hanya dengan berbekal ketenaran dirinya, seseorang dapat dengan mudah menjadi anggota dewan.

”Jika semua urusan parpol diurus oleh orang-orang terkenal, maka partai akan tidak ada lagi gunanya. Nanti yang terjadi calon legislatif akan dikuasai oleh pemilik modal (uang),” tandasnya.

Pada pemilu 2004 lalu dengan sistem yang lama, tidak sedikit caleg dengan perolehan suara cukup banyak (di atas 20.000 suara) ternyata tidak masuk ke parlemen. Caleg tersebut dapat dikatagorikan sebagai caleg populer, sebab sebagai penyumbang terbesar perolehan suara parpol di setiap daerah pemilihannya. Sedangkan caleg yang hanya memperoleh suara di bawah itu dapat menikmati duduk di kursi parlemen.

Hasil penetapan Caleg terpilih pada Pemilu 2004 sesuai yang ditetapkan UU yaitu berdasarkan nomor urut. Hanya 0,36 % dari 550 kursi DPR yang diperebutkan ditetapkan berdasarkan pencapaian BPP. 99,64 %( 548 kursi DPR ) tidak mencapai BPP dan ditetapkan berdasarkan nomor urut. Dari 99,64 % tersebut 4 kursi tidak berdasarkan nomor urut, yaitu Golkar = 1 kursi ( Dapil Sumbar II ) , PDIP = 2 kursi ( Dapil Jateng I dan Jateng VII ) dan PKB = 1 kursi ( Dapil Jatim III ).

Keuntungan bagi Partai adalah bahwa peranan partai dalam penentuan Caleg terpilih sangat besar. Kerugiannya adalah bahwa Caleg yang memiliki suara terbanyak tetapi tidak terpilih hanya bersifat sebagai Vote Getter bukan dianggap sebagai Caleg yang sesuai dengan pilihan rakyat

Menanggapi fenomena caleg-caleg populer tersebut, Leo mengatakan caleg tersebut merupakan korban dari UU parpol waktu itu. Dia mencontohkan, Nurul Arifin yang perolehan suaranya di atas Ade Komarudin, tetapi karena urutannya di bawah Ade Komarudin ternyata Nurul Arifin belum bisa duduk di kursi DPR. Karena saat itu syaratnya 100%. Namun, saat ini dengan ketentuan 30%, Leo berkeyakinan Nurul Arifin akan dapat terpilih menjadi anggota legislatif di 2009. ”Anggota legislatif hasil pemilu 2004 yang memperoleh suara di bawah 20.000, untuk pemilu 2009 tidak akan bisa lagi menjadi caleg. Mereka itu DPR-DPRan,” tegas Leo.

Menurutnya untuk menjadi caleg dari Golkar harus cukup dengani PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela). Ditambah persyaratan baru yaitu anggota legislatif dari Partai Golkar hanya cukup 3 priode, hitungannya mulai dari tingkat DPR-D hingga DPR-RI. ”Tidak akan sehat bila seorang menjadi anggota dewan sampai lebih dari 3 priode. Jangan ngotot kerjannya hanya di DPR saja,” tegas Leo Nababan saat di temui Opini Indonesia.

Berdasarkan keputusan pimpinan pusat, Partai Golkar akan mentargetkan 30% kursi pada saat Pemilu 2009 mendatang. Pada pemilu tahun 2004 lalu Partai Golkar hanya mencapai 20,4%. Namun, Leo berkeyakinan suara partai berlambang beringin ini akan memperoleh lebih dari 30% pada pemilu 2009 nanti. Karena Undang-undangnya sudah kondusif dan Golkar telah melakukan perubahan strategi politik.

Diungkapkan pula olehnya untuk mendulang di pemilu 2009 Partai Golkar akan menjual ideologi Pancasila dan pembangunan. Saat ini orang rindu terhadap Golkar, karena rindu terhadap pembangunan. Sudah tidak zamannya lagi partai menjadikan artis untuk menarik suara. Lebih lanjut dia mengatakan, akan banyak generasi muda masuk Partai Golkar. 60% jatah untuk generasi muda, 10% jatah untuk angkatan tua (umur 60 tahun). ”Jangan buat generasi muda hanya untuk mendorong saja,” ungkapnya. Dia sangat yakin, Golkar merupakan partai yang paling siap.

Kader Jenggot Tak Populer

Menurut penilai pengamat politik LIPI, Lili Romli kepada Opini Indonesia, sudah cukup baik bagi Partai Golkar bila pada pemilu 2009 nanti dapat bertahan seperti pada pemilu 2004. Golkar akan masih tetap eksis dengan sistem yang berlaku untuk 2009 nanti. ”Namun, bila Golkar tidak mampu mengatasi faktor-faktor penghalang, maka akan sulit bagi Golkar untuk mendulang suara di 2009,” tuturnya.

Harus diakui Partai Golkar memang memiliki kader-kader potensial, yang tidak duduk di struktur partai. Terbukti pada pemilu 2004 lalu tercatat sebanyak 49 Caleg dari Partai Golkar merupakan Caleg populer. Tetapi sayangnya caleg-caleg itu tidak memiliki keberuntungan untuk masuk parlemen.

Senada dengan Ketua Bapilu Partai Golkar, menurut Lili, Caleg-caleg populer dari Partai Golkar tersebut harus ditempatkan pada nomor urut topi, bukan pada nomor sepatu. Walau semua partai juga akan menempatkan caleg-caleg populernya pada pemilu 2009 nanti, tetapi diakui pula olehnya sumber daya manusia di Partai Golkar cukup banyak dan memiliki kapasitas jaringan yang sudah matang. ”Cukup berat bagi partai-partai peserta pemilu 2009 menghadapi Partai Golkar,” tandasnya.

Lili berpendapat, sistem pemilu dengan berdasarkan nomor urut hanya mementingkan kepentingan caleg-caleg yang memiliki kedekatan dengan pimpinan dan sangat merugikan caleg-caleg populer. Kompetisi antar caleg pada satu partai tidak akan sehat. Sebab tidak mudah bagi ”kader jenggot” (kader yang hanya dekat dengan pimpinan partai) mendapatkan 30% suara dari BPP. Tentu ini bukan suatu yang mudah dan jelas tidak adil. Seseorang yang menggalang dukungan mati-matian jika tidak mencapai angka 30% dari bilangan pembagi, haknya akan diambil caleg yang urutannya diatasnya.

Sumber

KPU Mengumumkan Secara Resmi Dimulainya Tahapan Pemilu 2009

2008-05-20T00:03:00.002+07:00

Sabtu 5 April 2008 16:18 WIB

Jakarta, kpu.go.id Pada Hari ini Komisi Pemilihan Umum Mengumumkan Dengan Resmi Dimulainya Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum 2009 Serta Ditetapkannya Hari Pemungutan Suara Tanggal 5 April 2009. Diawali Dengan Diterimanya Data Kependudukan (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) Dari Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta pengumuman Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 Adalah Peristiwa Bersejarah Bagi Bangsa Indonesia Yang dapat Menghantarkan Bangsa Kita Kepada Kehidupan Politik Yang Lebih Demokratis. Oleh Karena Itulah KPU Akan Berusaha Seoptimalkan Mungkin Agar Pemilu 2009 Berjalan Tertib, Lancar Dan Aman.
Pemilihan Umum 2009 Memiliki 10 Tahapan Yang Diawali Dengan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Diakhiri Dengan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD dan DPRD. Tahapan Pemilu 2009 Dilaksanakan Secara Berjenjang Oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
Untuk keperluan Seluruh Tahapan Pemilu 2009, KPU telah menetapkan 9 (Sembilan) Peraturan KPU untuk Pemilihan Umum Angota DPR, DPD Dan DPRD.
Dengan Diterimanya Data Kependudukan Dari Pemerintah, Berarti KPU Sudah Dapat Memulai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 Yaitu “PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH” DAN PENDAFTARAN PESERTA PEMILU.
Kami Mengajak Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Agar Dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Mendaftarkan Dirinya Sebagai Pemilih Sehingga Tidak Ada Lagi Penduduk Yang Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih.
Pemutakhiran Data Pemilih Selama 3 (tiga) bulan setelah diterima data kependudukan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS. Di tingkat RT/RW petugas PPS dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih (tgl 6 April s/d 6 Juli 2008)
Daftar pemilih sementara (DPS) oleh PPS/PPLN disusun paling lama 1 (satu) bulan dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih PPDP/PPDPLN (Tgl 7 Juli s/d 8 Agustus 2008).
Pengumuman DPS selama 14 (empat belas) hari oleh PPS/PPLN (tgl 9 Agustus s/d 23 Agustus 2008).
Tanggapan dan masukan dari masyarakat dan peserta Pemilu selama 14 hari (tgl 10 s/d 24 Agustus 2008)
Pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan awal (DPS HP) selama 3 (tiga) hari (tgl 25 Agustus s/d 27 Agustus 2008).
Penyusunan dan perbaikan DPS HP akhir oleh PPS/PPLN. DPS HP akhir disampaikan kepada peserta Pemilu di desa/kelurahan (tgl 28 30 Agustus 2008).
Penyampaian DPS HP akhir termasuk data pemilih, oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota, tgl 31 Agustus s/d 15 September 2008.
Penyusunan dan penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan DPS HP (dalam bentuk CD disampaikan kepada peserta Pemilu) (tgl 1-7 Oktober 2008)
Rekapitulasi DPT oleh Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Pusat. DPT dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan sejak DPT ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara
DPT yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) disampaikan kepada KPU melalui kepala perwakilan RI di luar negeri dan Deplu.
Sejalan dengan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih, KPU Juga Membuka Kesempatan Untuk Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Sebagai berikut :
Pengambilan formulir oleh peserta Pemilu tgl 7 April s/d 12 Mei 2008. Diutamakan bagi Parpol yang sudah memiliki badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan UU No 2 Tahun 2008 Tentang Parpol.
KPU menghimbau kepada seluruh calon Parpol Peserta Pemilu 2009 agar mempersiapkan diri sebaik-baiknya.
Pada Kesempatan Ini Kami mengharapkan dukungan Penuh Dari Seluruh Lapisan Masyarakat, Sehingga Seluruh Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2009 Dapat Berjalan Baik. Dengan Dukungan Penuh Seluruh Komponen Masyarakat untuk mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2009 yang Luber, Jurdil, Aman, Tertib Dan Bertanggung Jawab
Kepada Segenap Penyelenggara Pemilu 2009, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Serta PPK dan PPS agar melaksanakan Tugas Sebaik-baiknya.

Sumber

PPP tak tertarik rekrut non muslim

2008-05-20T00:01:00.002+07:00

By plinplan on February 15th, 2008 @ 20:02:04
JAKARTA (Antara): Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan tetap berkomitmen sebagai partai Islam yang hanya menempatkan kader Islam pada kepengurusan partai dan calon anggota legislatif.
“Sebagai partai Islam, PPP siap menjadi satu-satunya partai yang 100 persen caleg dan pengurusnya adalah umat Islam,” kata Wakil Sekjen Bidang Politik DPP PPP Muhammad Arwani Thomafi di Jakarta, Jumat.
Dikatakannya, PPP sudah lama memulai kebiasaan itu dan akan terus mempertahankannya, tanpa harus menanggalkan komitmen kebangsaan.
“Kita komit untuk tidak tergoda seperti yang lainnya. Kita akan pegang teguh wasiat (almarhum) KH Bisri Sansuri Jombang (salah seorang ulama besar NU, red),” katanya.
Terkait Pemilu 2009, Arwani menjelaskan, DPP PPP telah mengeluarkan surat keputusan pembentukan dan susunan personalia Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L) DPP PPP yang diketuai Akhmad Muqowam (Ketua Bidang Politik DPP dan Ketua Komisi V DPR RI).
“LP2L bertugas untuk menyiapkan aparatur partai untuk meraih sukses 15 persen di 2009,” kata Arwani yang di LP2PL menjabat wakil sekretaris.
Arwani mengatakan diharapkan pada Februari atau awal Maret 2008 sudah terbentuk LP2L di seluruh DPW di tingkat provinsi dan DPC di tingkat kabupaten/kota.
Pada tahap awal, katanya, LP2PL akan melakukan pelatihan dan kursus politik bagi 1,2 juta Kader Penggerak Partai (KPP) di seluruh Indonesia yang akan menjadi relawan operator sukses PPP dalam Pemilu 2009.
Untuk mencapai target perolehan suara, PPP juga akan mengajukan caleg yang berkualitas, yang diharapkan bisa benar-benar bertindak sebagai wakil rakyat.
“PPP hanya akan membuka pintu bagi calon legislator yang mau, mampu, dan serius mendengar, membaca, berpikir serta bekerja untuk rakyat,” katanya.

Maoshul Centre terbentuk

2008-05-07T17:43:00.005+07:00

Awalnya pertemuan pada hari Sabtu 3 Mei 2008 di Pondok Pesantren Miftahulhuda al-Hadi, Pimpinan KH. Didi Abdul Hadi ini dicanangkan untuk silaturhami PHC, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya, namun sehubungan pada hari itu ada agenda partai yang sudah lebih dulu diagendakan, yaitu pertemuan AMK yang diselenggarakan di Malaganti Centre milik Sekjen DPW PPP yang juga Bupati Kabupaten Tasikmalaya Drs. H. Tatang Farhanul Hakim, MPd. maka pada pertemuan ini awal-awalnya hanya membahas permohonan ma'af sehubungan silaturahmi dengan pengurus DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya tidak dapat berlangsung sesuai rencana. KH. Asep A. Maoshul menyampaikan hal itu setelah menerima pemberi tahuan dari ketua PPP Bpk. Ruhimat yang kemudian disusul dengan telepon dari salah seorang sekretaris Partai yang maksudnya sama.

Hadir pada acara silaturahmi tersebut hadir antara lain KH. Tb. Miftah Fauzi dari Majelis Pakar DPC PPP Kota Tasikmalaya, KH. Didi Abdul Hadi, Sekretaris Majelis Pakar DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya, KH. Drs. Mahfud Shidiq, Sekretaris MUI Kabupaten Tasikmalaya, dua orang pengurus DPC PPP Kabupaten Ciamis, Bp. H. Yedi Pengusaha Show Room Mandiri motor, mantan pengurus TSM (Tasikmalaya Solidarity Of Moslim) Sdr. Agus Salim, Asep Badru yang juga pengurus TSM. dan beberapa yang lainnya sampi berjumlah 20 orang.

Acara dibuka oleh KH. Asep A. Maoshul Affandy dengan isi ucapan terima kasih kepada hadirin dan permintaan ma'af sehubungan pengurus DPC PPP Kabupten Tasikmalaya tidak dapat hadir dengan alasan sebagaimana disebutkan di atas, kemudian beliau juga menyampaikan kesiapannya untuk menjadi calon DPR RI pada pemilu 2009 yang akan datang, selanjutnya acara dipimpin oleh KH. Tb. Miftah Fauzi dengan agenda menampung bermacam saran dan harapan seputar rencana KH. Asep A. Maoshul Affandy.

Perbincang yang hangat dengan suasana kekeluargaan begitu hidup dan akrab, hampir setiap peserta yang hadir ikut memberikan sumbang saran dan komentar seputar rencana pencalonan KH. Asep A. Maoshul menjadi anggota DPR RI pada pemilu 2009. Sedemikian asiknya acara berlangsung sampai larut malam dan pada prinsipnya semuanya siap dengan segala upaya untuk mengantarkan KH. Asep A. Maoshul Affandy menjadi anggota DPR RI pada pemilu 2009 nanti.

Pada pertemuan tersebut juga disarankan Weblog ini diganti nama dari Maoshul go DPR RI menjadi MAOSHUL CENTRE. go DPR RI

Silaturahmi ke DPC Tasik dan Ciamis

2008-04-28T20:01:00.002+07:00

KH. Asep A. Maoshul Affandy bersama team Maoshul Centre yaitu : KH. Tb. Miftah Fauzi (Majelis Pakar PPP Kota Tasikmalaya), KH. Didi Abdul Hadi (Sekretaris Majelis Pakar PPP Kabupten Tasikmalaya), K. Akik Daru Tahqiq, Aj. Asep Ilyas, H. Yedi Mandiri, pagi hari berkunjung ke DPC PPP. Kabupten Tasikmalaya, Rombongan diterima oleh ketua DPC Ruhimat, didampingi sekretaris serta pengurus MPC. Pada kesempatan itu juga hadir Iqbal Sekretrais Majelis Pertimbangan PPP.

Kedatangan KH. Asep A. Maoshul Affandy adalah silaturahmi dengan beberapa pengurus yang lain, karena beliau adalah juga pjb Ketua Majelis Pakar PPP Kabupaten Tasikmalaya. Pada pertemuan tersebut ada banyak yang dibicarakan, antara lain seputar rencana pencalonan KH. Asep A. Maoshul Affandy menjadi anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan, serta rencana silaturahmi antara sesama pengurus DPC, MPC dan MPP yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Miftahul Huda al-Hadi Pancasila Tasikmalaya.

Usai bersilaturahmi rombogan beristirahat di kediaman KH. Tb. Miftah Fauzi, KH. Asep A. Maoshul Affandy yang punya hoby masak langsung menuju dapur meracik sambal ijo ala padang, disela-sela memasak rombongan berbincang seputar rencana pencalonan KH. Asep A. Maoshul Affandy antara lain tentang rencana dibentuk MAOSHUL CENTRE untuk mengantarkan KH. Asep A. Maoshul Affandy menjadi anggota DPR RI yang memang untuk 2009 beliau serius, berbeda dengan pemilu sebelumnya KH. Asep A. Maoshul Affandy menjadi calon untuk DPR RI semata-mata hanya untuk membesarkan PPP Kabupaten Tasikmalaya.
Ada rumor bahwa dapil akan berubah dari tasik-tasik-garut menjadi tasik-tasik-ciamis-banjar, rombongan seusia sholat Ashar bersilaturahmi ke DPC PPP Ciamis, di sana diterima oleh beberapa pengurus DPC PPP Ciamis, nampak unsur ketua, sekretaris antara lain Sdr. Wowo dan Opik.

Mohon Do'a Restu

2008-03-10T16:21:00.001+07:00

Mohon do'a restu, saya akan mencalonkan menjadi anggota DPR RI pada pemilu legislatif 2009.