08 Juli 2009

KPU Sebaiknya Hentikan Real Count

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya menghentikan proses penghitungan suara riil atau real count berbasis sms dari anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penghitungan tersebut akan memperburuk citra KPU jika dipaksakan tanpa persiapan matang.

Demikian dikatakan peneliti pemilu yang juga Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro), Hadar Nafis Gumay. Dia menilai KPU pada dasarnya tidak siap dengan penghitungan tersebut sama halnya dengan penghitungan pada pemilu legislatif 9 April lalu yang berkualitas buruk, menghamburkan anggaran, dan menuai kritik masyarakat.

Terlebih lagi, kata Hadar, KPU akhir-akhir ini juga mendapat sorotan tajam terkait kisruh Daftar Pemilih Tetap dan spanduk sosialisasi yang mengarahkan pemilih memilih calon di tengah yang diduduki oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

"Ini akan menjadi beban bagi mereka. Kalau tidak siap hentikan saja," katanya kepada wartawan di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (8/7/2009).

Usai penghitungan suara yang menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan SBY-Boediono unggul 60 persen, lanjut Hadar, KPU harus siap-siap diperkarakan oleh calon yang kalah terutama terkait kisruh DPT.

Dasar kedua calon lainnya menuntuk KPU, kata dia, semakin kuat dengan hasil penyisiran DPT oleh tim kampanye pasangan calon Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto kemarin. Hasil kroscek tim yang kemudian ditandatangani Ketua KPU menunjukkan terdapat 11 juta lebih pemilih ganda dalam DPT.

Penggunaan KTP

Sementara itu, berdasarkan pantauan okezone di sejumlah TPS, beberapa pemilih tak terdaftar terlihat mencontreng dengan menggunakan KTP. Di TPS 013, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat misalnya, terdapat 2 pemilih yang menggunakan KTP. Sedangkan di TPS 03, Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat terdapat 4 pemilih yang memanfaatkan KTP.
Namun, KPPS kedua tempat pemilihan tersebut meminta warga yang tak terdaftar melampirkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga meskipun hal itu tidak diwajibkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mereka beralasan hal tersebut demi keamanan dan sebagai bukti laporan kepada Kelurahan. (mbs)

Sumber

Lengkapnya...

14 Mei 2009

Lagi, Massa Tolak Boediono

BANDUNG -- Gelombang aksi penolakan terhadap Boediono sebagai cawapresnya SBY belum mereda. Kamis (14/5), puluhan akivis yang tergabung dalam Aliansi Anak Bangsa (AAB) berunjuk rasa menolak Boediono di depan gerbang Gedung Sate, Bandung, Kamis (14/5).

AAB meminta SBY memilih figur lain selain Boediono. Koordinator AAB, Alfan Victory, dengan memilih Boediono, maka SBY akan mendapatkan hambatan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, khususnya pemberantsan korupsi.


Untuk itu, tambah dia, popularitas SBY akan merosot bila bergandengan dengan Boediono. Pihaknya menyayangkan prestasi SBY bila memiliki wapres Boediono.

''Catatan hitam Boediono sangat banyak,'' ujar Alfan dalam aksinya. Alfan menjelaskan, Boediono merupakan pejabat yang diduga kuat dalam mengucurkan dana BLBI sebesar Rp 144,8 triliun untuk bank swasta dan Rp 267 triliun untuk bank pemerintah.

Namun sayang, tegas dia, hingga kini pengusutan kasus tersebut tidak jelas. Pihaknya mendesak aparat penegak hukum agar mengusut kasus tersebut hingga menyeret Boediono.

Hasil pantauan Republika, aksi diwarnai pemampangan poster bertuliskan 'Boediono pengeruk harta rakyat' dan 'Tolak Boediono Jadi Cawapres'.

Mereka pun membagi-bagikan selebaran kepada para pengendara yang melintas di depan Gedung Sate, Bandung. Karena pengunjuk rasa tidak berencana memasuki Gedung Sate, maka penjagaan dari aparat kepolisian pun tampak longgar. san/kpo


Sumber

Lengkapnya...

Aneh, Pemantau Asing tak Beri Penilaian

JAKARTA–Meski terdapat beberapa pemantau luar negeri dalam pileg, namun belum ada satu pun yang memberikan penilaian. Hal itu bertolak belakang dengan situasi pemantauan pada pemilu 1999 dan 2004 lalu. Hal tersebut disampaikan Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi, Kamis (14/5).“Sebuah keanehan jika hingga saat ini pemantau asing belum memberikan penilaian,” kata Jojo.

Dia mengatakan, pemantau dalam negeri hingga kini belum mengetahui pasti mengapa pemantau asing belum juga memublikasikan hasil temuannya. Pada pemilu sebelumnya, pemantau asing selalu cepat dalam memaparkan hasil pemantauan.

“Penilaian atau opini pemantau luar negeri adalah bentuk etika dalam pemantauan,” kata Jojo. Dia menambahkan, hasil pemantauan dari pemantau asing akan membentuk legitimasi dalam proses demokrasi di Indonesia. Namun, dengan tidak adanya penilaian dari pemantau luar negeri merupakan bentuk keanehan dan kejanggalan.

Pada pemilu 2009 terdapat tujuh pemantau dari luar negeri, yaitu The National Democratic Institute (NDI), International Foundation for Electoral System (IFES), Friedrich Neumann Stifting (FNS), ANFREL Foundation (Asian Network for Free Elections Foundation), AEC (Australian Election Comission), The Carter Center, dan International Republican Institute (IRI). ikh/kpo


Sumber

Lengkapnya...

13 Mei 2009

Perolehan Suara dan Kursi DPR

Jakarta, 09/05/09: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil akhir perolehan suara nasional (DPR) Pemilu Legislatif 9 April 2008. Penetapan hasil Pemilu yang diperoleh 38 partai peserta pemilu nasional itu dibacakan langsung Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary pada Sabtu malam 9 Mei 2009. Jumlah suara sah 104.099.785 (60,78 persen), suara tidak sah 17.488.581 (10,21 persen) dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 49.677.076 (29.01 persen).

Jadi total suara tidak sah dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 67.165.657 atau 39,26% dari jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yakni 171.265.442 pemilih. Belum lagi ditambah puluhan juta pemilih yang terpaksa Golput karena tidak terdaftar dalam DPT.

Jumlah suara sah yaitu 104.099.785, lebih rendah dibandingkan dengan pemilu legislatif 2004. Pada pemilu 5 April 2004, jumlah suara sah yaitu 113.462.414.

Berdasarkan perhitungan suara sah itu, KPU telah mensahkan perolehan suara parpol untuk DPR periode 2009-2014 dari 33 provinsi dengan 77 daerah pemilihan (dapil). Dengan catatan data dapil Sumut 2 yang digunakan masih data lama karena hasil rekapitulasi penghitungan ulang Kabupaten Nias Selatan, belum rampung. Rapat pleno penetapan suara sah nasional di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat berlangsung hingga Minggu (10/5/2009), pukul 00.02 WIB.

Partai Demokrat meraih suara terbanyak (pemenang) dengan meraih suara nasional 21.703.137 (20,85) dan memperoleh 148 kursi DPR atau 26,43 persen dari keseluruhan kursi parlemen yang berjumlah 560 kursi. Disusul Partai Golkar 15.037.757 suara (14,45) dan mendapatkan 108 kursi DPR (19,29 persen), PDI Perjuangan 14.600.091 (14,03) suara dan 93 kursi (16,61 persen), PKS 8.206.955 (7,88) suara dan 59 kursi (10,54 persen), PAN 6.254.580 (6,01) suara dan 42 kursi (7,50 persen), PPP 5.533.214 (5,32) suara dan 39 kursi (6,96 persen), PKB 5.146.122 (4,94) suara dan 26 kursi (4,64 persen), Gerindra 4.646.406 (4,46) suara dan 30 kursi (5,36 persen), dan Hanura 3.922.870 (3,77) suara dan 15 kursi (2,68 persen). Hanya sembilan Parpol tersebut yang lolos parliamentary threshold 2,5 persen.

Dengan disahkannya hasil perolehan kursi dan suara nasional, itu partai politik akan memastikan langkah koalisinya menuju pemilihan presiden. Sesuai ketententuan partai atau gabungan partai yang memperoleh 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional, berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Pendaftaran Capres-Cawapres dimulai 11 Mei sampai 16 Mei 2009.
.
Nias Selatan
Penetapan hasil Pemilu ini dilakukan dalam Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sabtu (9/5) malam, di Gedung KPU, Jakarta, meskipun masih meninggalkan persoalan belum selesainya penghitungan suara dan rekapitulasi ulang di Kabupaten Nias Selatan yang masuk Dapil II Sumatera Utara. Keputusan rapat pleno diketok palu oleh anggota KPU Gusti Putu Artha, walaupun sejumlah saksi partai politik menyatakan keberatannya.

KPU menggunakan dasar perhitungan rekapitulasi suara Nias Selatan yang telah disampaikan oleh KPUD Provinsi Sumatera Utara. Sementara hasil rekapitulasi suara ulang, kelak akan dijadikan sebagai lampiran dan dianggap sebagai bagian integral dari penetapan yang dilakukan KPU. Perihal adanya keberatan, pleno KPU memutuskan bahwa saksi parpol diperbolehkan untuk memberikan catatan keberatan atas persoalan di dapil Sumut II itu.

Hasil Pemilu
Berikut adalah hasil keseluruhan perolehan suara 38 partai politik pesrta Pemilu Legislatif Nasional (DPR) berdasarkan nomor urut, nama partai, perolehan suara dan persentase suara:
1. Partai Hanura 3.922.870 (3,77)
2. PKPB 1.461.182 (1,40)
3. PPPI 745.625 (0,72)
4. PPRN 1.260.794 (1,21)
5. Gerindra 4.646.406 (4,46)
6. Barnas 761.086 (0,73)
7. PKPI 934.892 (0,90)
8. PKS 8.206.955 (7,88)
9. PAN 6.254.580 (6,01)
10. PPIB (0,19)
11. Partai Kedaulatan 437.121 (0,42)
12. PPD 550.581 (0,53)
13. PKB 5.146.122 (4,94)
14. PPI 414.043 (0,40)
15. PNI Marhaenisme 316.752 (0,30)
16. PDP 896.660 (0,86)
17. Pakar Pangan 351.440 (0,34)
18. PMB 414.750 (0,40)
19. PPDI 139.554 (0,13)
20. PDK 669.417 (0,64)
21. RepublikaN 630.780 (0,64)
22. Partai Pelopor 341.914 (0,33)
23. Golkar 15.037.757 (14,45)
24. PPP 5.533.214 (5,32)
25. PDS 1.541.592 (1,48)
26: PNBK 468.696 (0,45)
27. PBB 1.864.752 (1,79)
28. PDI-P 14.600.091 (14,03)
29. PBR 1.264.333 (1,21)
30. Partai Patriot 547.351 (0,53)
31. Demokrat 21.703.137 (20,85)
32. PDKI 252.293 (0,31)
33. PIS 320.665 (0,31)
34. PKNU 1.327.593 (1,43)
41. Partai Merdeka 111.623 (0,11)
42. PPNUI 146.779 (0,14)
43. PSI 140.551 (0,14)
44. Partai Buruh 266.203 (0,25)

Sumber

Lengkapnya...

12 Mei 2009

Kalangan NU Dukung Perda Pembelajaran Kitab Suci

KUDUS - Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Abdullah Zaini menyatakan, perda tentang penyelenggaran pendidikan dan pembelajaran kitab suci di sekolah sudah mendesak untuk diterbitkan. Sebab, banyak problematika yang dihadapi sekolah, terutama sekolah swasta maupun kalangan madrasah.

Selain itu, latar belakang Kudus sebagai kota agamis, maka sudah seharusnya jika sistem pendidikan yang diterapkan diarahkan ke pengenalan dan pembelajaran terhadap kitab suci agama masing-masing peserta didik.

"Di Kudus terlah terjadi dikotomi antara madrasah dan sekolah serta antara madrasah atau sekolah swasta dan sekolah negeri. Bantuan yang diterima tenaga pendidik juga belum berimbang antara guru madrasah, sekolah swasta dengan guru sekolah negeri," kata Abdullah Zaini pada acara hearing FKB dengan NU Kudus, Senin (11/5/2009).

Menanggapi hal ini, Ketua PC NU Kudus Chusnan menyatakan, warga NU Kudus setuju dengan diterapkannya perda ini. Menurut dia, pemerataan layanan terhadap sekolah-sekolah swasta mesti ditingkatkan dan jangan sampai timpang dengan apa yang diterima sekolah negeri.

"Antara yang sering mendapat bantuan dengan yang tidak mendapat bantuan sudah seharusnya disamaratakan. Sehingga, nantinya yang menerima bantuan akan terus menerus mendapat bantuan sementara yang tidak pernah dapat bantuan akan sulit mendapatkan bantuan," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua LP Ma?arif Kudus FAUZI. Dia menambahkan, jika perda tersebut sudah diundangkan, harus jelas sanksi apa yang akan diberikan kepada pelanggar. Di samping pembelajaran kitab suci, pemerintah juga diharapkan konsekwen dengan program sekolah gratis. Menurut Fauzi, pendidikan gratis hanya dapat diterapkan di sekolah negeri.

"Untuk swasta, belum bisa diterapkan. Mengingat, kalau di sekolah negeri gaji guru dibayar pemerintah, dana BOS yang diterima sudah cukup untuk operasional. Sementara di swasta BOS hanya digunakan untuk operasional. Nah, untuk gaji guru, dari mana kita mendapatkan kalau sekolah digratiskan," tanya dia.

Ketua DPRD Kudus Asyrofi Masyitho menjelaskan, hearing seperti ini diharapkan mampu sebagai ajang komunikasi terkait kebijakan pemerintah dengan elemen-elemen di masyarakat baik secara formal maupun non formal. Dengan tujuan, legislatif yang saat ini sedang menggodok raperda ini mendapat masukan dari sesepuh dan tokoh masyarakat.

"Dengan disahkannya perda tentang pendidikan ini, maka setidaknya di akhir periode kami ada warisan atau amal jariyah untuk dunia pendidikan Kudus. Sehingga, dapat tercermin Kudus sebagai kota religuis dan benar-benar mampu dijalankan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan," terang Asyrofi.(Sundoyo/Koran SI/hri)

Sumber

Lengkapnya...

28 April 2009

PBNU: Pilih Capres Yang Mau Berdakwah Untuk Islam

Senin, 27 April 2009 09:57
Tuban, NU Online
Meski tidak ada instruksi khusus memilih calon presiden (capres) dari partai manapun, Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi menghendaki Nadliyin agar memilih capres yang figur dan ketokohanya berpihak kepada rakyat, amanah serta jelas track record dan berdakwah untuk Islam.

"Tidak ada instruksi khusus yang akan dikeluarkan PBNU. Semua terserah rakyat. Namun masalah prinsipnya bukan karena NU tidak mengusung salah seorang pun calon yang akan diusung menjadi capres atau cawapres," tegas Hasyim Muzadi dalam keterangan persnya usai memberikan ceramah tertutupnya dalam pertemuan ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan para politisi di Aula Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban, Sabtu (25/4) petang.

Kebebasan memilih presiden tersebut, menurut kiai asal Bangilan, Tuban, ini lebih pada persoalan demokrasi yang proses pelaksanaannya harus diikuti oleh semua rakyat dan tentu saja warga nahdliyin yang mempunyai hak pilih.

Kiai Hasyim menegaskan, pihaknya akan fokus pada cita-cita NU sesuai dengan Khittah 1926. Sebab, kata dia, pada dasarnya NU tidak mengajarkan politik tapi murni sebagai organisasi keagamaan. "NU hanya akan menuntun umatnya sesuai syariat Islam, makanya Nahdliyin harus memilih presiden Indonesia yang mau berjuang dan berdakwah untuk Islam," sambungnya

Sebab kata pengasuh Ponpes Mahasiswa Al Hikam Malang ini, Aqidah Islam saat ini sedang dalam ancaman, utamanya aliran-aliran sesat, seperti Jaringan Islam Liberal (JIL). Karena JIL ini para intektual Muslim pikirannya sudah banyak teracuni oleh kelompok orientalis ini.

Akibat ini pula banyak lahir generasi sekuler yang semuanya menjadi satu arus yang meneriakkan pemisahan agama dari kehidupan. "Ini adalah al - almaniyah atau as - sikulariyah alias sekularisasi yang sangat bertolak belakang dengan aqidah Islam," ungkapnya. "Jika ilmu rusak, akan lahir pula ulama rusak yang lebih bahaya daripada orang kafir sekalipun,"

Padahal selama ini kasus perussakan aqidah Islam selalu muncul di Indonesia, karena tidak ada keseriusan pemerintah untuk menumpas aliran-aliran tersebut sampai keakar-akarnya. Bahkan seakan-akan mereka mendapatkan tempat yang aman dan nyaman merusak tuntutan Islam. Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, menurutnya akan selalu menjadi polemik yang berkepanjangan di masyarakat.

"Jadi, ini adalah tugas negara untuk menumpasnya. Selama ini seperti apa penanganannya, makanya PBNU hanya mengarahkan Nahdliyin agar memilih presiden yang ikut berdakwah memerangi ajaran-ajaran yang menyesatkan," tegasnya

Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Langitan, KH Abdullah Faqih, dalam tausiyahnya mengungkapkan jadilah seperti lima jari. Meski pun tercipta secara terpisah dan sendiri-sendiri, tapi bila mengahadapi kepentingan bersama harus dirapatkan dalam satu tekad. Sebab NU adalah rumah abadi. Sedang partai politik adalah kendaraan semata dan keduanya harus dipisahkan satu sama lain sehingga ukhuwah nahdliyin tidak terpecah belah.

"Seperti kita ketahui, banyak warga NU yang tersebar di partai politik. Ada yang di Golkar, PKB, PKNU, PBR, PPP dan masih banyak yang lainnya. Walau coraknya warna-warni jangan sampai terbelah-belah. Ini yang harus kita jaga benar keutuhannya," kata Kyai Faqih. "Nahdliyin jangan sampai terbawa aliran-aliran politik yang mempolitisasi agama yang menyesatkan,"

Acara dialog yang menyikpai banyaknya aliran-aliran yang merusak Aqidah Islam itu juga dihadiri Ketua MUI Jatim, KH Abdussomad Buchori, Rois Syuriah PWNU, Miftakhul Akhyar, Ketua PWNU Jatim, KH Muttawakil Alalah, KH Idris, Manyar, KH Ahmad Muhammad, Pengasuh Ponpes Qomaruddin, Bungah, KH Masbuchin Faqih, Suci, Gresik, Sekda Gresik, Husnul Huluk serta sejumlah tokoh lainnya.
Sumber

Lengkapnya...

21 April 2009

Pria Stres di Bogor, Diduga Caleg PKS

BOGOR - Fenomena calon legislatif stres akibat ?kalah perang' terus bermunculan. Di Bogor, Jawa Barat, seorang pria yang mengaku mantan caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ditemukan telanjang di pinggir jalan, Selasa (21/4/2009).

Untuk mengetahi identitasnya, pria stres itu kemudian digaruk petugas Sat Pol PP untuk dimintai keterangan soal identitasnya, di Mapolres Bogor.

Saat dimintai keterangan, pria stres ini mengaku caleg PKS dengan nomor urut satu. Namun pria stres ini tidak mau menjelaskan identitasnya.

Untuk mengetahui identitas serta menyembuhkan penyakit pria ini, petugas selanjutnya membawa pria stres ini ke Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi, Kota Bogor, Jawa Barat. (ded)
Sumber

Lengkapnya...

Photo Bersama

Photo Bersama
KH. Asep Ahmad Maoshul Affandy tengah berdiri beserta Tim dan RESSANT setelah bersilaturahmi dengan para Alumni Miftahul Huda se-Garut di Samarang Garut.

Profil Singkat Calon

KH. Asep Ahmad Maoshul Affandy lahir di Tasikmalaya pada tahun 1959, putra KH. Choer Affandi (UWA Ajengan) Pendiri Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya. Kegiatan utamanya adalah memimpin Pesantren Miftahul Huda. Beliau juga aktif di berbagai organisasi antara lain; Ketua Majelis Pakar PPP DPC Kab. Tasikmalaya, Presiden Tasikmalaya Solidarity of Moslem (TSM). Pada pemilu 2009, Ketua Umum DPP PPP Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. meminta beliau untuk menjadi calon DPR RI dari PPP nomor urut 1 (satu) kemudian atas kesepakatan Keluarga Besar Pesantren Miftahul Huda, Tokoh HAMIDA dan beberapa Tokoh di Tasikmalaya, permintaan tersebut diterimanya.